HARI MARITIM DUNIA

IMO KAMPANYEKAN "GO TO SEA" HARI MARITIM DUNIA

London, 3/3(ANTARA) - Sidang organisasi International Maritime Organisation, (IMO) , organisasi PBB yang mengatur kemaritiman mengkampanyekan "Go to sea" menyambut Hari Maritim Dunia (World Maritime Day) 2009.

Atase Perhubungan KBRI London Hadi Supriyono, kepada koresponden Antara London, Senin mengatakan sidang tersebut dipimpin Sekjen IMO E. Mitropoulos, di IMO Head Quarter, Embankment, London.

Dikatakannya dalam pembukaan sidang, Sekjen IMO mengimbau perlunya kampanye "Go to sea" kepada para pemuda untuk bekerja di kapal.

Diharapkannya, dengan tema kampanye "Go to Sea" akan dapat meningkatkan persepsi masyarakat tentang industri maritim, serta pemahaman para pemuda tentang keuntungan yang ditawarkan dengan karir sebagai pelaut.

Selain itu diharapkan akan terjadi pergeseran nilai kualitas hidup di laut dengan pendekatan tawaran karir alternative di darat.

Menurut Hadi Supriyono, dalam kesempatan itu Sekretaris Jenderal IMO, juga mengingatkan pentingnya pelayaran yang keselamatan, aman dan bersih lingkungan dalam sistem perdagangan dunia.
Dalam sidang IMO itu juga disampaikan untuk menyambut Hari Maritim Dunia 2009, Sekjen IMO mengusulkan tema "Climate Change: is challenge for IMO too"
Dikatakannya, pemilihan tema itu telah mendapatkan persetujuan dari sidang Council.

Selain itu Hadi Supriyono mengatakan bersama rekan dari Departemen Perhubungan, mengikuti kelompok kerja yang membahas Contact Point on Piracy off coast of Somalia di gedung IMO.

Dalam kelompok kerja kali ini yang menjadi koordinator adalah dari kantor kementerian luar negeri Inggeris (FCO - Foreign & Commonwealth Office) dibahas langkah-langkah konkret dalam upaya menekan piracy di Golf of Aden dan perairan lepas pantai Somalia.

Posisi Indonesia dalam kelompok kerja adalah untuk mengamankan kedaulatan RI bila ada upaya pengaturan yang mungkin menyimpang dari UNCLOS 1982, ujarnya. Pencegahan kebakaran
Sementara itu dalam sidang ke-53 "Sub-Committee on Fire Protection" yang dipimpin J.C. Cubisino (Argentina) dan Wakil Pimpinan C. Abbate (Italia), dihadiri delegasi dari 56 Negara anggota termasuk delegasi RI, dua Negara Anggota Asosiasi, dan organisasi Antar Pemerintah, serta 16 Organisasi Non-Pemerintah.

Dalam sidang itu delegasi Indonesia terdiri atas Capt. Jimmy Abubakar Nikijuluu, Sesditjen Hubungan Laut, Ditjen Hubla, Hadi Supriyono, Atase Perhubungan KBRI London dan Karolus Sengadji, Dit. KPLP, Ditjen Hubla
Dalam kelompok kerja dua dibahas tentang "Measures to prevent explosions on oil and chemical tankers transporting low-flashpoint cargoes" dipimpin Capt. D. Morris dari Inggris.

Menurut Hadi Supriyono, dalam sidang kelompok kerja dua bertugas memperhatikan hal teknik dan operasional yang dilakukan mencegah terjadinya kebakaran dan ledakan di kapal tanker minyak dan kapal tanker chemical yang membawa muatan dengan titik bakar yang rendah.

Untuk itu perlu diambil langkah operasional dalam kaitannya dengan faktor manusia serta meningkatkan nilai tambah pencegahan kebakaran dan ledakan terutama dalam kaitannya dengan muat-bongkar muatan, pembersihan tanki dan pemeriksaan tanki.

Dikatakannya Direktorat Teknis Ditjen Hubla perlu mencermati kemungkinan terjadinya kesulitan dalam implementasi pengaturan dan secara dini dapat menyampaikan keberatan ke IMO melalui pengajuan dokumen sebelum ketentuan itu di adopsi dan diterapkan.

Pada sidang tersebut terjadi diskusi yang intensif tentang usulan Norwey bahwa kapal tanker chemical dibawah 20.000 dwt harus dilengkapi dengan peralatan Innert Gas System (IGS).

Pada prinsipnya para delegasi tidak menolak usulan Norwey dengan alasan bahwa terjadinya ledakan di kapal tanker chemical tidak tergantung dari besar kecilnya kapal, karena kapal ukuran lebih kecil dari 20.000 dwt juga perlu dilengkapi dengan IGS.

Banyak delegasi yang menyarankan agar dalam mengambil keputusan, sub-committee harus hati-hati karena terdapat unsur ekonomi apabila hal ini diterapkan.

Selain itu, faktor manusia menunjukkan bukti terjadinya ledakan di kapal tanker chemical, dengan dilengkapinya IGS belum dapat menjamin kapal terhindar dari bahaya ledakan tanpa memperhatikan faktor manusia baik di kapal maupun di darat.

Menurut Hadi Supriyono, menjadi perhatian Delegasi Indonesia apabila usulan ini berkembang lebih jauh dan akhirnya diberlakukan tidak hanya terhadap kapal baru, tetapi juga terhadap kapal yang sudah ada (existing ship).

Untuk itu perlu menjadi perhatian bagi Pemerintah Indonesia untuk menyampaikan secara dini kepada semua pemilik, pengusaha dan operator kapal nasional mengantisipasi konsekuensi yang akan terjadi terhadap armada nasional. (U-ZG)***5****

(T.H-ZG/B/S016/S016) 03-03-2009 06:11:26