INDONESIA AKTIF DORONG IMPLEMENTASI
UNIVERSAL HEALTH COVERAGE
Oleh Zeynita Gibbons
London, 9/7 (ANTARA) - Indonesia meyakini bahwa jaminan kesehatan
(Universal Health Coverage/UHC) merupakan salah satu alat penting dalam rangka
menyediakan layanan kesehatan bagi seluruh penduduk berdasarkan konsep equity,
yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan
suatu negara.
Hal tersebut ditekankanWakil Menteri
Kesehatan RI, Prof. Ali Ghufron Mukti, pada saat menjadi pembicara utama pada
pertemuan High-Level Segment Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa
(ECOSOC) mengenai UHC, yang berlangsung di Kantor PBB di Jenewa, demikian
Sekretaris Pertama (Politik) PTRI Jenewa, Rolliansyah Soemirat, kepada ANTARA
London, Senin.
Pertemuan High-Level Segment ECOSOC
mengenai UHC tersebut diselenggarakan sesuai dengan mandat Resolusi Majelis
Umum PBB A/RES/67/81 tahun 2012 yang pada awalnya digagas oleh negara-negara
yang tergabung di dalam kelompok Foreign Policy and Global Health Initiative
(Indonesia, Norwegia, Senegal, Afrika Selatan, Brasil, Perancis dan Thailand)
dan telah disahkan secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB pada saat
Sidang Majelis Umum PBB bulan Desember 2012.
Sidang ECOSOC tahun 2013 ini mengambil tema
utama "Science, technology and innovation, and the potential of culture,
for promoting sustainable development and achieving the MDGs".
Seluruh Negara hendaknya menyadari
pentingnya penerapan UHC terutama dengan mengimplementasikan primary
health-care serta sistem perlindungan sosial yang memadai bagi seluruh warga
negaranya, dengan fokus utama diberikan terhadap kelompok masyarakat miskin.
Pemerintah RI telah melakukan berbagai
upaya terkait implementasi UHC di Indonesia, khususnya rencana pemberlakuan
sistem jaminan kesehatan terpadu di Indonesia yang akan mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2014.
Di tengah tantangan besarnya jumlah
penduduk dan wilayah geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, Pemerintah
terus berupaya agar seluruh rakyat Indonesia dapat terlindungi oleh skema
jaminan kesehatan pada tahun 2019.
Pemerintah RI juga memberikan perhatian
terhadap isu Health Technology Assessment (HTA) dalam rangka menunjang sistem
UHC di Indonesia. Indonesia telah mengembangkan National HTA Team di bawah
koordinasi Kementerian Kesehatan dengan tugas utama melakukan pengkajian
terhadap berbagai temuan teknologi baru di bidang kesehatan yang kiranya dapat
dimasukan ke dalam benefit package jaminan kesehatan di Indonesia.
Hal ini perlu dilakukan untuk menjamin
bahwa berbagai layanan kesehatan serta obat-obatan yang akan menjadi bagian
dari sistem jaminan kesehatan di Indonesia telah diteliti secara komprehensif
dari berbagai aspek, termasuk aspek efisiensi penggunaan anggarannya.
Selain Wamenkes RI, beberapa pejabat lain
yang telah menjadi panelis pada acara High-Level Segment ECOSOC tersebut adalah
Dr. Margaret Chan (Dirjen WHO), Mr. Philippe Meunier, Duta Besar Perancis untuk
masalah penanggulangan HIV/AIDS, dan Dr. Timorhy G. Evans, Director of Health,
Nutrition and Population, World Bank.
Acara dihadiri perwakilan dari 193 negara
anggota PBB, termasuk 44 negara anggota ECOSOC periode tahun 2013.
Selain menjadi panelis pada acara dimaksud,
Wamenkes RI juga telah menjadi panelis pada Side Event mengenai "Health
Technology Assessment: The key to ensure positive contribution of science,
technology and innovations to the UHC" yang berlangsung di sela-sela
sidang ECOSOC .
Selain menekankan hal-hal yang disampaikan
pada saat High-Level Segment , Wamenkes secara khusus memberikan elaborasi
lebih lanjut mengenai pentingnya Health Technology Assessment dalam menunjang
sistem jaminan kesehatan di Indonesia.
Side Event tersebut juga telah dihadiri
beberapa panelis lainnya, yaitu Dr. Marie Paule Kieny, WHO Assistant Director
General , Dr. Timothy Evans, World Bank, Dr. Yot Teewattananon dari Kemkes
Thailand serta perwakilan dari masyarakat madani pejabat dari the Royal Society
of Medicine dan pejabat dari LSM Save the Children.
Partisipasi Wamenkes tersebut menegaskan
pengakuan masyarakat internasional terhadap komitmen tinggi Indonesia dalam
implementasi jaminan kesehatan, khususnya untuk kelompok masyarakat miskin
tidak hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat global.(ZG)
(T.H-ZG/B/M. Taufik/M. Taufik) 09-07-2013
10:53:34
Tidak ada komentar:
Posting Komentar