Kamis, 17 November 2016

MARITIM

MEMBANGUN INDONESIA SEBAGAI BANGSA MARITIM
     Zeynita Gibbons
   London,6/11 (Antara) - Duta Besar RI di London Dr. Rizal Sukma mengakui bahwa tidak mudah bagi Indonesia untuk memajukan pembangunan ekonomi, karena karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan, oleh sebab itu isu konektivitas antara wilayah dan pulau menjadi fokus pemerintah saat ini.
        Dr. Rizal Sukma mengemukakan pendapatnya itu pada Forum Investment Club di Carlton House, London, demikian Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI London, Hastin A.B. Dumadi kepada Antara London, Minggu.
        Dalam forum yang dihadiri oleh perkumpulan pengusaha Inggris dari berbagai latar belakang sektor industri dan jasa, dengan fasilitator  Simon Jacob de Beinod, dubes memaparkan perubahan di Indonesia dan Asia Timur.
        Dubes menyebutkan dengan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan terletak di antara dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia, lebih dari 50 persen perdagangan dunia melewati laut Indonesia, terutama di Selat Malaka.   
  "Dua pertiga wilayah Indonesia adalah lautan, hal ini yang mendorong Presiden Joko Widodo mentransformasi identitas bangsa menjadi bangsa maritim, sehingga pembangunan di sektor maritim saat ini menjadi prioritas pemerintah Indonesia." 
   Menurut Dubes Rizal, dengan meningkatkan konektivitas antara wilayah, maka pembangunan diharapkan dapat merata ke seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah menitikberatkan perhatiannya pada pembangunan infrastruktur mulai dari pelabuhan, jalan raya, rel kereta api, bandar udara terutama di Indonesia bagian timur sehingga pusat pertumbuhan ekonomi tidak lagi berpusat di pulau Jawa, namun juga ke bagian timur.
        Kebijakan ini penting untuk mengatasi disparitas harga barang yang cukup tinggi antara di Jawa dan pulau lainnya karena keterbatasan konektivitas antar wilayah dan antar pulau.
        "Guna mendukung pendanaan pembangunan infrastruktur, Indonesia terus berupaya menarik investasi asing," ujarnya.
        Dubes Rizal menyebutkan sejak krisis finansial tahun 1998, Indonesia mengalami de-industrialisasi, namun dengan semakin meningkatnya investasi asing di Indonesia, pemerintah kembali menitik beratkan perhatiannya untuk melakuan re-industrialisasi.
        Dikatakannya Indonesia saat ini juga memfokuskan pada peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Dahulu pemerintah Indonesia hanya mengalokasikan sebagian kecil anggarannya untuk pendidikan dan penelitian, namun sejak 2009 sesuai amandemen konstitusi Indonesia, pemerintah wajib menganggarkan 20 persen anggaran belanja nasional untuk sektor pendidikan.
        "Ketika terpilih menjadi Presiden dua tahun lalu, Joko Widodo mendorong lebih kuat pembangunan sumberdaya manusia melalui pembagian Kartu Indonesia Pintar bagi anak usia sekolah yang kurang kurang mampu untuk mendapat bantuan buku, seragam, sepatu sekolah."    
   Pemerintah Indonesia juga melakukan peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelayanan kesehatan tersebut diantaranya berasal dari penghapusan subsidi BBM, meskipun terdapat wilayah yang masih mendapat subsidi BBM misalnya di Papua karena harga BBM di tempat itu sangat mahal.
         Dalam melaksanakan agenda pembangunan, Indonesia memperhatikan perkembangan di kawasan yang dinamis. Indonesia juga dihadapkan pada upaya membangun tata kelola di kawasan mengingat adanya persaingan pengaruh dari negara-negara besar.
         Indonesia berupaya membangun "regional order" yang mengarah pada kerja sama daripada kompetisi. Hal ini penting mengingat perhatian dunia saat ini beralih ke Asia Timur sebagai kawasan yang terus berkembang pesat.
         Dengan perkembangan di Asia Timur dan di Inggris saat ini, Dubes Rizal melihat walaupun Inggris belum dapat melakukan perjanjian dagang dengan negara lain pasca-referendum sebelum menyelesaikan negosiasi dengan Uni Eropa, Inggris dengan Indonesia dapat mengeksplorasi berbagai bentuk kerja sama.
        Dubes Rizal melihat Inggris dan Indonesia dapat memperkuat kerja sama dalam bidang maritim terutama untuk pengelolaan dan pelestarian sumber daya laut, industi pengolahan ikan, energi terbarukan yang berasal dari arus laut. Selain itu, kedua negara perlu memperkuat kerja sama bidang industri kreatif serta pendidikan.
        Para peserta pertemuan yang banyak berafiliasi dengan partai Konservatif Inggris mendengar dengan antusias karena meskipun sebagian besar pernah mendengar tentang Indonesia, namun belum pernah mengenal Indonesia secara  mendalam.     
   Dalam sesi tanya jawab, beberapa peserta bertanya mengenai penanganan kebakaran hutan, peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa wilayah di Laut China Selatan, dan kerja sama diantara negara-negara ASEAN.(ZG)***2****
(T.H-ZG/C/M. Dian A/M. Dian A) 06-11-2016 09:40:15

Tidak ada komentar: