DUBES: PENENTUAN SURIAH MASUK WTO HARUS OBJEKTIF

DUBES: PENENTUAN SURIAH MASUK WTO HARUS OBJEKTIF

London, 6/5 (ANTARA) - Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk World Trade Organization di Jenewa, Erwidodo, mengatakan perundingan untuk menilai kesiapan suatu negara menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif.

Hal itu disampaikan Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk WTO di Jenewa, Erwidodo, pada sidang General Council (GC) di Jenewa, Swiss, demikian Minister Counsellor Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa, Deny Wachyudi Kurnia, pada koresponden ANTARA London, Kamis.

Dalam sidang membahas proses lamaran Suriah untuk menjadi anggota WTO, Indonesia mengusulkan pembentukan Kelompok Kerja untuk menilai kesiapan Suriah menjadi anggota baru.

Menurut Dubes, pernyataan ini dilatarbelakangi sejarah proses aksesi di WTO yang diwarnai kepentingan nonteknis untuk menghambat pembentukan Kelompok Kerja maupun pelaksanaan perundingan. "Karena selama ini hambatan nonteknis semacam ini antara lain dialami Suriah dan Iran," ujarnya.

Pada masa lalu, proses pengesahan Kelompok Kerja untuk memulai perundingan keanggotaan Iran telah dihalangi atas alasan keterlibatannya dalam mensponsori terorisme. Hal ini sering terjadi, bahkan sampai 22 kali pada periode 1996-2005.

Sementara itu, lamaran Suriah untuk menjadi anggota WTO, yang disampaikan kepada GC sejak Juni 2001 juga selalu dihalangi dengan alasan serupa.

Agar proses perundingan aksesi ke depan tidak sarat kepentingan politik, Indonesia meminta anggota WTO lain untuk menetapkan penilaiannya hanya berdasarkan standar teknis, komersial, dan hukum.

"Kita semua harus ingat bahwa tujuan utama WTO adalah memperkuat sistem perdagangan global dengan cara merangkul semua negara/mitra dagang untuk mengikuti dan taat kepada peraturan dan disiplin yang seragam/sama," ujar Dubes Erwidodo.

Ia menegaskan, "WTO harus menjadi lembaga universal dan inklusif dengan cara menerima masuk anggota-anggota baru, memperlakukan mereka dengan sama, dan memperjuangkan pemenuhan kesejahteraan rakyatnya secara sama."
Selain Indonesia, 12 delegasi lain (semuanya dari negara berkembang) menyatakan dukungan bagi keanggotaan Suriah dan negara-negara berkembang lainnya di WTO.

Pada akhir sidang, GC berhasil membentuk Kelompok Kerja untuk memulai tugas merundingkan kesiapan Suriah menjadi anggota WTO yang baru.

Namun, jalan yang akan ditempuh Suriah masih panjang. Proses aksesi Iran membuktikan bahwa negara tersebut belum dinyatakan lulus meskipun Kelompok Kerja telah terbentuk sejak 2005. (U.ZG/B/D007)
(T.H-ZG/B/D007/D007) 06-05-2010 02:30:21