INDONESIA LAKUKAN PROSES TRANSPARANSI DI WTO
Jakarta, 17/9 (ANTARA) - Delegasi RI yang dipimpin Dubes Soemadi Brotodiningrat bersama-sama delegasi Jepang, memberikan presentasi mengenai Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA) dalam sidang Committee on Regional Trade Agreements (CRTA) WTO, di Markas Besar WTO, Jenewa.
Presentasi itu merupakan langkah Indonesia dan Jepang dalam mematuhi asas transparansi di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kata Sekretaris Pertama PTRI Jenewa Yasmi Adriansyah kepada Antara di Jakarta, Kamis.
Menurut Yasmin, IJ-EPA yang ditandatangani pada 20 Agustus 2007 mulai efektif sejak 1 Juli tahun lalu. Perjanjian ini mencakup kerja sama ekonomi secara luas antara lain, perdagangan barang, jasa, investasi serta "capacity building".
Jepang merupakan negara tujuan ekspor terbesar Indonesia sehingga diharapkan kerja sama ini dapat makin memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu membukukan surplus perdagangan dengan Jepang.
Presentasi delegasi RI dan delegasi Jepang itu merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan agar seluruh negara anggota WTO mengetahui lebih mendalam dampak dan manfaat IJ-EPA terhadap sistem perdagangan multilateral.
Hal ini untuk memastikan bahwa perdagangan bilateral RI-Jepang tidak bertentangan dengan sistem perdagangan multilateral yang diatur WTO.
Sebelumnya, Indonesia dan Jepang telah melakukan notifikasi resmi melalui Sekretariat WTO pada 27 Juni 2008, yang disampaikan ke seluruh Anggota WTO.
Dubes Soemadi Brotodiningat menyatakan IJ-EPA yang berfungsi sebagai pendorong kerja sama ekonomi telah sejalan dengan ketentuan WTO dan diharapkan berperan sebagai "building block" sistem perdagangan multilateral.
Hal ini dibuktikan dengan harmonisasi seluruh aturan dalam IJ-EPA dengan ketentuan WTO, khususnya Pasal XXIV General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan Pasal V General Agreement on Trade in Services (GATS).
Bagi Indonesia, IJ-EPA merupakan sarana untuk lebih memajukan tingkat pembangunan negara berkembang yang menjiwai berbagai ketentuan dan cita-cita WTO, termasuk Marrakesh Agreement dan Doha Development Agenda.
Presentasi delegasi RI di WTO sekaligus menjadi bukti komitmen transparansi kebijakan ekonomi yang dijanjikan Indonesia di berbagai forum internasional seperti KTT G-20 London, Cairns Group Ministerial Meeting Bali, G-8 Plus L'Aquilla, dan APEC MRT Singapura.
***5***
(U-ZG)
(T.H-ZG/B/A023/A023) 17-09-2009 10:43:32
Tidak ada komentar:
Posting Komentar