KOREA

DUBES RESMIKAN KAMPUNG KOREA SIAPKAN PURNA TKI

Oleh Zeynita Gibbons

Jakarta,11/2 (Antara) - Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi meresmikan Program Kampung Korea untuk menyiapkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) usai melaksanakan kontrak kerja di Korea dan bersiap kembali ke Tanah Air untuk membuka usaha.

Acara persemian Kampung Korea dilakukan Minggu(10/2) dihadiri perwakilan dari Kantor Pelayanan Pengembangan Tenaga Kerja Asing Korea, Pusat Perlindungan Tenaga Kerja Asing Korea, Imigrasi Korea, BRI, BNI, Garuda Indonesia, Persatuan Pelajar Indonesia di Korea dan sekitar 100 peserta program Kampung Korea yang bermukim di Seoul dan sekitarnya.

Pensosbud KBRI Seoul Purno Widodo kepada Antara, Senin mengatakan berbagai program inovatif mulai dari pelayanan dan perlindungan, termasuk program kesehatan, dilakukan dalam program Kampung Korea, yang berarti "Kami Mantab Pulang dari Korea".

Kampung Korea merupakan program sinergi pembinaan dan pemberdayaan PMI agar siap kembali ke tanah air. Program ini meliputi program pelatihan terintegrasi, diadakan di berbagai kantong-kantong PMI di Korsel dan berlanjut hingga ke kampung halaman masing-masing. 
Berbagai pelatihan diberikan. Mulai dari manajemen keuangan, pelatihan kewirausahaan seperti bisnis cafe, kuliner, ternak, hingga pelatihan membuat Video Blogging. Dalam pelaksanaannya KBRI Seoul menggandeng ahli-ahli keuangan, investasi dan inkubasi usaha dan pemberdayaan masyarakat baik yang berasal dari Indonesia maupun Korea.

Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi, saat meresmikan Kampung Korea berharap
kegiatan pemberdayaan Kampung Korea ini dapat membangun motivasi dan inspirasi serta bekal kecakapan untuk hidup di Indonesia yang dapat ditularkan ke orang lain.

"Saya bercita-cita kiranya semua PMI bisa jadi teladan dengan menjadi lokomotif penggerak ekonomi di Indonesia sekaligus menjadi agen yang mampu mendekatkan hubungan Korea Selatan dengan Indonesia," ucapnya.

Dikatakannya pihaknya tengah menggalang kerja sama dengan Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan berbagai Organisasi Sosial agar dapat membantu mewujudkan Kampung Korea di daerah masing-masing. Diharapkan setiap daerah asal PMI ex Korea Selatan akan didirikan kampung Korea dalam arti sebenarnya. 
Kampung yang nyaman dan modern, dimana terdapat Balai Latihan Kerja (BLK) untuk generasi selanjutnya agar siap ke Korea, serta rumah dan tempat usaha, harap Dubes Umar.

Program yang baru pertama kali dilakukan sejak KBRI Seoul dibuka mendapatkan sambutan positif PMI dan alumni PMI Korea yang sudah kembali ke Indonesia.

Winarno eks PMI Korea pemilik usaha Mbok Biyem Yogyakarta, rela meluangkan waktu memberikan materi belajar. "Pekerjaan di Korea adalah bagian perjalanan menuju sukses. Namun sukses sebenarnya didapatkan di Indonesia," ujarnya. 
Begitu juga dengan Triana Purba, salah satu pengurus dan penggagas Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta bangga akan adanya ide pemberdayaan ini dan akan mengisi kelas kelompok belajar Kampung Korea melalui Skype.

Salah seorang peserta Kampung Korea bernama Azis, PMI asal Cirebon, menyambut baik program ini. "Saya mengucapkan terima kasih kepada KBRI Seoul menggagas kelompok belajar Kampung Korea. Program ini akan dapat meningkatkan kepercayaan diri untuk bekerja dengan baik, mengelola uang dan siap pulang ke Indonesia," ucapnya.

Program Kampung Korea bertujuan untuk membentuk ekosistem dimana Purna PMI Korea dapat menjadi pioner dalam pengembangan desanya. Dengan keterampilan kerja, budaya kerja dan uang yang dimiliki menjadi modal berwirausaha, sekaligus tempat pelatihan kerja bagi generasi selanjutnya dalam mempersiapkan diri bekerja ke Korea. 
Diharapkan proses itu menjadi siklus yang akan semakin memperbesar tingkat kesejahteraan penduduk desa.

Berdasarkan data Kantor Imigrasi Korea pada 31 Des 2018, jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Korea Selatan ada 47,366 orang, 34,920 diantaranya Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari jumlah tersebut, PMI yang dikirim Pemerintah sebanyak 29.360 orang, dan Anak Buah Kapal yang dikirim swasta sebanyak 5.320 orang yang tersebar di 86 kota di Korea Selatan.

MOSKOW

DUBES: UNIVERSITAS RUDN MOSKOW TERKAIT SEJARAH HUBUNGAN RI-RUSIA 

  
Oleh Zeynita Gibbons

London,11/2 (Antara) - Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarus M.Wahid Supriyadi mengatakan berdirinya "Peoples Friendship University of Russia (RUDN)" atau Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa Rusia di Moskow, tidak lepas dari sejarah hubungan Indonesia-Rusia saat masih Uni Soviet.

Hal tersebut disampaikan Dubes Wahid Supriyadi saat didaulat menjadi salah satu presidium pada acara "Round Table with Representatives of Embassies of Foreign Countries and Foreign Graduates The Contribution of RUDN to training the professionals for foreign countries di kampus RUDN, Moskow.

Sekretaris Pertama Fungsi Pensosbud KBRI Moskow, Enjay Diana, salah seorang alumni yang ikut dalam pertemuan kepada Antara London, Senin mengatakan pertemuan dihadiri jajaran akademisi RUDN, Duta Besar dan perwakilan kedutaan asing di Rusia, pejabat pemerintah Rusia dan sejumlah negara asing, alumni RUDN warga negara asing,
Hadir juga para ketua asosiasi mahasiswa negara-negara asing di RUDN, termasuk Ketua Asosiasi Mahasiswa Indonesia di RUDN Tiara Mandalika.

Menurut Dubes Wahid, pendirian RUDN tidak hanya merupakan sejarah bagi bangsa-bangsa yang muda dan sedang berkembang, seperti Indonesia, tetapi menunjukan pentingnya pembangunan sumber daya manusia untuk menjadikan negara berkembang dapat bergerak maju.

Dikatakannya pada 21 Februari 1960, atau hanya 16 hari setelah RUDN didirikan, di Universitas Gadjah Mada Ketua Dewan Menteri Uni Soviet, Nikita S. Khruschev, menyampaikan ke publik Pemerintah Uni Soviet telah memutuskan mendirikan Peoples Friendship University di Moskow. Pernyataan itu disampaikan di tengah-tengah kunjungan resminya ke Indonesia.

Pendirian universitas dimaksudkan untuk membantu mempersiapkan kader-kader bangsa dari negara-negara Afrika, Amerika Latin dan Asia. Setelah itu, banyak mahasiswa dari negara-negara di benua itu, termasuk Indonesia yang belajar di universitas tersebut.

"Saya merasa terhormat bahwa Indonesia, khususnya Universitas Gadjah Mada tempat saya belajar menjadi bagian dari sejarah ini," ucap Dubes Wahid pada acara Round Table .

Setelah 59 tahun berdiri, RUDN menjadi salah satu perguruan tinggi dan pusat pendidikan, serta ilmu pengetahuan yang berpengaruh dan dikenal tidak hanya di Rusia, tetapi juga di dunia. 
Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia telah menjalin kerja sama dengan RUDN, seperti Universitas Gadjah Mada, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Diponegoro.

RUDN merupakan universitas multibangsa. Saat ini di RUDN belajar lebih dari 31 ribu mahasiswa, sekitar 8500 di antaranya mahasiswa asing yang berasal dari 155 negara, termasuk Indonesia. Mahasiswa Indonesia tidak hanya menimba ilmu pengetahuan, tetapi juga menjalin persahabatan dan mempromosikan Indonesia.

Menurut Dubes Wahid, di Rusia terdapat sekitar 600 mahasiswa Indonesia, 30 orang di antaranya studi di RUDN. Dubes Wahid berharap mahasiswa tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan hubungan antara bangsa Indonesia dengan Rusia yang saat ini sedang menuju pada tingkat lebih tinggi, yaitu kemitraan strategis.

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama Internasional RUDN Larisa I. Efremova menyampaikan RUDN menjalin kerja sama erat dalam program ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan universitas di Indonesia. Salah satu prioritas kerja sama RUDN adalah mempersiapkan spesialis melalui penelitian ilmiah bersama di bidang kedokteran, ujarnya.

Sementara itu, Galina Tsvyk, Wakil Kepala Departemen Negara-negara Asia di RUDN mengatakan dalam pengembangan kerja sama dengan Indonesia, pada tanggal 14 sampai 17 Februari mendatang Tim RUDN akan berkunjung ke Jakarta untuk berpartisipasi pada pameran ¿Indonesia International Education and Training EXPO 2019¿ di Jakarta Convention Center.

Dalam kunjungan tersebut Tim RUDN juga akan menyelenggarakan Olimpiade Terbuka RUDN di bidang Matematika, Kimia dan Ilmu Komputer bagi warga Indonesia yang berminat memperoleh beasiswa studi di RUDN untuk program sarjana, spesialisasi dan masti

(T.H-ZG/B/M. Yusuf/M. Yusuf) 11-02-2019 06:18:16

MUSKAT

ORKESTRA ANGKLUNG INDONESIA TAMPIL MEMUKAU DI MUSCAT FESTIVA

Zeynita Gibbons

London, 10/2 (Antara) - Orkestra angklung Indonesia memukau ribuan penonton pada gelaran Muscat Festival, dengan membawakan lagu bahasa Arab "Mustafa", "Insha Allah", "Habibi", serta tembang India "Kuch Kuch Hota Hai" di Naseem Park, Muscat.


Penampilan itu merupakan yang kedua, didorong tingginya animo dan antusiasme penonton pada penampilan pertama Januari lalu, kata Sekretaris Ketiga Pensosbud KBRI Muscat, Pilar Ayu Paradewi kepada Antara London, Minggu.


Mengenakan kebaya merah-putih dan kain tradisional Indonesia, sebanyak 15 anggota orkestra angklung tampil 20 menit dan membawakan keempat lagu yang populer dan disukai masyarakat Oman.


Pengunjung Muscat Festival berkerumun di depan panggung saat angklung Indonesia dipertunjukkan. Sebagian penonton merupakan warga pendatang dan keturunan India. Acara seketika riuh ketika "Kuch Kuch Hota Hai" dimainkan.


Diiringi sejuknya udara Muscat di bulan Februari, masyarakat Oman tampak gembira menikmati setiap lagu yang dimainkan grup angklung Indonesia.


Pelatih maupun anggota orkestra merupakan diaspora Indonesia yang berdomisili di Muscat. Mereka memiliki semangat tinggi dalam mempromosikan budaya Indonesia di Oman.


Muscat Festival 2019 yang digelar ke-21 kalinya itu merupakan pergelaran budaya dan hiburan terbesar di Oman, diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Muscat Festival tahun ini diselenggarakan selama sebulan, sejak Januari hingga Februari 2019 dan dihadiri 110.000 pengunjung.
(T.H-ZG/B/Alvian/Alvian) 10-02-2019 21:58:20

BELANDA

WNI DI BELANDA ANTUSIAS IKUTI DEKLARASI PEMILU DAMAI

Zeynita Gibbons

London, 10/2 (Antara) - Sekitar 17 organisasi yaitu perwakilan partai politik, tim sukses, tim relawan, dan organisasi kemasyarakatan warga Indonesia di Belanda menghadiri Sosialisasi dan Deklarasi Pemilu Damai yang diadakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.

Acara yang digelar di Aula Nusantara KBRI Den Haag untuk menyambut pelaksanaan Pemilu 2019 ini, menurut Ketua PPLN Den Haag Moeljo Wijono kepada Antara London, Minggu, mendapatkan sambutan antusias warga Indonesia, seiring dengan semakin banyak perwakilan partai politik, tim sukses, dan organisasi relawan yang ada di Belanda.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja yang ikut dalam acara sosialisasi itu, menyambut positif kegiatan ini dan berharap proses demokrasi yang sudah dicapai sejak 1998 dapat semakin baik untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurutnya, Pemilu 2019 merupakan pemilu bersejarah karena untuk pertama kalinya dilakukan secara serentak untuk memilih calon presiden dan wakil presiden dan anggota DPR RI.

Pemungutan suara di Belanda akan diadakan pada Sabtu, 13 April, lebih awal dari pelaksanaan pemilu di Indonesia yang diadakan pada tanggal 17 April.

Meskipun pemungutan suara dilaksanakan lebih awal, proses penghitungan suara tetap akan dilakukan pada tanggal 17 April serentak dengan proses penghitungan suara di Indonesia.

Ketua Panwaslu LN Den Haag Arie Purwanto menyambut baik inisiatif kegiatan ini untuk meningkatkan partisipasi warga Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya di Belanda untuk mengikuti pemilu serentak.

Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Belanda menurut PPLN Den Haag sudah sebanyak 11.744 orang yang terdiri dari 9.700 orang di TPS dan 2.044 orang melalui pos. 
Selain itu, terdapat enam orang dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan 248 orang dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Jumlah pemilih itu, akan terus bertambah menjelang pelaksanaan Pemilu 2019, karena diperkirakan banyak warga Indonesia yang akan mengunjungi Belanda pada saat musim bunga tulip di bulan April nanti.***2***

(T.H-ZG/B/B. Budiman/B. Budiman) 10-02-2019 09:20:09

BRUSSEL

KBRI BRUSSEL PROMOSI "10 BALI BARU" DI BELGIA

Oleh Zeynita Gibbons
London, 9/2 (Antara) - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Brussel dengan dukungan Kementerian Pariwisata kembali mempromosikan "10 Bali Baru" pada pameran Brussels Holiday Fair di Brussels Expo, Belgia, pada 7 - 10 Februari.

Pensosbud KBRI Brusel, Ance Maylany kepada Antara London, Sabtu, mengatakan sebanyak 10 operator tur menjual berbagai paket wisata di luar Bali.

Dubes RI di Brussel, Yuri Thamrin secara resmi membuka paviliun Indonesia dan mengundang warga Belgia untuk berkunjung ke Indonesia dan berkunjung ke pavilion Indonesia untuk mengetahui lebih banyak destinasi wisata yang ditawarkan.

Ia mengakui bencana alam yang melanda destinasi utama di Indonesia pada semester II-2018, Lombok dan Bali, mengakibatkan kunjungan wisatawan Belgia ke Indonesia tidak begitu besar.

Kenaikan wisawatan hanya tercatat 3 persen di 2018 yaitu 49.942 orang, sedang 2017 hanya 48.477 orang, sementara empat tahun terakhir tercatat kenaikan sebesar 10 persen. Untuk itu Indonesia berupaya mempromosikan "10 Bali Baru" pada Brussels Holiday Fair.

Selama empat hari pameran, operator tur dari Indonesia berupaya menarik jumlah pengunjung untuk berlibur ke Indonesia. 
Pavilion Wonderful Indonesia menampilkan berbagai kegiatan antara lain kesenian berupa tari-tarian, kuliner, promosi kopi dari barista asal Indonesia hingga kuis. Paviliun didesain dengan bentuk atap rumah adat suku Sasak dari Lombok.

Brussels Holiday Fair menjadi pameran satu-satunya di Belgia yang diikuti 350 eksibitor dan  dikunjungi lebih dari 100 ribu orang. Indonesia menjadi peserta tetap pameran ini sejak 2011, dimana pada tahun 2012 Indonesia menjadi negara tamu pameran, menghadirkan Pavilion Wonderful Indonesia di Hall 3.

Pameran yang menjadi ajang pertemuan industri pariwisata dan konsumen dengan 67 persen pengunjung yang berupaya mencari informasi mengenai destinasi yang akan dikunjungi pada musim panas mendatang.

Sementara 33 persen pengunjung melakukan booked trip saat pameran. Pameran yang digelar lebih dari 50 tahun dan umumnya warga dan agen pariwisata Belgia di komunitas berbahasa Belanda dalam upaya mengembangkan pasar di wilayah Belanda.
(T.H-ZG/B/F. Yunianto/F. Yunianto) 09-02-2019 04:43:44

Sent from Yahoo Mail for iPhone

STEI TAZKIA

STEI TAZKIA JALIN KERJASAMA DENGAN IIUM MALAYSIA

Jakarta,9/2 (Antara) - Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia menjalin kerjasama dengan Internasional Islamic University (IIUM) Malaysia dengan ditandatanganinya MoU untuk yang kedua kalinya dengan IIUM, Jumat yang disaksikan Atase Pendidikan, KBRI Kuala Lumpur, Mokhamad Farid Maruf, PhD.

Rektor STEI Tazkia Murniati Mukhlisin, di Kuala Lumpur, Sabtu, mengatakan, penandatangan MoU ini dilakukan di ruang sidang utama gedung Rektorat IIUM dengan Rektor IIUM Prof Tan Sri Dato Dzulkifli Abdul Razak.

Dalam sambutannya Prof Tan Sri menyampaikan bahwa kerjasama ini Insya Allah akan membawa konstribusi terbaik bagi pengembangan nilai-niai kemanusiaan yang merupakan substansi dari pendidikan.
Sementara itu Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc selaku Rektor STEI Tazkia menyampaikan rasa bahagia atas sambutan Rektor dan segenap pimpinan IIUM. "Alhamdulillah Tazkia akan selalu sejalan dengan cita cita mulia dalam pengembangan dakwah, riset dan pengabdian masyarakat baik pada tingkat nasional maupun internasional," ujar Murniati yang juga alumni IIUM.

Hadir dalam pendantangan MoU ini adalah Dr (C) Andang Heryahya, M.Pd selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik, Dr. Mukhamad Yasid, MSi, Direktur Pascasarjana dan Nurizal Ismail, MA, Direktur Pusat Studi Kitab Klasik STEI Tazkia.(ZG)***3**
(T.H-ZG/C/H. Agusta/H. Agusta) 09-02-2019 12:08:59

Sent from Yahoo Mail for iPhone

BELANDA

MENKUMHAM HADIRI PERTEMUAN TINGKAT MENTERI DI BELANDA

Zeynita Gibbons
London, 9/2 (Antara) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly menghadiri pertemuan tingkat menteri (Justice for All Conference) untuk memenuhi undangan Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangun Belanda, di The Hague, Belanda, pada 6 dan 7 Februari.

Sekretaris Kedua Fungsi Politik KBRI Denhaag, Indra Danardi Haryanto kepada Antara London, Sabtu, menyebutkan konferensi bertujuan membahas peluang dan tantangan dalam mencapai akses keadilan bagi semua orang, termasuk bertukar pengalaman dan praktik di negara lain dalam memberikan bantuan kepada masyarakat rentan dan tidak mampu.

Konferensi diadakan oleh Belanda, bekerja sama dengan Justice Forum dalam upaya mendorong tercapainya "Sustainable Development Goals 16+" dihadiri menteri dan wakil dari 30 negara serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya.

Kehadiran Menkumham didampingi pejabat terkait lainnya dari Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kesempatan itu, Menkumham menyampaikan berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan akses keadilan bagi semua, termasuk kelompok rentan, dan tidak mampu. 
Dikatakan, sejak disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, di Tahun 2018, Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah memberikan bantuan hukum kepada 92.000 orang yang kurang mampu. Di Tahun 2019, Pemerintah Pusat telah meningkatkan anggaran bantuan hukum menjadi Rp53 miliar, dari Rp48 miliar di tahun lalu.

Kemenkumham bekerja sama dengan organisasi advokat memberikan bantuan hukum secara gratis bagi warga miskin. "Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Advokat No. 18/2003," ujar Yasonna.

Selain itu Kemenkumham mendorong komunitas untuk membentuk Desa Sadar Hukum di seluruh provinsi di Indonesia. 
"Kami menyadari meningkatnya kesadaran masyarakat akan hukum, Undang-Undang, dan regulasi dalam berbagai kehidupan akan menjamin akses keadilan bagi semua. Pemerintah memberikan penghargaan bagi desa-desa yang berhasil meningkatkan kesadaran hukum warganya," ujar Yasonna.

Kemenkumham menggunakan teknologi informasi dan mengembangkan beberapa aplikasi, seperti Aplikasi Informasi mendukung distribusi bantuan hukum, sistem Basis Data Bantuan Hukum, sebagai alat pencairan dana, pengawasan, dan laporan, serta aplikasi "Legal Smart Channel" untuk Android/iOS sarana penyebaran informasi hukum bagi kaum milenial.

"Sistem Basis Data Bantuan Hukum mendapat penghargaan TOP 99 inovasi pelayanan publik dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tahun 2017 dan 2018," ujar Yasonna.

Konferensi menghasilkan deklarasi memuat komitmen bersama mengambil langkah konkrit dalam mempromosikan "Akses Hukum terhadap Keadilan" bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu juga diperlukan kerja sama internasional dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk membantu masyarakat rentan memenuhi kebutuhan bantuan hukum dalam sistem peradilan di setiap negara.

Selama di Belanda, Menkumham melakukan pertemuan bilateral dengan Minister for Legal Protection Belanda dan Menteri Luar Negeri Belanda, guna meningkatkan hubungan bilateral dan menjajaki kemungkinan dilakukannya kerja sama, yang terkait bantuan hukum timbal balik antara kedua negara.

Selain pertemuan bilateral dengan kedua Menteri Belanda diperoleh komitmen untuk membantu "capacity building" staf-staf Kemenkumham melalui pendidikan dan pelatihan proses legislasi, termasuk "training for trainers". Pelaksanaannya akan dibahas lebih lanjut oleh tim teknis kedua negara.

Menkumham juga melakukan kunjungan ke penjara Dordrecht di Belanda untuk melihat sistem manajemen kepenjaraan, termasuk hukuman alternatif, pencegahan residivis dan reintegrasi sosial, serta sistem "probation" Belanda memungkinkan pendampingan dan pemberian bantuan hukum sejak awal proses penyidikan terhadap tersangka pelanggar hukum. ***2***
(T.H-ZG/B/F. Yunianto/F. Yunianto) 09-02-2019 04:08:37