Minggu, 14 Juli 2013

JENEWA



INDONESIA AKTIF DORONG IMPLEMENTASI UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

     Oleh Zeynita Gibbons
    London, 9/7 (ANTARA) - Indonesia meyakini bahwa jaminan kesehatan (Universal Health Coverage/UHC) merupakan salah satu alat penting dalam rangka menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk berdasarkan konsep equity, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan suatu negara.

   
 
Hal tersebut ditekankanWakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Ali Ghufron Mukti, pada saat menjadi pembicara utama pada pertemuan High-Level Segment Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) mengenai UHC, yang berlangsung di Kantor PBB di Jenewa, demikian Sekretaris Pertama (Politik) PTRI Jenewa, Rolliansyah Soemirat, kepada ANTARA London, Senin.

   
 
Pertemuan High-Level Segment ECOSOC mengenai UHC tersebut diselenggarakan sesuai dengan mandat Resolusi Majelis Umum PBB A/RES/67/81 tahun 2012 yang pada awalnya digagas oleh negara-negara yang tergabung di dalam kelompok Foreign Policy and Global Health Initiative (Indonesia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Brasil, Perancis dan Thailand) dan telah disahkan secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB pada saat Sidang Majelis Umum PBB bulan Desember 2012.

   
 
Sidang ECOSOC tahun 2013 ini mengambil tema utama "Science, technology and innovation, and the potential of culture, for promoting sustainable development and achieving the MDGs".

   
 
Seluruh Negara hendaknya menyadari pentingnya penerapan UHC terutama dengan mengimplementasikan primary health-care serta sistem perlindungan sosial yang memadai bagi seluruh warga negaranya, dengan fokus utama diberikan terhadap kelompok  masyarakat miskin.

   
   
Pemerintah RI telah melakukan berbagai upaya terkait implementasi UHC di Indonesia, khususnya rencana pemberlakuan sistem jaminan kesehatan terpadu di Indonesia yang akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

   
Di tengah tantangan besarnya jumlah penduduk dan wilayah geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, Pemerintah terus berupaya agar seluruh rakyat Indonesia dapat terlindungi oleh skema jaminan kesehatan pada tahun 2019.

   
 
Pemerintah RI juga memberikan perhatian terhadap isu Health Technology Assessment (HTA) dalam rangka menunjang sistem UHC di Indonesia. Indonesia telah mengembangkan National HTA Team di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan dengan tugas utama melakukan pengkajian terhadap berbagai temuan teknologi baru di bidang kesehatan yang kiranya dapat dimasukan ke dalam benefit package jaminan kesehatan di Indonesia.

   
 
Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin bahwa berbagai layanan kesehatan serta obat-obatan yang akan menjadi bagian dari sistem jaminan kesehatan di Indonesia telah diteliti secara komprehensif dari berbagai aspek, termasuk aspek efisiensi penggunaan anggarannya.

   
 

Selain Wamenkes RI, beberapa pejabat lain yang telah menjadi panelis pada acara High-Level Segment ECOSOC tersebut adalah Dr. Margaret Chan (Dirjen WHO), Mr. Philippe Meunier, Duta Besar Perancis untuk masalah penanggulangan HIV/AIDS, dan Dr. Timorhy G. Evans, Director of Health, Nutrition and Population, World Bank.

   
Acara dihadiri perwakilan dari 193 negara anggota PBB, termasuk 44 negara anggota ECOSOC periode tahun 2013.

   
 
Selain menjadi panelis pada acara dimaksud, Wamenkes RI juga telah menjadi panelis pada Side Event mengenai "Health Technology Assessment: The key to ensure positive contribution of science, technology and innovations to the UHC" yang berlangsung di sela-sela sidang ECOSOC .

   
 
Selain menekankan hal-hal yang disampaikan pada saat High-Level Segment , Wamenkes secara khusus memberikan elaborasi lebih lanjut mengenai pentingnya Health Technology Assessment dalam menunjang sistem jaminan kesehatan di Indonesia.

   
Side Event tersebut juga telah dihadiri beberapa panelis lainnya, yaitu Dr. Marie Paule Kieny, WHO Assistant Director General , Dr. Timothy Evans, World Bank, Dr. Yot Teewattananon dari Kemkes Thailand serta perwakilan dari masyarakat madani pejabat dari the Royal Society of Medicine dan pejabat dari LSM Save the Children.

   
 
Partisipasi Wamenkes tersebut menegaskan pengakuan masyarakat internasional terhadap komitmen tinggi Indonesia dalam implementasi jaminan kesehatan, khususnya untuk kelompok masyarakat miskin tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat global.(ZG)
(T.H-ZG/B/M. Taufik/M. Taufik) 09-07-2013 10:53:34

Tidak ada komentar: