PENEGAKAN HAM

PENEGAKAN HAM BUTUH DUKUNGAN DUNIA LUAR

London, 4/6 (ANTARA) - Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengatakan penegakkan HAM di Indonesia, khususnya yang menyangkut kasus Munir, tidak saja membutuhkan perhatian publik di dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

"Indonesia bisa belajar banyak dari berbagai konflik berdarah di Amerika maupun di Eropa, diskriminasi kulit hitam-putih atau perang agama lainnya," katanya seperti dilaporkan koresponden Antara di London, Rabu pagi.

Bersama Suciwati, istri aktivis HAM Munir, Usman menemui anggota parlemen Inggris di Westminster dalam upaya mencari dukungan penyelesaian kasus kematian Munir.

Munir meninggal dunia dalam penerbangan dari Singapura ke Belanda tahun 2004. Polisi Belanda yang menyelidiki kasus itu mengungkapkan bahwa aktivis HAM itu tewas karena keracunan setelah menemukan arsenik dalam muntah yang dikeluarkan Munir.

Menurut Usman, untuk memberikan perhatian atas penegakan HAM di Indonesia, Kontras memerlukan perhatian tidak saja dari publik dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.

Sejauh ini, katanya, Kontras mendapatkan perhatian yang cukup baik dari banyak pihak di forum internasional baik itu dari organisasi non pemerintah, masyarakat secara umum maupun kalangan pemerintah dan parlemen.

Dukungan mencakup begitu banyak lapisan termasuk di tingkat regional Uni Eropa. Bahkan tanggapan datang dari Presiden Uni Eropa yang membicarakan masalah kasus Munir dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono.

"Terakhir kami mendapat dukungan lebih dari 400 anggota Parlemen Uni Eropa yang menandatangani satu deklarasi yang resmi tentang penyelesaian terhadap kasus Munir," ujar Usman.

Hal itu, lanjutnya, merupakan suatu perhatian baik sekaligus menunjukkan bahwa masalah HAM dan pembunuhan aktivis HAM bukan masalah satu bangsa dan juga bukan hanya menjadi urusan satu keluarga, melainkan menjadi urusan semuanya di manapun berada.

Bila pelanggaran HAM dibiarkan tanpa ada pertanggungjawaban maka Indonesia akan terbebani, ujarnya.

Ia juga mengatakan masyarakat Internasional akan bersalah bila membiarkan masalah pelanggaran HAM dibiarkan begitu saja.

Dapat dukungan

Selama ini Kontras mendapat dukungan dari masyarakat dunia seperti Perwakilan Pejuangan HAM PBB Hina Jilani, Leondro Despovy dari Independency Judicial, Philips Alston dari Lembaga "Extra Judicial Killing" dan Komisi Tinggi PBB Louise Arboar.

Indonesia masih perlu banyak belajar dari pengalaman bangsa lain dalam mengatasi pelanggaran masalah HAM seperti Jerman yang melalui berbagai dekade dan generasi untuk mampu dalam menghilangkan warisan kelam dimasa lalu. Sebaliknya mereka juga bisa belajar dari pengalaman Indonesia.

Diakuinya proses perubahan tidak bisa dilakukan dengan cepat selama 10 tahun reformasi dan juga tidak cukup untuk membereskan masalah yang ditinggalkan oleh pemerintahan masa lalu selama 32 tahun.

Usman juga mengakui kemajuan yang ada di Indonesia membuat dirinya bisa melakukan perjalanan keluar negeri dalam upaya mencari dukungan terhadap mengatasi masalah pelanggaran HAM.

"Kami yakin banyak sekali kalangan di pemerintahan tidak merasa keberatan dengan perjalanan yang dilakukannya," ujarnya.

Dikatakannya justru perjalanan semacam ini memberikan semacam kekuatan baru untuk bisa melakukan perubahan dan perbaikan institusi negara.

Kasus Munir secara langsung mapun tidak langsung telah menjadi satu indikator yang sangat penting proses perubahan di Indonesia baik dalam perlindungan hukum maupun proses demokrasi di Indonesia.

Menurut Usman, kasus Munir bukan hanya menjadi masalah keluarga, tapi juga menjadi kepetingan semua agar dapat menarik pelajaran apa yang pernah diperjuangkan Munir.

"Munir telah memberikan yang terbaik untuk kita semua, kita berhutang kepada munir untuk bisa memberikan arti yang penting atas kematiannya, karena Munir berjuang untuk kepentingan semua manusia," demikian Usman Hamid. (U-ZG) (T.H-ZG/B/A017/A017) 04-06-2008 09:24:20