Sesparlu-BPDP KS rangkul mahasiswa kuatkan diplomasi sawit
Sekolah Staff dan Pimpinan Kementerian Luar Negeri RI (Sesparlu) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) mengelar kegiatan diskusi dalam rangka menjaring masukan bagi penguatan diplomasi kelapa sawit Indonesia di Universitas Pelita Harapan (UPH) Karawaci, Tangerang, Banten.
Kegiatan menghadirkan empat narasumber dari beberapa stakeholders seperti Togar Sitanggang (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia-GAPKI), Dr Windratmo (BPPK-Kemlu RI), Dr Dian Parluhutan (UPH), serta Dubes Soemadi Brotodiningrat.
Keterangan yang diterima Antara, Selasa, menyebutkan diskusi yang moderator Danang Waskito itu diikuti sekitar 50 peserta terdiri dari mahasiswa dan pengajar UPH Karawaci dibuka Dekan FISIP UPH Prof Dr Aleksius Jemadu.
Togar Sitanggang mengatakan sawit adalah komoditas strategis bagi Indonesia khususnya bagi petani kecil sebagai pemilik lahan 41 persen dari total lahan sawit di Indonesia.
Dari total produksi lebih dari 47 juta ton pada tahun 2018, sekitar 32 juta ton di antaranya diekspor ke berbagai negara. Pasar Uni Eropa adalah pasar terbesar kedua bagi Indonesia, sehingga kebijakan yang merugikan kelapa sawit di Eropa akan sangat berpengaruh bagi Indonesia, termasuk petaninya
Dari total produksi lebih dari 47 juta ton pada tahun 2018, sekitar 32 juta ton di antaranya diekspor ke berbagai negara. Pasar Uni Eropa adalah pasar terbesar kedua bagi Indonesia, sehingga kebijakan yang merugikan kelapa sawit di Eropa akan sangat berpengaruh bagi Indonesia, termasuk petaninya
Sementara itu, Dr Windratmo menjelaskan upaya yang dilakukan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam menanggapi permasalahan kelapa sawit di Eropa, baik melalui kerangka bilateral dan regional (khususnya ASEAN).
Secara khusus, Dr Dian Parluhutan menjelaskan studinya mengenai potensi membawa kasus penerbitan Renewable Energy Directive (RED) II dan Delegated Act Indirect Land Use Change (DA-ILUC) yang dikeluarkan pada Maret 2019 ini ke lembaga World Trade Organization (WTO).
“Aturan Uni Eropa tersebut berpotensi menyalahi beberapa aturan di WTO, namun Indonesia perlu membangun langkah-langkah strategis dan riset lebih lanjut jika hal tersebut dibawa dan diajukan ke WTO,” ujarnya.
“Aturan Uni Eropa tersebut berpotensi menyalahi beberapa aturan di WTO, namun Indonesia perlu membangun langkah-langkah strategis dan riset lebih lanjut jika hal tersebut dibawa dan diajukan ke WTO,” ujarnya.
Sementara itu, Dubes Soemadi menjelaskan beberapa perjanjian Indonesia yang dapat diambil pelajaran untuk penyelesaian permasalahan kelapa sawit dengan Eropa.
Dalam sesi diskusi, terdapat berbagai masukan dari peserta, termasuk perlunya penguatan sinergi antar pemangku kepentigan di Indonesia. Selain itu, disampaikan pula perlunya diseminasi informasi kelapa sawit serta peran mahasiswa dan milennial untuk ikut mendukung sawit Indonesia misalnya melalui kampanye di media sosial.
Acara ditutup oleh Deputi Direktur Sesparlu Pof Yusuf Arifin yang dalam pidatonya menyambut baik kegiatan serta mengharapkan adanya sinergitas kegiatan ke depannya antara Sesparlu dengan Universitas di masa mendatang. Diplomasi kelapa sawit Indonesia juga menjadi salah satu isu utama dalam pendidikan bagi para diplomat senior Indonesia .
"Kegiatan jaring seminar ini juga menjadi salah satu upaya Sesparlu Kemlu RI untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi kelapa sawit Indonesia ke publik, dan disisi lainnya untuk menjaring masukan dari pemangku kepentingan terkait termasuk civitas akademika dan para mahasiswa,” ujarnya.
Diklat Sesparlu ke-61 tahun 2019 diikuti sebanyak 17 peserta terdiri dari empat diplomat wanita dan 13 diplomat pria. Para peserta merupakan diplomat senior yang memiliki pengalaman kerja lebih dari 15 tahun dan menjalani penempatan setidaknya dua kali penempatan di luar negeri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar