KEDELAI

KAA - VARIETAS KEDELAI INDONESIA SAMBUT 60 TAHUN KAA
     Oleh Zeynita Gibbons

    London, 17/4 (Antara) - Penemuan varietas baru Kedelai  Indonesia di Madagaskar dapat menjadi satu ikon bersejarah menyambut Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Peringatan 10 Tahun The New Asian-African Strategic Partnership Summit (NAASP).

         Kuasa Tetap KBRI Antanarivo, Artanto S Wargadinata kepada Antara London, Jumat, mengharapkan perlu dicarikan nama untuk varietas  kedelai yang bersejarah menjelang Peringatan 60 Tahun KAA dan 10 Tahun NAASP itu.
    Di Kompleks Kementerian Pertanian Madagaskar-MINAGRI (FIFAMANOR) Antsirabe (160 km dari ibukota Antananarivo) diadakan acara temu lapang kerja sama yang diselenggarakan KBRI Antananarivo bersama Tenaga Ahli Kementan RI (TAKRI) dengan MINAGRI.

         Dalam acara temu lapangan itu hadir Tenaga Ahli Kementan RI (TAKRI) Prof Sudaryono dan Dr Heru Kuswantoro, serta Wakil Menteri MINAGRI, Wakil CDR/Kepala Region, ONN/Orgaisasi Nutrisi Nasional, GUANOMAD/Produser pupuk, CFMA (Pusat Pelatihan Mekanik Pertanian MINAGRI), Pengusaha, dan asosiasi petani.

         Acara dimulai dengan kunjungan ke demplot uji teknologi bibit kedelai unggul Indonesia di Madagaskar yang beberapa jenisnya siap panen dalam beberapa hari ke depan.

         Beberapa jenis kedelai dari Indonesia yang diperkenalkan antara lain Wilis, Burangrang, Demas, Argomulyo, Panderman, Ijenm dan yang baru bagi Madagaskar adalah Detam (Kedelai hitam).

         Heru menjelaskan mengenai karakteristik semua percontohan dan prospek penanaman kedelai di Madagaskar. Sementara itu, Prof. Sudaryono menyebutkan hasil tanam dan panen "performance" bagus dan  prospektif.

         Setelah melakukan tinjauan ke lapangan dilanjutkan dengan diskusi yang pada intinya adanya keinginan kedua pihak untuk meningkatkan kerja sama, baik bilateral maupun regional dalam kerangka IORA dan COI. Kegiatan mendatang bulan Mei atau awal Juni workshop dengan membicarakan pengolahan dan agrobisnis.

         Hal yang menarik adalah melalui "pilot project" tersebut telah dihasilkan test laboratorium penelitian penemuan varietas baru kedelai silang Indonesia dan Madagaskar dan menurut Prof Sudaryono bahwa temuan tersebut buian saja menjadi monumen hidup Madagaskara, Indonesia tetapi juga  internasional.

         Langkah berikutnya adalah pembahasan TAKRI dengan COFFA  (Lembaga Litbang MINAGRI).

ORGANIK

KBRI SPANYOL PROMOSI PRODUK ORGANIK INDONESIA

         London, 16/4 (Antara) - KBRI Madrid berkoordinasi dengan Kantor Atase Perdagangan, menyelenggarakan promosi dengan tajuk "Presentasi Keanekaragaman Pangan dan Produk Organik Indonesia, yang dibawakan Ibu Helianti Hilman, Founder dan CEO dari Javara Indigenous Indonesia dalam upaya promosi untuk penetrasi pasar produk makanan organik dan keanekaragaman kuliner Indonesia, di Spanyol.

         Acara ini dihadiri kalangan importir, distributor, usaha produk pangan organik premium,  media dan masyarakat Indonesia di Spanyol, demikian Pensosbud KBRI  Madrid Nona Siska Noviyanti  kepada Antara London, Kamis.  
    Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Madrid, Minister Counsellor Erie Noer Bawono, membuka acara diawali dengan paparan tentang latar belakang sejarah hubungan Indonesia dan Spanyol pada masa perdagangan rempah abad ke-16 yang sangat penting bagi perdagangan dunia saat itu. Rempah dan makanan organik Indonesia masih memiliki potensi yang sangat tinggi dan memiliki keragaman yang kaya.

         Dikatakannya hubungan komersial di bidang makanan organik akan membuka akses ekonomi lebih luas bagi petani kecil di Indonesia yang masih memproses produk pangan secara alami, dan saat ini mulai terbuka pasarnya secara global.    
    Penetrasi produk premium dan organik Indonesia akan memberi manfaat kepada masyarakat setempat untuk memperoleh bahan pangan dan bumbu organik yang baik dan sehat.
    KBRI mendorong  para distributor dan importir bahan pangan untuk dapat mengambil peluang usaha di bidang ini, sejalan dengan kecenderungan masyarakat Eropa saat untuk menkosumsi bahan organik.

          Presentasi disampaikan  Helianti Hilman yang memaparkan latar belakang budaya dan keanekaragaman pangan Indonesia yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.  
    Ditegaskannya bahwa produk-produk makanan di Indonesia juga merupakan bagian warisan budaya yang menghormati identitas makanan, tempat asal dan karakternya yang khas.

        "Permintaan pasar Eropa bagi produk organik Indonesia sangat potensial dan terus meningkat.
    Dalam penetrasi pasar, kreativitas diperlukan dalam memberikan solusi terhadap tantangan yang dihadapi oleh produsen makanan skala kecil. Keanekaragaman bahan pangan yang dipresentasikan adalah beras, rempah-rempah dan tepung olahan bebas gluten.

        Selain presentasi, para peserta juga diberikan kesempatan untuk mencicipi contoh sajian yang diolah dari bahan makanan organik Indonesia yang beraneka ragam.  
    Pada akhir acara, para importir dan distributor serta media mendapat kesempatan untuk melakukan one on one meeting dengan Helianti Hilman yang difasilitasi Atase Perdagangan, Daniel A. Mewengkang.  
    Javara Indigenous Indonesia adalah badan usaha yang cikal bakalnya dibentuk dari organisasi non pemerintah (LSM) yang kemudian berkembang menjadi perusahaan dengan misi utama mempromosikan dan membuka akses ekonomi berbasis rakyat bagi petani kecil, khususnya di daerah terpencil.

        Javara bekerjasama dengan lebih dari 50 ribu petani lokal di seluruh Indonesia dan telah menghasilkan kurang lebih 640 produk pangan artisanal dan 200 di antaranya telah memperoleh sertifikasi organik dengan standar Amerika Serikat, Eropa dan Jepang.***3***
(ZG)
(T.H-ZG/B/A. Lazuardi/A. Lazuardi) 16-04-2015 23:48:15

TKW

PENGAMAT: INDONESIA PERLU PERBAIKI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TKI

     Oleh Zeynita Gibbons
    London, 16/4 (Antara) - Pengamat masalah internasional Yasmi Adriansyah menilai Indonesia perlu memperbaiki secara komprehensif Kebijakan Perlindungan TKI untuk mencegah kasus Siti Zaenab terjadi lagi.

        "Terjadinya eksekusi mati TKI Indonesia Siti Zaenab di Arab Saudi pada 14 April lalu harus menjadi momentum perbaikan komprehensif kebijakan perlindungan TKI," ujar Kandidat PhD Hubungan Internasional
Australian National University (ANU) Yasmi Adriansyah kepada Antara London, Kamis.

        Meski demikian, Yasmi mengakui sikap pemerintah melakukan upaya perlindungan tentu perlu diapresiasi.

        "Namun tanpa perbaikan yang komprehensif dari sisi kebijakan dan tata kelola, eksekusi mati akan terus berulang mengingat 229 WNI sudah mendapat vonis hukuman mati," ujar diplomat muda yang pernah bertugas di Jenewa itu.

        Pemerintah disebutnya perlu memperbaiki dua hal yaitu kebijakan luar negeri dan kebijakan di dalam negeri.

        Menurut Yasmi, dari sisi kebijakan luar negeri pemerintah perlu memaksimalkan eksistensi hukum internasional khususnya Konvensi PBB 1990 mengenai Hak-Hak Buruh Migran.

        "Idealnya, Indonesia meminta Arab Saudi meratifikasi konvensi tersebut sebagaimana dilakukan Indonesia pada tahun 2012," ujarnya.

        Yasmi mengaku memang tidak akan mudah mengubah sikap politik hukum Arab Saudi, sebagaimana yang dialami Indonesia ketika minta dihargai dalam penerapan hukum nasional eksekusi mati bandar narkoba.

        "Karenanya, pilihan lain bagi Indonesia adalah dengan bersikap tegas menerapkan moratorium pengiriman TKI khususnya sektor informal (PLRT)," ujarnya.

        Sektor informal adalah sektor ketenagakerjaan yang rentan mengingat kasus eksekusi mati rata-rata menimpa TKI di sektor itu.

        Indonesia pernah menerapkan moratorium pada tahun 2011 usai Ruyanti binti Satubi dieksekusi mati.

        Serupa dengan kasus Siti Zaenab, Ruyanti dieksekusi tanpa notifikasi dan setelah mendapat tekanan publik, Pemerintahan SBY akhirnya menerapkan moratorium.

        Salah satu hasil penerapan moratorium itu adalah kesediaan Arab Saudi pada 2014 membuat perjanjian (MoU) dalam penanganan TKI.

        "Sekiranya Indonesia kembali menerapkan moratorium, hal ini dapat menjadi alat penekan kepada Arab Saudi," ujar Yasmi.

        Permintaan Indonesia disarankan untuk mengambil langkah diplomasi seoptimal mungkin yaitu dengan mendesak Saudi meratifikasi Konvensi 1990 atau minimal memperbaiki MoU dengan mengacu kepada konvensi dimaksud.

   
Kebijakan Dalam Negeri
    Sedangkan dari sisi kebijakan dalam negeri, Pemerintahan Presiden Joko Widodo diharapkan menunjukkan perubahan nyata antara lain segera mewujudkan desain besar perlindungan tersebut yang pernah dijanjikan Menteri Ketenagakerjaan di awal tahun 2015.

        Selain itu, Menaker juga diminta segera memulai proses revisi UU No.39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI, sebuah UU yang banyak dikritik masyarakat karena dinilai lebih sarat kepentingan bisnis dibanding perlindungan.

        "Namun sampai saat ini belum terlihat realisasi dari janji-janji tersebut. Padahal, perubahan tata kelola di dalam negeri sangatlah krusial mengingat 80 persen permasalahan TKI bersumber di dalam negeri," ujar Yasmi.

        Beberapa hal yang membutuhkan perbaikan adalah mengenai masalah struktur biaya, berbelitnya proses rekrutmen hingga korupsi aparat di lapangan.

        "Revisi UU No.39 Tahun 2004 seyogianya dapat menjadi titik tolak perubahan. Namun demikian, proses revisi tersebut harus terbuka, termasuk dengan melibatkan masyarakat sipil," ujar Yasmi.

        Pelbagai organisasi masyarakat sipil seperti Solidaritas Perempuan, HRWG, Serikat Buruh Migran Indonesia, LBH perlu kembali bersinergi guna mendorong Pemerintahan Jokowi berada di dalam jalur yang tepat, demikian Yasmi Adriansyah. (ZG)
(T.H-ZG/B/A. Novarina/A. Novarina) 16-04-2015 14:13:59

IKAN

INDONESIA TEKANKAN PENTINGNYA PENGATURAN ANTARIKSA

     Oleh Zeynita Gibbons
   London, 15/4 (Antara) -  Indonesia menekankan pentingnya pengaturan pemanfaatan antariksa termasuk pemanfaatan Geo Stationary Orbit (GSO)  dengan mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang dan negara dengan karakter geografis khusus.

        Ketua Delegasi RI, Kuasa Usaha ad interim/Deputi Wakil Tetap RI Febrian Alphyanto Ruddyard menyampaikan pandangan Indonesia pada Sidang ke-54 Sub Komite Hukum pada Komite PBB bagi Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai / Legal Sub Committee of the United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (LSC-UNCOPUOS) yang berlangsung di Wina, Austria, Selasa.

        Minister Counsellor KBRI/PTRI Wina, Dody Kusumonegoro kepada Antara London, Rabu mengatakan pertemuan yang berlangsung hingga 24 April  dihadiri  lebih dari 200 delegasi mewakili negara pihak dan observer pada UNCOPUOS
   Febrian A. Ruddyard menegaskan  Indonesia memenuhi ketentuan Pasal 44 ITU tersebut, sehingga kebutuhan khusus Indonesia harus mendapat pertimbangan. Indonesia adalah negara berkembang, dan secara geografis adalah negara khatulistiwa yang memiliki garis khatulistiwa terpanjang, serta terdiri dari lebih 17.000 pulau.

        Keunikan Indonesia seharusnya diperhatikan, khususnya dalam pengembangan rejim hukum tentang GSO. Wacana pengembangan rejim hukum ini telah dibahas pada pertemuan Subkomite Hukum sebelumnya, dan Subkomite mencatat adanya keperluan pengembangan rejim hukum tersebut.

         Pada kesempatan tersebut Delegasi Indonesia juga mendorong pembahasan lebih lanjut mengenai isu definisi dan delimitasi ruang angkasa. Indonesia dan juga negara-negara lainnya telah menyampaikan posisinya terkait isu definisi dan delimitasi, dan hingga kini tidak ada perubahan atas posisi tersebut.

        Mengingat pembahasan isu ini sudah dimulai sejak tahun 1960-an, namun hingga kini belum ada titik temu atas perbedaan posisi berbagai negara, Indonesia menyarankan perlunya mencari jalan keluar bagi pembahasan masalah tersebut dan Indonesia  menyatakan kesiapan Indonesia untuk terus berkontribusi dalam pembahasan isu definisi dan delimitasi ruang angkasa.

        Delegasi Indonesia  melaporkan pula kegiatan terkait yang dilakukan Indonesia, termasuk kerjasama internasional dan upaya pembangunan kapasitas.

        Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah konferensi internasional mengenai Hukum Udara dan Antariksa oleh Universitas Padjadjaran bekerjasama dengan International Institute of Air & Space Law, Leiden Law School di Bandung diikuti oleh 125 peserta yang terdiri dari para pemangku kepentingan termasuk para pakar hukum, akademisi. Konferensi berlangsung tahun lalu sangat produktif terutama dalam peningkatan kapasitas.

        Sejumlah agenda penting dibahas dalam pertemuan,  antara lain status dan aplikasi lima traktat PBB tentang antariksa, definisi dan delimitasi antariksa, karakter dan pemanfaatan Geostationary Orbit (GSO), legislasi nasional terkait kegiatan keantariksaan, peningkatan kapasitas di bidang hukum antariksa dan penggunaan ruang angkasa serta kajian dan review atas perkembangan terkait draft protocol mengenai aset ruang angkasa.

        Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (COPUOS) dibentuk Majelis Umum PBB untuk mengkaji kerjasama internasional di bidang pemanfaatan antariksa untuk maksud damai melalui pengembangan program, riset, serta diseminasi informasi di bawah pengawasan PBB.

        Subkomite Hukum COPUOS bertemu setahun sekali sebelum diadakan pertemuan tahunan COPUOS setiap bulan Juni untuk mengadopsi apa yang telah dibahas pada Subkomite Hukum dan Subkomite Iptek terkait pemanfaatan antariksa untuk tujuan damai. Delegasi RI pada pertemuan tersebut juga beranggotakan unsur-unsur LAPAN, Kemkominfo, Kemhub, Kemlu, TNI Angkatan Udara dan KBRI/PTRI Wina.

    ***1**(T.H-ZG/B/P.H. Prabowo/P.H. Prabowo) 15-04-2015 09:46:10

IKAN

INDONESIA: PERLU TINDAKAN NYATA PENANGGULANGAN PENCURIAN IKAN
     Oleh Zeynita Gibbons
   London, 15/4 (Antara) - Indonesia menegaskan kembali perlunya tindakan nyata dalam menanggulangi pencurian ikan, kejahatan transnasional terorganisir yang dewasa ini semakin mengemuka dan merugikan banyak negara.

        Duta Besar/Wakil Tetap RI untuk badan PBB di Wina, Rachmat Budiman pada Kongres ke-13 PBB mengenai Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Thirteenth UN Crime Congress on Crime Prevention and Criminal Justice-Crime Congress) di Doha, Qatar, 12-19 April, menegaskan penanggulangan nyata sebab selama ini komitmen negara-negara dalam memerangi kejahatan transnasional itu kurang memadai.

        Konselor Koordinator Fungsi Pensosbud dan Protkons KBRI/Perwakilan Tetap RI Wina, Dody Kusumonegoro, kepada Antara London, Selasa mengatakan Crime Congress ke-13  dibuka Sekjen PBB Ban Ki-Moon dihadiri beberapa menteri dan lebih dari 5.000 perutusan 142 negara anggota, organisasi internasional, dan organisasi nonpemerintah.

       Selain itu, pertemuan juga dihadiri  Direktur Pelaksana UNODC,  Yuri Fedotov dan Presiden Majelis Umum PBB Sam Kahamba Kutesa.

       Dalam sesi "high level segment", Dubes Rachmat Budiman menyampaikan pandangan Indonesia dalam menanggulangi pencurian ikan dan perlunya pendekatan nyata dalam menangani jenis kejahatan yang semakin mengemuka tersebut.

       Dikatakannya pada perkembangannya, kejahatan pencurian ikan telah banyak berkaitan dengan aktivitas kelompok kejahatan transnasional terorganisir.

       Keterkaitan tersebut juga tercermin dalam berbagai laporan UNODC mengenai dampak kejahatan perikanan terhadap industri perikanan dan lingkungan.

        Selain itu, "link" antara pencurian ikan dan kejahatan transnasional juga telah diakui oleh Majelis Umum PBB.

       Disampaikannya pula bahwa keterkaitan tersebut  mengakibatkan kejahatan pencurian ikan menjadi persoalan dan ancaman ekonomi, lingkungan dan kehidupan sosial tidak hanya bagi Indonesia, namun juga bagi banyak negara.

        Hingga saat ini, lebih dari 75 persen wilayah perikanan telah tereksploitasi, utamanya akibat aktivitas pencurian ikan. Namun, kondisi memprihatinkan tersebut tidak dibarengi oleh komitmen negara-negara untuk mengakui pencurian sebagai kejahatan transnasional yang semakin berkembang, ditambah dengan kurang memadainya tindakan nyata untuk memerangi kejahatan tersebut.

       Oleh karenanya, Dubes Rachmat Budiman menegaskan perlunya bagi Crime Congress untuk memberikan perhatian serius terhadap fenomena global kejahatan perikanan tersebut.

       Hal ini terutama dengan menempatkan kejahatan perikanan sebagai bagian dari manifestasi kejahatan transnasional terorganisir.

       Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong negara-negara untuk melakukan tindakan nyata dalam memperkuat kerjasama internasional guna memerangi kejahatan perikanan tersebut secara efektif.

       Selain persoalan pencurian ikan, pada kesempatan tersebut Dubes Rachmat Budiman juga mengangkat isu-isu prioritas yang menjadi kepentingan Indonesia, antara lain upaya memerangi perdagangan orang dan penyelundupan manusia secara nasional maupun regional melalui Bali Process.

        Selain dorongan kepada semua negara untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan terhadap pekerja migran dan keluarganya dan  menegaskan pentingnya penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan negara dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana dalam rangka penegakan hukum sebagai hak mutlak suatu negara.

        Crime Congress ke-13 yang berlangsung tanggal 12 sampai 19 April berhasil mengadopsi Deklarasi Doha, sebuah dokumen politik yang berisi komitmen negara-negara dalam memerangi kejahatan transnasional terorganisir serta memperkuat sistem peradilan pidana dalam rangka pencegahan kejahatan.

       Delegasi RI pada pertemuan ini dipimpin Duta Besar Rachmat Budiman didampingi Duta Besar RI untuk Negara Qatar Deddy Saiful Hadi serta beranggotakan pejabat Kemenkopolhukam, Kementerian Luar Negeri, KBRI/PTRI Wina, dan KBRI Doha.

        Crime Congress merupakan salah satu konferensi periodik terbesar PBB dan memainkan peran dalam pembentukan "international standard-setting and policy-making" terkait pencegahan kejahatan dan peradilan pidana.

        Selain itu, Crime Congress juga berperan dalam mengembangkan pemikiran dan pendekatan baru terkait sistem peradilan pidana.

        Kongres tersebut dihadiri oleh para pembuat kebijakan dan praktisi di bidang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana, serta anggota parlemen, tenaga ahli, akademisi, LSM, dan media.

        Crime Congress dilaksanakan 5 tahun sekali sejak tahun 1955, dan telah memberikan kontribusi dalam memperkuat kebijakan nasional dan internasional. Pertemuan ke-13 di Doha ini juga menandai 60 tahun lahirnya kongres tersebut. ***1***
(T.H-ZG/B/A.J.S. Bie/A.J.S. Bie) 15-04-2015 07:57:56

ITALIA

INDONESIA RAIH MEDALI DI FESTIVAL JESOLO ITALIA
         London, 13/4 (Antara) - Indonesia yang diwakili Paduan Suara Indonesia Raksamahiva Camudresu Choir (IRCC) berhasil meraih medali Perak pada Voci dal Lido Intenational Choir Festival, Jesolo, Italia yang berlangsung sejak 9 April lalu.

        Pada malam pengumuman pemenang Dewan Juri menetapkan paduan suara Indonesia yang beranggotakan pegawai Badan Keamanan Laut Indonesia  berhasil meraih penghargaan Perak untuk kategori Folklore dan Perunggu untuk kategori B1, Mixed Choirs, demikian Minister Counsellor KBRI Roma, Nindarsari Utomo kepada Antara London, Minggu.

        Dikatakannya Kompetisi yang berlangsung di kawasan utara Venezia  itu dimulai Kamis di Gereja Sacro Cuore untuk kategori Musik Sakral. Kemudian dilanjutkan di Teatro Auditorium Vivaldi, Jesolo untuk kategori Children and Youth Choir, Mixed Choirs, Female Chamber Choirs, Mixed Chamber Choirs and Mixed Vocal Ensembles, Female Choir a Cappella dan Folklore.

        Paduan suara Indonesia mengikuti dua kategori Mixed Choir dengan menampilkan lagu  Tuhan, Ekspresi dan Prau Layar dan kategori Folklore dengan menampilkan lagu Cik Cik Periuk, Tak Tongtong dan Ayam den Lapeh.

        Sehari sebelumnya, paduan suara Indonesia ditunjuk Interkultur, panitia pelaksana festival, untuk tampil dengan membawakan tiga buah lagu yang berjudul Goro Gorone, Rambadia, dan Sirih Kuning pada saat acara pembukaan festival tanggal 8 April lalu.

        Pada kesempatan tersebut paduan suara Indonesia mendapatkan penghargaan dari Interkultur berupa Diploma of Honour, yaitu penghargaan kepada peserta yang telah berpartisipasi dalam festival Interkultur yang diselenggarakan di berbagai negara sebanyak empat kali berturut-turut.

        Penghargaan diserahkan Direktur Artistik Interkultur, Johan Rooze dan diterima Conductor Paduan suara Indonesia, Williams Bills Mailoa. Keikutsertaan Indonesia pada kompetisi paduan suara di Jesolo tersebut tentunya telah membawa nama baik Indonesia di Italia.(ZG)

Nurul H
(T.H-ZG/B/N. Hayat/N. Hayat) 13-04-2015 00:26:34

REMBANG

PEMUDA BERPRESTASI DARI REMBANG MELAWAT KE BELANDA
     Oleh Zeynita Gibbons

   London,12/4 (Antara) - Tiga pemuda berprestasi dari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yakni Titik Lestari, Lasiyatun, dan Wahyu Zaenur Roziqin,  melawat ke Belanda atas undangan Plan-Netherlands, LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi pemuda.

        Minister Counsellor Penerangan, Sosial dan Budaya KBRI Den Haag, Belanda, Azis Nurwahyudi kepada Antara London, Minggu, mengatakan lawatan selama 10 hari itu diisi dengan berbagai kegiatan, antara lain kunjungan ke berbagai instansi di Amsterdam, Leiden, dan Utrech, presentasi ke perusahaan donatur Plan Netherlands, tinggal di keluarga Belanda, dan bertamu ke KBRI Den Haag.

        Kuasa Usaha Ad Interim (KUAI) KBRI Den Haag Ibnu Wahyutomo menerima rombongan yang diketuai Lukas Kristian, Project Manager Youth Economic Empowerment Plan Indonesia, bersama staf Plan Netherlands dan pengurus Indonesia Netherands Youth Society (INYS) di kantor KBRI Den Haag.

        Dalam anjangsana tersebut Lukas menjelaskan kegiatan Plan Indonesia sebagai organisasi nirlaba yang membantu anak-anak kurang mampu di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, anak dan pemberdayaan ekonomi pemuda.

        Di Indonesia, proyek ini dimulai tahun 1969 dan terus berkembang. Pada tahun 2004 dilakukan di Rembang Jawa Tengah dan pada tahun 2015 di Nusa Tenggara Timur (NTT).

        Sedangkan program yang dibawa ke Belanda sekarang ini bertajuk "The Road to Happiness", yang diberikan kepada anak didik Plan Indonesia yang dinilai berprestasi.

        Titik (21 ) adalah seorang aktivis yang membantu mengajar anak anak yang kurang mampu. Selain sebagai guru di SD Kajar 2, Titik aktif mendatangi anak-anak usia sekolah yang tidak disekolahkan orang tuanya karena faktor ekonomi.

        Titik juga memberikan penyuluhan agar remaja di desanya tidak menikah di usia dini dengan harapan bisa mencapai tingkat hidup yang lebih baik dan bisa berkarya untuk masa depan mereka.

        Sementara Lasiyatun (24)  seorang penggerak usaha anyaman bambu di Desa Dadapan. Plan Indonesia menilai kecakapan Lasiyatun dalam mengelola usaha kecil ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungannya. Lasiyatun adalah hasil didikan organisasi tersebut untuk dapat mengelola usaha kecil dengan lebih profesional.

        Sedangkan Wahyu,  mantan tukang batu yang karena mengikuti pelatihan dari organisasi ini kemudian berhasil dan akhirnya alih profesi menjadi pekerja di salah satu mini market di Rembang. Karena ketekunannya mengikuti pelatihan pemberdayaan di Plan Indonesia, Wahyu berhasil terpilih menjadi salah satu pegawai berprestasi tingkat nasional yang diadakan mini market.

        Selama bertemu dengan KUAI KBRI Den Haag, para pemuda berprestasi itu menceritakan pengalamannya selama kunjungan di Belanda. Salah satunya adalah kesempatan untuk berkenalan dengan generasi muda Belanda yang tergabung dalam INYS dan Plan Netherlands. Mereka juga berkeinginan untuk menjalin kemitraan.
   Pada Mei mendatang Aafke van der Heide dan Arsjaad Imami dari Plan Netherlands akan melakukan kunjungan balasan ke Rembang.

        Menutup pertemuan tersebut, Ibnu Wahyutomo berpesan agar para pemuda Indonesia terus meningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat. Kepada pengelola program ia menyarankan untuk melibatkan pemerintah daerah setempat. KBRI Den Haag siap membantu kegiatan yang dinilai positif ini. ***4***(ZG)

Sigit Pinardi
(T.H-ZG/B/S. Pinardi /S. Pinardi ) 12-04-2015 02:09:07