TATA KELOLA GLOBAL JADI PEMBAHASAN MENARIK DI WILTON PARK INGGRIS

TATA KELOLA GLOBAL JADI PEMBAHASAN MENARIK DI WILTON PARK INGGRIS

London, 20/1 (ANTARA) - Isu Global Governance atau tata kelola global serta masa depannya menjadi pembahasan yang menarik dalam pertemuan yang digelar Wiston House yang berada di kawasan Steyning West Sussex.

Suhu udara yang sangat dingin dan hamparan salju setebal lebih dari 30 cm di sekeliling Wiston House, tidak menghalangi sekitar 60-an peserta dari kalangan akademik, peneliti dan pejabat senior dari berbagai negara mendiskusikan isu global governance atau tata kelola global serta masa depannya.

Sekretaris Pertama KBRI London Novan Ivanhoe Saleh, kepada koresponden Antara London, Rabu mengatakan bahwa selama tiga hari pekan silam para peserta diskusi membahas isu tersebut atas undangan Wilton Park yang merupakan lembaga akademik independen dibawah naungan Kemlu Inggris.

Dubes RI Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Kerajaan Inggris Raya dan Republik Irlandia, Yuri O. Thamrin sebagai salah seorang perserta mengungkapkan pembahasan isu global governance tersebut sesuai dengan realita dunia saat ini.

Distribusi kekuatan (power) yang kian menyebar (diffuse) mengharuskan adanya dialog dan kerja sama yang semakin erat
antarnegara dan pelaku internasional lainnya untuk mengatasi berbagai tantangan berat yang dihadapi umat manusia, ujarnya.

Disamping itu, pertemuan di Wilton Park juga sangat bermanfaat dalam memberikan penyegaran intelektual dan konstruksi ide serta, perluasan wawasan yang muncul dari beragam pandangan para peserta.


Multilateralisme
Menurut Dubes Yuri Thamrin , salah satunya, misalnya mengenai pembahasan multilateralisme yang mengedepankan pendekatan soft power.

Dunia saat ini yang ditandai munculnya kekuatan-kekuatan baru seperti China dan India di Asia, Brazil di Amerika Latin, bangkitnya Rusia, perluasan Uni Eropa, serta potensi meningkatnya peranan global Indonesia, perlu mempertimbangkan bahwa solusi untuk persoalan dunia bukan selalu dengan pendekatan hard power.

Selain itu, salah satu isu yang penting bagi Indonesia adalah
"legal challenges to state authority", sehingga Dubes RI London memilih ikut dalam pembahasan isu tersebut yang difasilitasi oleh ahli hukum internasional dari London School of Economic and Political Science (LSE), Prof. Christine Chinkin.

Dalam kaitan isu tersebut, Dubes Yuri Thamrin, mengungkapkan Indonesia yang sudah demokratis, masalah tantangan hukum terhadap wewenang negara menjadi hal yang biasa karena struktur dan proses hukum di Indonesia memungkinkan terjadinya tantangan-tantangan atau challange terhadap negara.


Perlu diperjelas
Meski demikian, Dubes Yuri Thamrin, mengatakan dalam konteks hukum internasional, yang dimaksud dengan" challenges" terhadap state authority perlu diperjelas.

Jika yang dimaksud dengan "challenges "tersebut adalah intervensi militer seperti pengalaman di Irak, maka hal tersebut mutlak harus mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB.

Sementara di tingkat kawasan, disampaikan pula upaya Indonesia yang telah mengembangkan kultur baru di ASEAN dimana tukar-menukar informasi dan diskusi konstruktif tentang masalah-masalah sensitif dalam negeri di negara-negara anggota tidak lagi tabu.

Memperhatikan pengalaman di Aceh, Filipina Selatan, serta penanganan bencana topan Nargis di Myanmar, terlihat kecenderungan sikap responsif negara-negara kawasan untuk menerima keterlibatan internasional melalui pengaturan bilateral dengan sesama negara kawasan maupun melalui ASEAN.

Berbagai pemikiran dan isu yang dibahas selama konferensi global governance di Wilton Park tersebut setidaknya dapat memberikan warna baru dalam pemahaman Indonesia tentang global governance.

Konsep global governance tidak selalu didominasi pemikiran terjadinya dominasi terhadap struktur internasional oleh negara-negara kuat, melainkan juga membuka peluang bagi negara menengah dan yang lebih lemah untuk turut mewarnai jalannya global governance dengan syarat mereka menyatukan suara.

Dalam global governance, peranan non-state actors seperti lsm internasional juga amat penting. Dalam konteks peranan negara-negara dalam global governance, Dubes Yuri Thamrin mengungkapkan keinginan untuk berperan adalah satu hal, dan kemampuan untuk secara nyata berperan aktif adalah hal lain.

Dengan kata lain, keinginan untuk berperan serta secara aktif dalam mendorong roda perputaran global governance harus didukung oleh kemampuan suatu negara yang mencakup modal politik, ekonomi, militer, soft power, dan lainnya.

Disamping itu, disampaikan pula agar Indonesia tidak perlu takut bahwa konsep global governance akan digunakan sebagai titik masuk negara-negara Barat mengintervensi negara-negara berkembang.

Selama negara-negara berkembang tetap kompak maka kelompok negara-negara berkembang dapat tetap menjadi penentu kecenderungan atau trendsetter dan penentu agenda proses global governance tersebut.

Wilton Park yang merupakan lembaga akademik independen dibawah naungan Kemlu Inggris, bekerja sama dengan Department for International Development (DFID), the Government Office for Science, Ministry of Defence (MOD), the Cabinet Office, dan the US National Intelligence Council, dalam diskusinya kali ini memilih isu "Global Governance: Future Trends and Challenges ".

Hal ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang perspektif internasional terhadap permasalahan global serta membangun hubungan jangka panjang dan memperkuat jaringan internasional dengan berbagai pihak.

Tema kunci global governance yang menjadi pembahasan konferensi tersebut antara lain kesempatan dan tantangan global, struktur tata kelola global, regionalisme dan grouping, keamanan dan konflik, sharing nilai-nilai seperti soft power, masalah instrumen, peranan teknologi komunikasi, sudut pandang sejarah, serta hak dan kewajiban.

Global governance dapat dipandang sebagai sebuah jalan yang dapat menjadi mekanisme dalam penyelesaian persoalan global.

Namun seiring dengan perjalanannya, muncul pertanyaan tentang kaitan antara konsep global governance dengan konsep kontrol apakah negara-negara yang memiliki kemampuan (kontrol) bersedia mendukung terselenggaranya global governance secara adil.

Sebaliknya, apakah negara-negara pendukung global governance memiliki kemampuan (kontrol) yang cukup untuk menjamin perjalanan global governance secara efektif di masa mendatang.

(U-ZG)/B/A011)
(T.H-ZG/B/A011/A011) 20-01-2010 08:43:06