PEKERJA MIGRAN

INDONESIA PERKUAT KOMITMEN PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

London, 13/11 (ANTARA) - Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Dubes Dian Triansyah Djani menegaskan bahwa Indonesia terus memperkuat komitmen global bagi pemajuan dan perlindungan hak hak pekerja migran melalui forum multilateral.

Hal itu disampaikan oleh Dubes Dian Triansyah Djani dalam pidatonya di Sidang ke-4 Global Forum on Migration and Development (GFMD), di Puerto Vallarta, Mexico, demikian Sekretaris Pertama KBRI Jenewa, Achsanul Habib, dalam keterangan persnya yang diterima Antara London, Sabtu.

Pidato Dubes Dian Triansyah Djani tersebut disampaikan dalam kapasitasnya sebagai Co-Chair pada Sesi khusus GFMD yang membahas mengenai kerjasama regional dan antarkawasan dalam penanganan migrasi serta dampaknya bagi pembangunan.

"Tidak perlu dipertanyakan lagi komitmen tinggi Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan hak-hak pekerja migran," ujarnya.

Penunjukan Indonesia untuk kembali menjadi Co-Chair pada pertemuan tahunan GMFD tersebut merupakan bentuk kepercayaan dunia dalam kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral.

Dubes Djani juga menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai salah satu negara pelopor dalam upaya perlindungan hak-hak para pekerja migran maupun dalam upaya global untuk menciptakan proses migrasi yang lebih baik bagi para migran, negara pengirim, negara transit, maupun negara penerima.

Sidang ke-4 GFMD yang bertema "Partnership for Migration and Human Development: Shared Prosperity, Shared Responsibility" membahas tiga agenda utama yaitu Partnership for Migration, Human Mobility and Human Development dan Policy and Institutional Coherence to Adress the Relationship between Migration and Development.

Di samping pembahasan perlindungan HAM para migran yang merupakan pokok perhatian utama, Sidang telah membahas sejumlah isu terkini antara lain keterkaitan antara isu migran dengan isu perubahan iklim, gender dan keluarga, penyelundupan manusia, arus pengiriman uang, peran diaspora, peran kelompok masyarakat sipil.

Sidang GFMD diawali dengan pertemuan masyarakat madani yang dibuka Presiden Meksiko, Felipe Calderon Hinojosa dihadiri Dirjen IOM William Lacy Swing, Komisaris Tinggi HAM Navanathem Pillay, Under Secretary General PBB untuk urusan Migrasi dan Pembangunan, Peter Sutherland serta delegasi dari 140 negara, baik dari kalangan pemerintah maupun LSM.

Dalam sidang GFMD itu dihasilkan rekomendasi antara lain pentingnya proses migrasi dan pembangunan tetap mengedepankan perlindungan para migran, dengan memberikan manfaat yang seimbang bagi negara pengirim maupun negara penerima.

Selain perlunya migrasi diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Nasional, serta rencana implementasi dan tindakan kongkrit pada semua tingkatan, keserasian dan koordinasi kebijakan di antara instansi Pemerintah, perjanjian bilateral dan inisiatif regional dapat meningkatkan efektifitas kemitraan yang dibangun antara negara pengirim dan penerima migran, sekaligus mendorong hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara migrasi dan pembangunan.

Sementara itu Sekretaris Pertama KBRI Jenewa, Achsanul Habib, menjelaskan selain telah terpilih kembali sebagai salah satu Ketua dalam sidang tersebut, Delegasi Indonesia juga telah berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara pengirim tenaga kerja.

Sejumlah delegasi negara sahabat maupun wakil dari organisasi internasional yang hadir, telah menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah RI dalam mengeluarkan kebijakan dan strategi pengelolaan migrasi regular dan non-reguler, khususnya melalui kepemimpinan Indonesia dalam Bali Process yang menangani penyelundupan manusia serta Colombo Process yaitu kumpulan negara pengirim tenaga kerja.

Tata kelola penanganan warga negara Indonesia di luar negeri juga mendapat perhatian dalam acara itu.

Di sela-sela persidangan, Dian Triansyah juga menghadiri pertemuan Colombo Process yang terdiri dari negara-negara pengirim tenaga kerja dan perwakilan Indonesia juga telah bertemu dengan perwakilan Migration Policy Institute, sebuah lembaga riset di bidang migran yang menawarkan kerjasama bantuan teknis dalam pembangunan kapasitas dalam manajemen pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.

Pertemuan ke-4 GFMD yang berlangsung pada tanggal sejak 8 November itu merupakan forum global tahunan antar pemerintah dan organisasi internasional yang dimulai pada tahun 2007 dalam rangka memajukan isu migrasi dan pembangunan, demikian Achsanul Habib.***3*** (ZG)

(T.H-ZG/B/B013/B013) 13-11-2010 05:35:56