DEMOKRASI DI INDONESIA

DEMOKRASI DI INDONESIA SESUAI PRINSIP DEMOKRASI MODEREN

London, 4/6 (ANTARA) - Demokrasi yang sekarang sedang dikembangkan di Indonesia sesungguhnya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, ujar Amich Alhumami, seorang peneliti sosial yang tengah melanjutkan studi doktoral di University of Sussex, Inggeris.

Kelembagaan politik demokrasi telah dibangun Partai yang menjadi pilar utama demokrasi juga hidup, bahkan penerapan sistem multi-partai, ujarnya kepada ANTARA London, Rabu sehubungan dengan berkembangnya multi partai di tanah air.

Amich Alhumami, mahasiswa doktoral bidang antropologi menyebutkan hak-hak sipil dan kebebasan politik juga dijamin sehingga partisipasi publik makin terbuka luas. Namun, partai politik tidak atau belum sepenuhnya menjalankan peran agregasi kepentingan masyarakat dan penyalur aspirasi publik sebagaimana fungsi elementer keberadaan sebuah partai.

Diakuinya Partai politik memanfaatkan sistem multi-partai untuk kepentingan individual politisi dan kelompok sehingga terdapat jarak yang lebar antara aspirasi konstituen dengan anggota parlemen yang mewakili suatu partai di badan legislatif.

Dalam kasus pilkada, misalnya, partai bahkan tak ubahnya seperti menjalankan bisnis rental yakni menyewakan partai sebagai kendaraan politik untuk merebut jabatan publik, menjadi bupati, walikota, atau gubernur.

Transaksi politik dalam proses demokrasi seperti ini membutuhkan biaya ekonomi sangat besar dan mahal, sehingga melanggengkan budaya money politics (politik uang) dan praktik korupsi.

Dikatakannya dalam kondisi demikian, keberadaan KPK memang menjadi satu-satunya tumpuan untuk meredam kecenderungan praktik korupsi terutama dalam konteks political corruption.

Untuk itu, perkuatan kelembagaan KPK mutlak diperlukan, bahkan fungsi kontrol dari pers dan lembaga-lembaga civil society seperti ICW, ormas, masyarakat kampus, dan kelompok intelektual independen harus diperkuat sebagai pengimbang, agar demokrasi berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk menjalankan pemerintahan yang bersih juga harus sejalan dengan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan konsisten, yang disertai pengawasan ketat karena birokrasi merupakan ujung-tombak pelayanan publik.

Berbicara mengenai aksi yang dilakukan oleh berbagai golongan dalam menghadapi masalah yang dihadapi masyarakat saat ini seperti kenaikan BBM yang mencerminkan dari ketidakpuasan mereka atas situasi yang ada tanpa harus turun ke jalan dan berbuat anarkis tetapi berusaha mencari solusi.

Menurut Achmid Alamhudi, tentu saja Indonesia perlu menyambut baik kelompok-kelompok masyarakat yang lebih memilih jalan dialog melalui berbagai macam pertemuan dalam menghadapi suatu permasalahan yang muncul di masyarakat.

Disayangkannya perilaku anarkis dalam berbagai aksi demonstrasi jelas berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi, yang mengutamakan dialog konstruktif dan pertukaran gagasan dalam suasana damai dan harmonis, ujarnya.

Diakuinya beberapa kelompok masyarakat ada yang memanfaatkan situasi keterbukaan dan kebebasan di alam demokrasi ini secara tidak bertanggung jawab, dengan melakukan aksi-aksi anarkis dan vandalisme yang merusak dan mengganggu ketertiban sosial.

Perilaku demikian jelas tidak bisa ditoleransi dan tak ada tempat di dalam sistem demokrasi. Pembelaan pada masyarakat yang mengalami marginalisasi dan rakyat yang mengalami kesulitan hidup akibat kenaikan harga BBM tak bisa ditempuh melalui demonstrasi massa yang disertai tindakan anarkis.

Dikatakannya demonstrasi memang merupakan bentuk penyaluran aspirasi politik yang wajar, namun partisipasi politik yang sangat eksplosif apalagi sampai merusak tatanan sosial jelas merupakan anatema sistem demokrasi.

Demokrasi harus dijalankan secara santun dan bermartabat, sehingga memberi manfaat bagi semua warga masyarakat, demikian Amich Alhumami yang juga aktivis Muhammadiyah UK.***3***

(U-ZG)(T.H-ZG/B/Z002/Z002) 05-06-2008 00:41:19