Dubes sampaikan Pernyataan Nasional di UNESCO
News ID: 607807
London (ANTARA) - Dubes Indonesia untuk Perancis merangkap Andora dan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) Arrmanatha C. Nasir, mengatakan sebagai anggota komunitas internasional, Indonesia bertanggung jawab untuk memelihara, dan meningkatkan kerja sama multilateral.
Hal itu disampaikan Dubes Arrmanatha, yang menjadi Wakil Tetap RI untuk UNESCO dalam Sidang Umum (General Conference) UNESCO, berlangsung di markas besar UNESCO di Paris berlangsung sejak 12 hingga 27 November mendatang.
Dalam sidang dua tahunan ke-40 badan pegarah tertinggi UNESCO, Dubes Arrmanatha menyampaikan sejumlah prestasi Indonesia dibidang pendidikan dan budaya, seperti terkait dengan Program Gerakan Literasi Nasional dan peluncuran Indeks Pembangunan Budaya, sebagai Indeks pertama di dunia yang mengukur kemajuan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, dalam konteks kemajuan budaya.
Dubes Arrmanatha juga menyampaikan rencana Indonesia untuk menyelenggarakan World Culture Forum pada tahun 2021 mendatang.
Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCOProf. Surya Rosa Putra kepada Antara London, Minggu mengatakan bagi Indonesia, Sidang Umum kali ini sangat penting untuk pengesahan status baru Pusat UNESCO kategori-2, Asia-Pascific Center for Ecohydrogy (APCE), yang berlokasi di Cibinong serta pemilihan kembali Indonesia sebagai anggota Inter-Coordinating Council untuk program Man and Biosphere (ICC-MAB) dan anggota Headquarter Committee periode 2019-2023. Proses ini akan diadakan minggu depan, 18-20 November mendatang, ujar Surya Rosa Putra.
Agenda utamanya adalah General Policy Debate, mendengarkan pernyataan resmi negara-negara anggota terhadap kebijakan, organisasi dan program UNESCO, terutama dalam dua tahun terakhir.
Agenda lain, diantaranya Pertemuan Tingkat Tinggi para Menteri Pendidikan dan Forum Menteri-Menteri Kebudayaan.
Sebanyak 193 Negara Anggota beserta 11 Associate Member hadir dalam sidang. Indonesia diwakili delegasi KNIU, Kemdikbud, Kemlu, Kemristekdikti, LIPI, dan Dewan Pers yang dipimpin Dubes untuk Perancis, Andora dan Monaco, sekaligus Wakil Tetap untuk UNESCO, Arrmanatha C. Nasir.
Forum pengambilan keputusan tertinggi di UNESCO ini dibuka Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. “Saat ini kita sudah terlambat dalam hal pencapaian Agenda 2030, untuk itu UNESCO memiliki peran yang fundamental dalam mengkoordinasikan dan memantau upaya global , khususnya di bidang pendidikan, dalam hal pencapaian target ” ujar Sekjen PBB.
Menurut Sekjen PBB, komunitas internasional yang saat ini terpecah karena kesenjangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, meningkatnya kebencian dan diskriminasi. Oleh karena itu, "Kita harus melakukan segalanya untuk mempertahankan sistem universal berdasarkan hukum internasional dan melestarikan dunia multipolar dengan institusi multilateral yang kuat."
Sidang Umum kali ini dipimpin Ahmet Altay Cengizer, Duta Besar Turki untuk UNESCO menyampaikan perang melawan ekstremisme, terutama ekstremisme kekerasan, sebagai salah satu aspek terpenting dari UNESCO. Sementara disisi lain, dia menekankan pentingnya peran pendidikan.
Sementara itu Direktur Jendral Unesco, Audrey Azoulay, menyebut pendidikan merupakan dasar bagi perdamaian. Mantan Menteri Kebudayaan dan Komunikasi Prancis itu mengatakan kita tidak hanya harus memperbaiki kekurangan dan ketidaksetaraan pendidikan, tetapi juga meningkatkan panduan sistem pendidikan dunia di masa depan, untuk meletakkan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan yang efektif dan nyata. (ZG)
Hal itu disampaikan Dubes Arrmanatha, yang menjadi Wakil Tetap RI untuk UNESCO dalam Sidang Umum (General Conference) UNESCO, berlangsung di markas besar UNESCO di Paris berlangsung sejak 12 hingga 27 November mendatang.
Dalam sidang dua tahunan ke-40 badan pegarah tertinggi UNESCO, Dubes Arrmanatha menyampaikan sejumlah prestasi Indonesia dibidang pendidikan dan budaya, seperti terkait dengan Program Gerakan Literasi Nasional dan peluncuran Indeks Pembangunan Budaya, sebagai Indeks pertama di dunia yang mengukur kemajuan pembangunan di tingkat nasional dan provinsi, dalam konteks kemajuan budaya.
Dubes Arrmanatha juga menyampaikan rencana Indonesia untuk menyelenggarakan World Culture Forum pada tahun 2021 mendatang.
Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCOProf. Surya Rosa Putra kepada Antara London, Minggu mengatakan bagi Indonesia, Sidang Umum kali ini sangat penting untuk pengesahan status baru Pusat UNESCO kategori-2, Asia-Pascific Center for Ecohydrogy (APCE), yang berlokasi di Cibinong serta pemilihan kembali Indonesia sebagai anggota Inter-Coordinating Council untuk program Man and Biosphere (ICC-MAB) dan anggota Headquarter Committee periode 2019-2023. Proses ini akan diadakan minggu depan, 18-20 November mendatang, ujar Surya Rosa Putra.
Agenda utamanya adalah General Policy Debate, mendengarkan pernyataan resmi negara-negara anggota terhadap kebijakan, organisasi dan program UNESCO, terutama dalam dua tahun terakhir.
Agenda lain, diantaranya Pertemuan Tingkat Tinggi para Menteri Pendidikan dan Forum Menteri-Menteri Kebudayaan.
Sebanyak 193 Negara Anggota beserta 11 Associate Member hadir dalam sidang. Indonesia diwakili delegasi KNIU, Kemdikbud, Kemlu, Kemristekdikti, LIPI, dan Dewan Pers yang dipimpin Dubes untuk Perancis, Andora dan Monaco, sekaligus Wakil Tetap untuk UNESCO, Arrmanatha C. Nasir.
Forum pengambilan keputusan tertinggi di UNESCO ini dibuka Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. “Saat ini kita sudah terlambat dalam hal pencapaian Agenda 2030, untuk itu UNESCO memiliki peran yang fundamental dalam mengkoordinasikan dan memantau upaya global , khususnya di bidang pendidikan, dalam hal pencapaian target ” ujar Sekjen PBB.
Menurut Sekjen PBB, komunitas internasional yang saat ini terpecah karena kesenjangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, meningkatnya kebencian dan diskriminasi. Oleh karena itu, "Kita harus melakukan segalanya untuk mempertahankan sistem universal berdasarkan hukum internasional dan melestarikan dunia multipolar dengan institusi multilateral yang kuat."
Sidang Umum kali ini dipimpin Ahmet Altay Cengizer, Duta Besar Turki untuk UNESCO menyampaikan perang melawan ekstremisme, terutama ekstremisme kekerasan, sebagai salah satu aspek terpenting dari UNESCO. Sementara disisi lain, dia menekankan pentingnya peran pendidikan.
Sementara itu Direktur Jendral Unesco, Audrey Azoulay, menyebut pendidikan merupakan dasar bagi perdamaian. Mantan Menteri Kebudayaan dan Komunikasi Prancis itu mengatakan kita tidak hanya harus memperbaiki kekurangan dan ketidaksetaraan pendidikan, tetapi juga meningkatkan panduan sistem pendidikan dunia di masa depan, untuk meletakkan fondasi bagi pembangunan berkelanjutan yang efektif dan nyata. (ZG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar