ERA KEMAJUAN

MENTERI HUKUM-HAM: INDONESIA SONGSONG ERA KEMAJUAN BANGSA

Jakarta, 25/9 (ANTARA) - Indonesia saat ini berada dalam era menyongsong kemajuan bangsa sejak mengalami krisis satu dasawarsa lalu dan telah merampungkan hal mendasar sebagai bangsa dengan tata kebangsaan dan landasan idiil-konstitusional.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata dalam buka puasa dan ramah-tamah dengan masyarakat Indonesia di Jenewa, Swiss, kata Sekretaris Kedua Perwakilan Tetap Indonesia Jenewa Yasmi Adriansyah kepada Antara di Jakarta pada Selasa.
Andi berada di Jenewa dalam rangka menghadiri pertemuan antarbangsa majelis umum badan kekayaan intelektual dunia WIPO, forum pengambil keputusan tertinggi dari badan hak kekayaan intelektual dunia, yang bermarkas di Jenewa, Swiss.
Menurut Andi, seperti dikutip Yasmi, babak sejarah Indonesia secara umum terbagi menjadi tiga masa, yaitu Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi, walaupun setiap masa memunyai kekurangan, sejumlah nilai positif dapat dipetik dari masing-masing angkatan.
Masa Orde Lama mengajarkan nilai kebangsaan dan nasionalisme, katanya, masa Orde Baru menyebarkan semangat kerja keras dalam membangun bangsa. "Masa Reformasi memusatkan diri pada perbaikan bangsa, khususnya melalui pemberantasan korupsi," katanya.
Menurut dia, rasa sebagai kesatuan dalam kehidupan berbangsa perlu lebih diperkokoh.
Sebagian masyarakat Indonesia masih memegang pola pikir dan aktualisasi diri berdasarkan atas suku, bukan berdasarkan rasa keindonesiaan, katanya, "Oleh karena itulah pemerintah Indonesia antara lain mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan, yang diharapkan mampu menjawab tantangan tersebut."
Yang juga masih menjadi kendala adalah kebelum-matangan sistem ketatanegaraan, katanya, pada saat ini harus diakui bahwa roda pemerintahan masih terlalu bergantung pada unsur kepemimpinan.
"Artinya, yang menjadi pemimpin akan banyak menentukan arah bangsa," katanya.
Dengan sistem ketatanegaraan mapan, negara tidak harus bergantung kepada yang menjadi pemimpin, katanya, dengan kata lain, siapa pun menjadi pemimpin, pemerintahan dan hidup bernegara tetap berada dalam jalur, yang disepakati berbagai unsur bangsa.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menekankan kepentingan peningkatan mutu kehidupan berdemokrasi, termasuk dengan cara merasionalisasi sistem partai politik melalui proses seleksi demokrasi.
Unsur pendidikan juga sangat penting, karena sangat menentukan mutu sumberdaya manusia dalam berbagai unsurnya, katanya. (U.ZG) ***3***(T.H-ZG/B/B002/B002) 25-09-2008 02:08:26