Indonesia Sampaikan Kebijakan ketahanan pangan di Italia
News ID: 540144
London (ANTARA) - Delegasi Indonesia berpartisipasi dalam Sidang Komite Ketahanan Pangan Global (Committee on World Food Security/CFS) ke-46 yang berlangsung di kantor pusat Food and Agriculture Organisation (FAO) di Roma, Italia dari tanggal 14 sampai 18 Oktober mendatang.
Delegasi Indonesia dipimpin Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Dr. Agung Hendriadi dan Wakil Tetap RI untuk FAO, Dubes Esti Andayani, didampingi Tenaga Ahli Menteri Pertanian, perwakilan dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri.
Minister Counsellor KBRI Roma, Charles Ferdinand Hutapea dalam keterangan kepada Antara London, Kamis menyebutkan dalam salah satu side event bertema "Fighting Hunger between Rights and Inequalities" yang dilaksanakan di sela-sela sidang CFS ke-46, Indonesia menjadi salah satu pembicara dan menyampaikan pentingnya pengarusutamaan pendekatan hak atas pangan dalam pencapaian ketahanan pangan.
Kepala BKP Kementan, Dr. Agung Hendriadi mengatakan kesetaraan merupakan prinsip penting yang harus terus diupayakan dalam implementasi hak atas pangan. Indonesia telah mengembangkan kerangka kebijakan untuk memperkuat hak atas pangan. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas pangan sebagai komponen dasar untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas.
Dr. Agung Hendriadi menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan beberapa program yang fokus pada aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan.
Selain itu, Indonesia juga telah memberdayakan kelompok wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga sekaligus sumber tambahan pendapatan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
Dikatakannya sampai saat ini, Indonesia memberdayakan lebih dari 20 ribu kelompok wanita tani, atau setara dengan sekitar 600 ribu rumah tangga petani atau 2,5 juta masyarakat.
Upaya yang dilakukan berdampak pada penurunan rasio gini dan tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan.
Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin menurun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,82 persen pada 2018. Selain itu, inflasi pangan menurun dari 10,5 persen pada 2014 menjadi 3,41 persen pada 2018.
Menurut Dr. Agung Hendriadi, upaya Indonesia membangun ketahanan pangan telah berhasil mengurangi prevalensi stunting, wasting dan overweight, serta menurunkan angka rawan pangan dari 16,94 persen pada tahun 2014 menjadi 8,23 persen pada 2018.
Sementara itu pada side event ,Rabu (16/10), panelis dari Pelapor Khusus Hak Atas Pangan PBB, Ibu Hilal Elver mengapresiasi keseriusan Indonesia dalam memperjuangkan hak atas pangan.
Keseriusan itu terlihat dari penyusunan kerangka kebijakan terkait hak atas pangan, seperti UUD '45 dan UU Pangan No. 18 tahun 2012, serta implementasinya untuk mengangkat derajat masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Indonesia dalam keseriusannya untuk memperjuangkan hak atas pangan bagi masyarakat,” ujar Hilal menambahkan, bahwa perlindungan hak atas pangan di bawah peraturan perundang-undangan adalah bentuk perlindungan yang paling efektif, karena hak atas pangan dilindungi konstitusi negara yang memiliki kekuatan hukum.
Memasukkan pendekatan hak atas pangan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengubah pola pikir masyarakat, sehingga hak atas pangan dapat terimplementasi dengan baik,” ujarnya.
Hari pangan sedunia
Delegasi Indonesia dipimpin Watapri untuk FAO, Dubes Esti Andayani, menghadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2019 dan HUT ke-74 FAO di Kantor Pusat FAO di Roma, Italia disela-sela pelaksanaan CFS ke-46 (16/10).
Tema Peringatan kali ini adalah "Our actions are our future, healthy diets for a #ZeroHunger world" (aksi kita adalah masa depan kita, diet sehat untuk dunia bebas kelaparan).
Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte menekankan pentingnya transformasi diet global menuju diet sehat berdasarkan budaya tradisional, dengan visi masa depan yang berkelanjutan. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan perlu berkontribusi untuk menciptakan era baru kerja sama pembangunan secara berkesinambungan dan bersinergi untuk mendukung negara-negara rawan konflik dan mitigasi dampak perubahan iklim.
Peringatan HPS di Roma diisi pula dengan Kuliah Umum dari Prof. Jeffrey Sachs (Columbia University) mengambil tema pangan, pertanian dan pembangunan berkelanjutan. Para pimpinan UN - Rome Based Agencies (RBAs), PM Italia, dan seluruh negara anggota juga melihat presentasi foto publikasi peringatan HPS di seluruh dunia, termasuk di Jakarta.(ZG)
Delegasi Indonesia dipimpin Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian, Dr. Agung Hendriadi dan Wakil Tetap RI untuk FAO, Dubes Esti Andayani, didampingi Tenaga Ahli Menteri Pertanian, perwakilan dari Kemenko Perekonomian dan Kementerian Luar Negeri.
Minister Counsellor KBRI Roma, Charles Ferdinand Hutapea dalam keterangan kepada Antara London, Kamis menyebutkan dalam salah satu side event bertema "Fighting Hunger between Rights and Inequalities" yang dilaksanakan di sela-sela sidang CFS ke-46, Indonesia menjadi salah satu pembicara dan menyampaikan pentingnya pengarusutamaan pendekatan hak atas pangan dalam pencapaian ketahanan pangan.
Kepala BKP Kementan, Dr. Agung Hendriadi mengatakan kesetaraan merupakan prinsip penting yang harus terus diupayakan dalam implementasi hak atas pangan. Indonesia telah mengembangkan kerangka kebijakan untuk memperkuat hak atas pangan. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas pangan sebagai komponen dasar untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas.
Dr. Agung Hendriadi menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengembangkan beberapa program yang fokus pada aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan.
Selain itu, Indonesia juga telah memberdayakan kelompok wanita tani untuk memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga sekaligus sumber tambahan pendapatan melalui program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).
Dikatakannya sampai saat ini, Indonesia memberdayakan lebih dari 20 ribu kelompok wanita tani, atau setara dengan sekitar 600 ribu rumah tangga petani atau 2,5 juta masyarakat.
Upaya yang dilakukan berdampak pada penurunan rasio gini dan tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan pedesaan.
Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin menurun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,82 persen pada 2018. Selain itu, inflasi pangan menurun dari 10,5 persen pada 2014 menjadi 3,41 persen pada 2018.
Menurut Dr. Agung Hendriadi, upaya Indonesia membangun ketahanan pangan telah berhasil mengurangi prevalensi stunting, wasting dan overweight, serta menurunkan angka rawan pangan dari 16,94 persen pada tahun 2014 menjadi 8,23 persen pada 2018.
Sementara itu pada side event ,Rabu (16/10), panelis dari Pelapor Khusus Hak Atas Pangan PBB, Ibu Hilal Elver mengapresiasi keseriusan Indonesia dalam memperjuangkan hak atas pangan.
Keseriusan itu terlihat dari penyusunan kerangka kebijakan terkait hak atas pangan, seperti UUD '45 dan UU Pangan No. 18 tahun 2012, serta implementasinya untuk mengangkat derajat masyarakat Indonesia, khususnya di pedesaan.
“Kami mengapresiasi Pemerintah Indonesia dalam keseriusannya untuk memperjuangkan hak atas pangan bagi masyarakat,” ujar Hilal menambahkan, bahwa perlindungan hak atas pangan di bawah peraturan perundang-undangan adalah bentuk perlindungan yang paling efektif, karena hak atas pangan dilindungi konstitusi negara yang memiliki kekuatan hukum.
Memasukkan pendekatan hak atas pangan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengubah pola pikir masyarakat, sehingga hak atas pangan dapat terimplementasi dengan baik,” ujarnya.
Hari pangan sedunia
Delegasi Indonesia dipimpin Watapri untuk FAO, Dubes Esti Andayani, menghadiri Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2019 dan HUT ke-74 FAO di Kantor Pusat FAO di Roma, Italia disela-sela pelaksanaan CFS ke-46 (16/10).
Tema Peringatan kali ini adalah "Our actions are our future, healthy diets for a #ZeroHunger world" (aksi kita adalah masa depan kita, diet sehat untuk dunia bebas kelaparan).
Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte menekankan pentingnya transformasi diet global menuju diet sehat berdasarkan budaya tradisional, dengan visi masa depan yang berkelanjutan. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan perlu berkontribusi untuk menciptakan era baru kerja sama pembangunan secara berkesinambungan dan bersinergi untuk mendukung negara-negara rawan konflik dan mitigasi dampak perubahan iklim.
Peringatan HPS di Roma diisi pula dengan Kuliah Umum dari Prof. Jeffrey Sachs (Columbia University) mengambil tema pangan, pertanian dan pembangunan berkelanjutan. Para pimpinan UN - Rome Based Agencies (RBAs), PM Italia, dan seluruh negara anggota juga melihat presentasi foto publikasi peringatan HPS di seluruh dunia, termasuk di Jakarta.(ZG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar