KETUA DPR RI

KETUA DPR RI BERBAGI PENGALAMAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA

London, 21/7 (ANTARA) - Ketua DPR RI Marzuki Alie berbagi pengalaman tentang demokratisasi di Indonesia dalam Konferensi Internasional Ketua Parlemen ke-3 yang dihadiri 151 Ketua Parlemen dari 155 negara anggota Organisasi Antarparlemen Dunia di Jenewa, Swiss.

Keterangan pers yang disampaikan Minister Counsellor Perwakilan Tetap RI Jenewa Dicky Komar, Rabu, menyebutkan, sidang ketiga Konferensi Internasional Ketua Parlemen (WCRC) telah dibuka Presiden Organisasi Antarparlemen Dunia (IPU) Theo-Ben Gurirab dan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon.

Marzuki Alie menyampaikan bahwa proses demokrasi di Indonesia bersifat partisipatif, inklusif, dialogis serta saling berbagi, dan menjamin manfaat demokrasi bagi rakyat Indonesia.

"Sistem demokrasi harus dapat menjamin "political dividends" di mana demokrasi menjamin manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan bangsa," ujarnya.

Menurut Marzuki Alie, Indonesia mendukung rancangan deklarasi berjudul "Securing Global Democratic for the Common Good" dalam upaya memperkuat peran dan pengaruh positif Parlemen dalam menanggapi berbagai perubahan global di bidang politik, ekonomi dan sosial.

Marzuki Alie mengggarisbawahi dukungan penuh DPR RI terhadap prakarsa untuk membahas peran parlemen dalam menjamin akuntabilitas demokrasi secara global, serta mendorong pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs).

Dalam sambutan pembukaannya, Presiden IPU menyampaikan target pencapaian MDGs pada tahun 2015 sedang mengalami hambatan karena berbagai tantangan global, antara lain ancaman terorisme, krisis keuangan, bencana alam, kejahatan terorganisir, dan lainnya.
Tantangan ini bukan hanya berdampak pada negara berkembang tetapi juga berdampak pada komitmen pihak donor terhadap pendorongan kemitraan global untuk pembangunan. Dalam kaitan ini, diperlukan penguatan komitmen dan kerjasama parlemen seluruh dunia untuk mengatasi tantangan tersebut.

Sementara itu Sekjen PBB Ban Ki-moon dalam pidatonya menekankan PBB membutuhkan kerjasama dengan Parlemen dalam empat aspek yaitu ratifikasi perjanjian dan komitmen pendanaan, memperkuat komitmen di bidang perubahan iklim, non-proliferasi nuklir, dan pembangunan ekonomi.

IPU juga diharapkan dapat mengingatkan pemerintah masing-masing atas komitmen internasional yang telah disepakati.

Ketua DPR-RI, Marzuki Alie, menekankan dalam konteks tatanan dunia internasional, IPU perlu turut membantu merevitalisasi struktur PBB, khususnya Majelis Umum PBB dan reformasi Dewan Keamanan PBB agar badan dunia tersebut lebih demokratis.

Hal ini menurutnya dapat dilakukan melalui pengkajian ulang hak atas veto, memperbaiki metoda kerja dan memperluas keanggotaan Dewan Keamanan PBB atas dasar prinsip representasi sehingga dapat lebih mencerminkan tatanan geo-politis saat ini.

Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Dian Triansyah Djani, yang mendampingi Delegasi Indonesia menyatakan Parlemen Indonesia telah berperan sentral dalam pembahasan isu politik, ekonomi, dan sosial budaya global dalam forum IPU.

Dalam kaitan ini terdapat sinergi yang kuat antara berbagai badan legislatif untuk menciptakan perdamaian dan kesejahteraan global, regional dan nasional, ujarnya.

Delegasi Indonesia dipimpin Ketua DPR RI Marzuki Alie dan didampingi lima anggota BKSAP yakni Hidayat Nur Wahid, Dodi Reza Alex Noerdin, Nurhayati Ali Assegaf Evita Nursanty dan Ahmad Mumtaz Rais.

Di sela-sela persidangan WCSP, Ketua DPR didampingi lima anggota Biro Kerja Sama Antarparlemen/BKSAP DPR RI melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Parlemen Belanda, Timor-Leste, Iran, Turki, Uni Emirat Arab, Kuba dan Suriah.

Delegasi Indonesia secara khusus mengadakan pertemuan dengan Delegasi Iran dan Turki untuk menindaklanjuti Damascus Declaration on Lifting the Unjust Blockade of Gaza yang telah disepakati dalam Sidang Parliamentary Union of Islamic Countries di Damaskus, Suriah pada awal bulan Juli .

Delegasi RI juga telah melakukan dialog dalam acara tatap muka dengan masyarakat Indonesia di Jenewa dan sekitarnya bertempat di Kantor Perutusan Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, juga hadir Dubes RI untuk Swiss, Djoko Susilo.

Pertemuan tersebut merupakan kesempatan baik bagi Delegasi Indonesia mendengarkan aspirasi dan persepsi masyarakat Indonesia di Swiss seputar perkembangan, capaian dan tantangan yang dihadapi badan legislatif di Indonesia.

Peran aktif Delegasi Indonesia telah ditunjukkan tidak hanya selama persidangan namun juga dalam kapasitasnya sebagai anggota "Preparatory Committee" yang memiliki tugas dan mandat untuk membahas persiapan penyelenggaraan sidang baik dari aspek substansi dan teknis.

Delegasi Indonesia juga aktif dalam dua diskusi panel yang diselenggarakan dengan tema "Countdown to 2015: Keeping our collective promise on the MDGs" dan "Strenthening trust between parliament and the people". ***1***
(U.H-ZG/B/A041)