DUNIA AKUI

DUNIA AKUI PERAN INDONESIA DI KANCAH INTERNASIONAL 

Oleh Zeynita Gibbons

London, 1/11 (ANTARA) - Peran konstruktif dan kepemimpinan Indonesia makin diakui dunia internasional melalui keterlibatan dalam forum global antara lain yang berlangsung di London, Inggris, pekan ini yaitu "World Islamic Economic Forum" (WIEF) ke 9 dan "Open Government Partnership" (OGP).

Kehadiran Wakil Presiden Boediono dalam dua kegiatan internasional ini menunjukkan perhatian Indonesia yang cukup besar akan kemajuan demokratisasi melalui pemerintahan yang baik, transparan serta keterlibatan organisasi masyarakat sipil (CSO).

Pengakuan dunia akan kredebilitasnya Indonesia sebagai suatu negara yang berpengaruh terlihat dengan masuknya Indonesia dalam G20 bersama negara barat seperti Inggris, Jerman dan Amerika Serikat.

Selain itu meningkatnya kepercayaan internasional tidak lepas dari capaian yang diraih Indonesia diantaranya diakui sebagai negara yang demokratis dengan jumlah penduduk yang beragama muslim terbesar di dunia.

"World Islamic Economic Forum" yang ke-9 diikuti oleh 128 negara sementara dalam "Open Government Partnership" (OGP) hadir 60 negara bersama 90 CSO dunia sedangkan yang berbasis Indonesia berjumlah sekitar 16.

Dalam World Islamic Economic Forum ke-9 kehadiran Boediono tidak lepas dari peranan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai anggota kehormatan dari forum yang dibentuk atas prakasa Malaysia.

Boediono dalam pertemuan WIEF mengharapkan melalui forum itu negara muslim dapat memberikan kontribusi

kesejahteraan dan perdamaian dunia dengan mengunakan bahasa yang sama.

"Melalui WIEF, Indonesia berupaya menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama yang universal dan perdamaian dengan mengedepankan Rahmatan Lil Alamain," katanya.

Selain itu Wapres mengharapakan forum bisa memperkuat kerjasama antara negara muslim dan negara non anggota WIEF.

WIEF dibentuk Maret 2006 yang diprakasai Malaysia sembilan tahun lalu dengan dukungan Indonesia dimana SBY sebagai anggota kehormatan pertemuan pertama diawali setahun sebelumnya 2005.

Jumlah peserta setiap tahunnya terus meningkat dan tempat penyelenggaraannya pun setiap tahun berbeda.

Selain di Malaysia, Indonesia, Pakistan, Kuwait dan di Kazastan, dan untuk pertama kalinya WIEF digelar di negara barat khususnya di Inggris.

Dukungan Pemerintah Inggris untuk menjadi tempat penyelenggaraWIEF tahun ini menunjukkan perhatian Inggris dalam menjembati antara dua pentingan yaitu antara Dunia Barat dan negara muslim.

Apalagi Inggris juga pernah menyelenggarakan pertemuan internasional dibidang perbankan syariah.

Dukungan Inggris dalam pertemuan para pebisnis negara negara Muslim tergambar dalam thema WIEF yaitu

"Changing World, New Relationships to encapsulate the emergence of new economic linkages between nations across borders, religions and cultures in a fast changing world".

Sementara itu dalam OGP yang diikuti 90 negara anggota dengan 60 organisasi SCO membahas kemajuan dan tantangan dalam mengimplementasikan pemerintahan yang terbuka

Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, mengatakan OGP suatu gerakan yang bertujuan membangun komitmen negara anggota agar lebih transparan, lebih akuntabel dalam mendorong meningkatkan kualitas layanan publik bagi masyarakatnya.

Ia mengatakan kehadiran Wapres dalam pertemuan itu sangat penting dan srategis sebagai bukti bahwa Indonesia selama ini telah melakukan upaya berbagai perbaikan untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

"Sebanyak 1.200 peserta dari 89 negara hadir dalam acara tahunan itu sehingga kehadiran Indonesia akan sangat penting untuk berbagi pengalaman dalam upaya perbaikan layanan," katanya.

Indonesia adalah satu dari delapan negara pendiri Open Government Partnership bersama Brazil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris dan Amerika.

"Keadaan saat ini berbeda kepemimpinan yang biasanya hanya satu tahun di perpanjang menjadi dua tahun," ujarnya.

Dikatakannya keterlibatan dari organisasi social sangat besar khususnya sebagai mitra dalam melakukan inovasi kesejahateraan.

Rencana aksi

Eksekutif Director Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Sad Dian Utomo kepada ANTARA London mengatakan setiap negara anggota wajib menyusun rencana aksi dan di menyampaikan laporan rencana aksi.

"Sebagai lembaga CSO, kami diminta untuk menyampaikan pandangan tentang pelaksanaan pemerintahan yang terbuka," ujar Sad Dian Utomo yang bertemu dengan Wakpres bersama rekan2 lainnya dari Indonesia dengan didampingi Maryati Abdullah dari Civil Society sterring commitee member OGP.

Sementara itu Siti Fatimah dari Bigs, sebuah CSO, mengatakan sebagai organisasi yang membantu pemerintah kami belajar banyak bagaimana menjalankan pemerintahan yang bersih.

Sebagai salah satu CSO pemerintahan yang bersih menjadi isu tersendiri yang harus dikerangkakan dalam kepentingan internasional guna mendukung strategi nasional seperti penangulangan korupsi dan reformasi birokrasi.

Sehingga kehadiran Indonesia akan dapat memberikan keuntungan langsung kepada masyarakat seperti peningkatan pelayanan publik dan pemerintah yang transparan dan akuntabel dan berdampak pada taraf hidup masyrakat.

Sad Dian Utomo mengatakan bagi Indonesia bekerja di jaringan global upaya untuk memastikan Indonesia melakukan perbaikan dalam tata pemerintahan.

"Harus diakui bagi Indonesia tidak mudah dalam mencapai apa yang diharapkan oleh OGP," ujar Sad Dian Utomo

Apalagi OGP terkesan baru belum banyak diketahui berbagai pihak baik di tingkat nasional karena Indonesia memiliki 500 kabupaten kota dengan 34 provinsi yang belum mengenal dengan isu OGP.

***1***

(L.H-ZG*A025/B/A. Wijaya/A. Wijaya) 01-11-2013 06:34:47