RI dan Slowakia Tandatangani Kerja Sama Penanganan Terorisme
News ID: 293772
London (ANTARA) - Indonesia dan Slowakia melakukan penandantanganan kerja sama Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Slovakia mengenai Kerjasama Penanggulangan Terorisme.
Penandatangan dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius dan Secretary of State Kementerian Dalam Negeri, Mr. Michal Bagacka di kantor Kementerian Dalam Negeri Slowakia di Bratislava, Senin ( 24/6)
Pensosbud KBRI Bratislava Lely Meiliani kepada Antara London, Selasa menyebutkan penandatanganan disaksikan Dubes RI untuk Slowakia, Adiyatwidi Adiwoso, pejabat dari BNPT dan Kementerian Dalam Negeri Slowakia.
Kepala BNPT, Suhardi Alius menyampaikan isu terorisme telah lintas batas sehingga setiap negara perlu bekerjasama secara erat menciptakan strategi dan program yang efektif untuk menghadapi radikalisasi dan ekstrimisme kekerasan.
Masalah terorisme adalah masalah global namun akar permasalah terbentukan terorisme setiap negara berbeda.
Untuk itu, dalam penanggulangan masalah terorisme, Indonesia melakukan dua pendekatan yaitu soft power dan hard power, ujarnya.
Dalam hal ini, BNPT bertugas melaksanakan pendekatan soft power. Sedangkan polisi melaksanakan pendekatan hard power.
Melalui pendekatan soft power, BNPT melaksanakan dua program yaitu program deradikalisasi bagi seluruh keluarga teroris selama 1-2 tahun dan program melawan radikalisasi guna memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ideologi ekstremis.
Hal ini dilakukan dengan penunjukan “Duta Besar Perdamaian” dari kalangan muda guna meyakinkan kaum muda agar tidak terpengaruh terhadap propaganda para ekstremis dengan bahasa milenial.
Selain itu, diadakan berbagai ceramah di sekolah-sekolah (SMA) dan universitas, serta melalui media massa. Amerika Serikat memuji pendekatan ini karena dilakukan secara holistik, yang mencakup aspek penyegahan, penegakan hukum dan kompensasi korban.
Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan infrastruktur yang lengkap untuk pelatihan ataupun penanganan terorisme. Kepala BNPT dalam kesempatan tersebut juga mengundang Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti pelatihan terorisme yang diselenggarakan oleh Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation di Semarang.
Kepala BNPT juga menjelaskan secara ringkas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemri melalui kegiatan pencegahan dan de-radikalisasi, kegiatan operasi, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan kerja sama internasional.
Secretary of State, Michal Bagacka dalam sambutannya menyatakan Slowakia menyambut baik inisiatif Indonesia untuk kerja sama penanganan terorisme ini karena aksi teror merupakan kejahatan yang dapat terjadi dimana saja dan akibatnya merugikan banyak pihak.
Melalui kerja sama ini, Slowakia dapat belajar dari Indonesia yang lebih memiliki pengalaman dalam penanganan terorisme dan memiliki perangkat hukum ataupun infrastruktur yang lebih lengkap. Kerja sama ini penting karena merupakan tugas negara untuk memastikan perlindungan warga negaranya.
Sementara itu Dubes RI untuk Slowakia, Adiyatwidi Adiwoso mengapresiasi kerja sama yang dilakukan BNPT dan Kementerian Dalam Negeri Slowakia. Menurutnya Indonesia dapat menjadi role model dalam penanganan terorisme dan terlibat dalam berbagai forum-forum mengenai terorisme yang digelar oleh Slowakia.
Inisiatif kerja sama ini dilatarbelakangi oleh pertemuan konsultasi bilateral ke-5 Indonesia-Slowakia tahun 2017 di Bratislava yang mendorong pendekatan baru untuk peningkatan kerja sama bilateral kedua negara.
MOU bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan terorisme kedua negara, antara lain melalui kerja sama di bidang pertukaran informasi mengenai hukum, undang-undang, ataupun kebijakan yang terkait terorisme. Selain pertukaran pengalaman mengenai best practices penanganan terorisme, penyelenggaraan seminar/lokakarya dalam rangka peningkatan kapasitas, saling kunjung pejabat tinggi dan pakar di bidang terorisme, dan lain sebagainya.
Untuk mengimplementasikan kerja sama yang tercantum dalam MOU ini maka akan dibentuk joint working group yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Slowakia dan akan melakukan pertemuan sekali dalam dua tahun secara bergiliran di Indonesia atau Slowakia.
Adapun sebagai pihak pelaksana dari MOU ini adalah Direktorat Kerja Sama Bilateral BNPT dan Biro Kerja Sama Internasional Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri Slowakia. Di sela-sela pertemuan penandatangan, delegasi BNPT berkesempatan melalukan pertemuan dengan Kementrian Luar Negeri Slowakia untuk saling bertukar pandangan mengenai kebijakan kedua negara mengenai terorisme.(ZG)
Penandatangan dilakukan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius dan Secretary of State Kementerian Dalam Negeri, Mr. Michal Bagacka di kantor Kementerian Dalam Negeri Slowakia di Bratislava, Senin ( 24/6)
Pensosbud KBRI Bratislava Lely Meiliani kepada Antara London, Selasa menyebutkan penandatanganan disaksikan Dubes RI untuk Slowakia, Adiyatwidi Adiwoso, pejabat dari BNPT dan Kementerian Dalam Negeri Slowakia.
Kepala BNPT, Suhardi Alius menyampaikan isu terorisme telah lintas batas sehingga setiap negara perlu bekerjasama secara erat menciptakan strategi dan program yang efektif untuk menghadapi radikalisasi dan ekstrimisme kekerasan.
Masalah terorisme adalah masalah global namun akar permasalah terbentukan terorisme setiap negara berbeda.
Untuk itu, dalam penanggulangan masalah terorisme, Indonesia melakukan dua pendekatan yaitu soft power dan hard power, ujarnya.
Dalam hal ini, BNPT bertugas melaksanakan pendekatan soft power. Sedangkan polisi melaksanakan pendekatan hard power.
Melalui pendekatan soft power, BNPT melaksanakan dua program yaitu program deradikalisasi bagi seluruh keluarga teroris selama 1-2 tahun dan program melawan radikalisasi guna memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ideologi ekstremis.
Hal ini dilakukan dengan penunjukan “Duta Besar Perdamaian” dari kalangan muda guna meyakinkan kaum muda agar tidak terpengaruh terhadap propaganda para ekstremis dengan bahasa milenial.
Selain itu, diadakan berbagai ceramah di sekolah-sekolah (SMA) dan universitas, serta melalui media massa. Amerika Serikat memuji pendekatan ini karena dilakukan secara holistik, yang mencakup aspek penyegahan, penegakan hukum dan kompensasi korban.
Indonesia telah memiliki perangkat hukum dan infrastruktur yang lengkap untuk pelatihan ataupun penanganan terorisme. Kepala BNPT dalam kesempatan tersebut juga mengundang Kementerian Dalam Negeri untuk mengikuti pelatihan terorisme yang diselenggarakan oleh Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation di Semarang.
Kepala BNPT juga menjelaskan secara ringkas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemri melalui kegiatan pencegahan dan de-radikalisasi, kegiatan operasi, penegakan hukum, peningkatan kapasitas dan kerja sama internasional.
Secretary of State, Michal Bagacka dalam sambutannya menyatakan Slowakia menyambut baik inisiatif Indonesia untuk kerja sama penanganan terorisme ini karena aksi teror merupakan kejahatan yang dapat terjadi dimana saja dan akibatnya merugikan banyak pihak.
Melalui kerja sama ini, Slowakia dapat belajar dari Indonesia yang lebih memiliki pengalaman dalam penanganan terorisme dan memiliki perangkat hukum ataupun infrastruktur yang lebih lengkap. Kerja sama ini penting karena merupakan tugas negara untuk memastikan perlindungan warga negaranya.
Sementara itu Dubes RI untuk Slowakia, Adiyatwidi Adiwoso mengapresiasi kerja sama yang dilakukan BNPT dan Kementerian Dalam Negeri Slowakia. Menurutnya Indonesia dapat menjadi role model dalam penanganan terorisme dan terlibat dalam berbagai forum-forum mengenai terorisme yang digelar oleh Slowakia.
Inisiatif kerja sama ini dilatarbelakangi oleh pertemuan konsultasi bilateral ke-5 Indonesia-Slowakia tahun 2017 di Bratislava yang mendorong pendekatan baru untuk peningkatan kerja sama bilateral kedua negara.
MOU bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja sama dalam rangka pencegahan dan penanganan terorisme kedua negara, antara lain melalui kerja sama di bidang pertukaran informasi mengenai hukum, undang-undang, ataupun kebijakan yang terkait terorisme. Selain pertukaran pengalaman mengenai best practices penanganan terorisme, penyelenggaraan seminar/lokakarya dalam rangka peningkatan kapasitas, saling kunjung pejabat tinggi dan pakar di bidang terorisme, dan lain sebagainya.
Untuk mengimplementasikan kerja sama yang tercantum dalam MOU ini maka akan dibentuk joint working group yang diketuai bersama oleh Indonesia dan Slowakia dan akan melakukan pertemuan sekali dalam dua tahun secara bergiliran di Indonesia atau Slowakia.
Adapun sebagai pihak pelaksana dari MOU ini adalah Direktorat Kerja Sama Bilateral BNPT dan Biro Kerja Sama Internasional Kepolisian, Kementerian Dalam Negeri Slowakia. Di sela-sela pertemuan penandatangan, delegasi BNPT berkesempatan melalukan pertemuan dengan Kementrian Luar Negeri Slowakia untuk saling bertukar pandangan mengenai kebijakan kedua negara mengenai terorisme.(ZG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar