PENYELESAIAN PUTARAN DOHA AKAN PULIHKAN EKONOMI DUNIA
London, 4/2 (ANTARA) - Sistem peraturan perdagangan multilateral yang dikelola Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menjadi salah satu faktor kunci terhindarnya perekonomian dunia dari potensi dampak krisis keuangan yang lebih buruk.
Melalui sistem pengawasan kebijakan di bawah WTO, proliferasi proteksionisme dapat dicegah sehingga lalu lintas dagang akan mendukung bangkitnya kembali perekonomian dunia 2010.
Demikian benang merah pembicaraan pada "WTO Ministerial Gathering" di Davos, Swiss, ujar Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk WTO di Jenewa, Erwidodo, dalam keteranganNYA yang diterima ANTARA London, Rabu.
Dikatakannya untuk lebih memapankan kebangkitan perdagangan, WTO harus secepatnya menyelesaikan perundingan Putaran Doha.
Gathering dimaksud merupakan acara tahunan yang terselenggara atas undangan Pemerintah Swiss.
Presiden Doris Leuthard mengundang menteri dari 19 negara kunci anggota WTO, termasuk Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu sebagai Ketua G-33 (G-33 adalah kelompok beranggotakan 46 negara berkembang yang berkepentingan melindungi petani dari dampak negatif liberalisasi sektor pertanian).
Terkait proteksionisme, para Menteri kembali menekankan pentingnya upaya untuk mencegah penerapan kebijakan yang bersifat proteksionis, terutama karena tekanan dalam negeri.
Menurut Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk WTO di Jenewa, Erwidodo, diperlukan suatu pemahaman yang baik mengenai perdagangan pada tingkat nasional tentang pentingnya menjaga keterbukaan pasar sebagai salah satu solusi atas krisis keuangan.
Perdagangan juga diharapkan dapat menjaga stabilitas anggaran dan mendorong pemulihan perekonomian global melalui penciptaan lapangan kerja. Terkait dengan tujuan tersebut, penyelesaian Putaran Doha kemudian menjadi hal yang sangat penting.
Para menteri yang hadir menggarisbawahi kebutuhan untuk mengatasi persoalan seretnya proses perundingan teknis di Jenewa.
Mereka sependapat tentang lemahnya "political will", namun berbeda pandangan mengenai cara mengatasi permasalahan substansi.
Sebagian menteri dari negara maju menginginkan fokus pembahasan ke depan pada akses pasar di bidang jasa, pertanian dan industri.
Sedangkan menteri dari negara berkembang tidak ingin mengubah prioritas Putaran Doha sebagai alat pembangunan.
"Political will"
Mendag RI pada kesempatan tersebut menghimbau pemanfaatan berbagai pertemuan tingkat menteri dan leaders selama 2010 untuk memaksimalkan political will.
Mendag RI mengingatkan pentingnya komitmen leaders untuk lebih mendorong penyelesaian perundingan Doha dan kembali membahasnya saat KTT G-20 di Kanada pada Juni 2010.
Jika Putaran Doha tidak rampung pada 2010, Mendag RI menghimbau anggota WTO untuk tidak putus asa dan menyelesaikannya pada 2011.
Para menteri menyampaikan komitmen terhadap penyelesaian perundingan Putaran Doha berdasarkan draft teks dan hal-hal yang telah disepakati hingga kini.
Dalam kaitan ini para menteri sepakat untuk menghindari pembahasan ulang atau membuka kembali isu-isu yang telah disepakati.
Keterlibatan para menteri secara aktif dalam berbagai proses ke depan, terutama stocktaking, dibutuhkan untuk mendorong pengambilan keputusan di tingkat politis.
Pejabat tinggi yang akan terlibat dalam proses tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi sejumlah isu utama yang perlu dipertimbangkan dan kemudian diputuskan oleh para Menteri, demikian Erwidodo.
(T.H-ZG/B/A026/A026) 04-02-2010 00:30:06
Tidak ada komentar:
Posting Komentar