BRG: TATA LAHAN GAMBUT INDONESIA LEBIH BAIK DARI UE
Oleh Zeynita Gibbons London,25/3 (Antara) - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead mengatakan tata kelola lahan gambut yang dilakukan Indonesia lebih baik dibandingkan Uni Eropa.
"Berbagai komitmen dan implementasi Indonesia pada tingkat nasional dan internasional terkait penyelesaian isu deforestasi, kebakaran hutan dan 'sustainability product' termasuk manajemen tata kelola lahan gambut di Indonesia yang jauh lebih baik daripada negara lain di dunia, termasuk dibandingkan dengan UE," katanya, seperti dikutip Pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Brusel Ade Rina Chaerony-Herdiyanto kepada Antara London, Sabtu.
Komitmen Indonesia tersebut disampaikan pada forum Café Crossfire Debate: Deforestation "A Sustainable Dilemma yang diselenggarakan oleh Friends of Europe (FoE) bekerja sama dengan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) di Brussels, Pasca dikeluarkannya Report on Palm Oil and Deforestastion of Rainforests oleh Parlemen Eropa di Brussels, 9 Maret lalu.
Selain itu, tambah Nazir, Presiden Joko Widodo mengarahkan penggunaan lahan gambut untuk "mixed cropping" tidak saja untuk kelapa sawit.
Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Yuri O. Thamrin mengatakan Indonesia mencatat kepedulian Uni Eropa terkait deforestasi dan berkelanjutan.
Namun, pada saat yang sama sangat disayangkan bahwa data yang digunakan Parlemen Eropa dalam menyusun Report on Palm Oil and Deforestastion of Rainforests tersebut keliru, karena kelapa sawit bukan penyebab utama deforestasi.
"Upaya UE yang hanya ditargetkan kepada kelapa sawit tidak akan menyelesaikan masalah deforestasi secara global," ujar Dubes Yuri.
Berbagai kebijakan dan regulasi dikeluarkan dan diimplementasikan Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi bersama industri dan petani kelapa sawit dalam rangka memperbaiki laju deforestasi dan upaya menciptakan produk kelapa sawit yang berkelanjutan untuk pasar global.
Kebijakan tersebut termasuk memperpanjang moratorium untuk perluasan perkebunan sawit yang baru kecuali kegiatan re-planting. Dubes Yuri menyebutkan Indonesia sudah menjalankan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) secara "mandatory", dan saat ini dalam tahap pengembangan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dikatakan untuk mempercepat capaian target maksimal yang diharapkan Uni Eropa kiranya pendekatan melalui peningkatan kriteria "sustainability" dan deforestasi ISPO dan RSPO untuk kelapa sawit merupakan pilihan yang tepat dibandingkan dengan menyusun skema sertifikasi tunggal, yang baru.
Indonesia mengajak Uni Eropa agar menghargai upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia, termasuk pelaku industri khususnya industri kecil, petani kelapa sawit, antara lain melalui kerja sama membangun dialog terbuka dalam perbaikan kriteria sustainability termasuk no-deforestation yang lebih baik.
Untuk itu Indonesia meminta dukungan Uni Eropa dalam program tata kelola lahan gambut tropis melalui prakarsa Global Peatland Initiative (GPI) oleh Indonesia, Peru dan Kongo. Indonesia, sebagai negara pemilik separuh lahan gambut tropis dunia, berkomitmen menjadi leader dalam tata kelola gambut tropis global.
***3**** (T.H-ZG/C/R. Utami/R. Utami) 25-03-2017 11:03:57
Oleh Zeynita Gibbons London,25/3 (Antara) - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG), Nazir Foead mengatakan tata kelola lahan gambut yang dilakukan Indonesia lebih baik dibandingkan Uni Eropa.
"Berbagai komitmen dan implementasi Indonesia pada tingkat nasional dan internasional terkait penyelesaian isu deforestasi, kebakaran hutan dan 'sustainability product' termasuk manajemen tata kelola lahan gambut di Indonesia yang jauh lebih baik daripada negara lain di dunia, termasuk dibandingkan dengan UE," katanya, seperti dikutip Pelaksana fungsi Pensosbud KBRI Brusel Ade Rina Chaerony-Herdiyanto kepada Antara London, Sabtu.
Komitmen Indonesia tersebut disampaikan pada forum Café Crossfire Debate: Deforestation "A Sustainable Dilemma yang diselenggarakan oleh Friends of Europe (FoE) bekerja sama dengan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO) di Brussels, Pasca dikeluarkannya Report on Palm Oil and Deforestastion of Rainforests oleh Parlemen Eropa di Brussels, 9 Maret lalu.
Selain itu, tambah Nazir, Presiden Joko Widodo mengarahkan penggunaan lahan gambut untuk "mixed cropping" tidak saja untuk kelapa sawit.
Dubes RI untuk Belgia, Luksemburg dan Uni Eropa, Yuri O. Thamrin mengatakan Indonesia mencatat kepedulian Uni Eropa terkait deforestasi dan berkelanjutan.
Namun, pada saat yang sama sangat disayangkan bahwa data yang digunakan Parlemen Eropa dalam menyusun Report on Palm Oil and Deforestastion of Rainforests tersebut keliru, karena kelapa sawit bukan penyebab utama deforestasi.
"Upaya UE yang hanya ditargetkan kepada kelapa sawit tidak akan menyelesaikan masalah deforestasi secara global," ujar Dubes Yuri.
Berbagai kebijakan dan regulasi dikeluarkan dan diimplementasikan Pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi bersama industri dan petani kelapa sawit dalam rangka memperbaiki laju deforestasi dan upaya menciptakan produk kelapa sawit yang berkelanjutan untuk pasar global.
Kebijakan tersebut termasuk memperpanjang moratorium untuk perluasan perkebunan sawit yang baru kecuali kegiatan re-planting. Dubes Yuri menyebutkan Indonesia sudah menjalankan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) secara "mandatory", dan saat ini dalam tahap pengembangan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait. Dikatakan untuk mempercepat capaian target maksimal yang diharapkan Uni Eropa kiranya pendekatan melalui peningkatan kriteria "sustainability" dan deforestasi ISPO dan RSPO untuk kelapa sawit merupakan pilihan yang tepat dibandingkan dengan menyusun skema sertifikasi tunggal, yang baru.
Indonesia mengajak Uni Eropa agar menghargai upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia, termasuk pelaku industri khususnya industri kecil, petani kelapa sawit, antara lain melalui kerja sama membangun dialog terbuka dalam perbaikan kriteria sustainability termasuk no-deforestation yang lebih baik.
Untuk itu Indonesia meminta dukungan Uni Eropa dalam program tata kelola lahan gambut tropis melalui prakarsa Global Peatland Initiative (GPI) oleh Indonesia, Peru dan Kongo. Indonesia, sebagai negara pemilik separuh lahan gambut tropis dunia, berkomitmen menjadi leader dalam tata kelola gambut tropis global.
***3**** (T.H-ZG/C/R. Utami/R. Utami) 25-03-2017 11:03:57
Tidak ada komentar:
Posting Komentar