MENLU PAPARKAN FORUM BALI DI PERTEMUAN PBB
London, 4/3 (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI, DR. Hassan Wirajuda memaparkan kesuksesan Bali Democracy Forum yang diselenggarakan Desember lalu sebagai Forum antarpemerintahan pertama di Asia yang membahas demokrasi seraya menghimbau peserta High Level Segment (HLS) turut serta dalam forum tersebut.
High Level Segment Sesi ke-7 Dewan HAM kali ini secara resmi dibuka Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, demikian keterangan pers PTRI Jenewa yang diterima Antara London, Rabu.
Hadir dalam pembukaan acara itu, Presiden merangkap Menteri Luar Negeri Swiss, Micheline Calmy-Ray sebagai pihak tuan rumah dari penyelenggaraan Sesi ke-7 Dewan HAM PBB yang berlangsung hingga 28 Maret medatang.
Menlu RI, dalam sambutannya, menyampaikan optimisme terhadap pembentukan Dewan HAM sejak tahun 2006, seraya mendorong negara anggota PBB turut dalam proses pembangunan institusi Dewan HAM PBB agar lebih berperan dalam perlindungan dan memajukan HAM di seluruh dunia.
Namun untuk mencapai tujuan tersebut, Menlu RI menghimbau Dewan untuk senantiasa meningkatkan prinsip-prinsip kerja sama dan dialog dalam upaya memajukan dan melindungi HAM melalui semangat kerja sama yang positif dan konstruktif antara Dewan HAM dan Komisaris Tinggi HAM (KTHAM).
Prinsip kerja sama dan dialog, menurut Menlu RI, merupakan dua faktor penting dalam kinerja Dewan HAM PBB karena kemajuan dan perlindungan HAM dapat diterapkan melalui interaksi serta pelaksanaan pengwasan.
Selain itu, Dewan HAM PBB juga merupakan forum yang tepat untuk bertukar pikiran antara negara maju dan negara berkembang dalam aspek HAM melalui peningkatan dialog kemitraan HAM dan kerjasama teknis.
Dalam konteks HAM, Menlu RI menggaris bawahi bahwa Indonesia akan senantiasa berperan aktif dalam upaya mendorong proses pembangunan institusi dalam Dewan HAM PBB.
Sebagai anggota Dewan HAM, Indonesia tengah menjalankan proses "Universal Periodic Review", suatu proses mekanisme pelaporan HAM negara seluruh anggota PBB, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Resolusi 5/1 Dewan HAM PBB.
Lebih dari itu, Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 telah mengundang Pelapor Khusus Pembela HAM, Ms. Hina Jilani serta Pelapor Khusus Penyiksaan, Manfred Nowak, untuk melihat secara langsung situasi dan kondisi HAM di Indonesia sesuai dengan mandat masing-masing.
Indonesia menghargai kunjungan kedua Pelapor Khusus dan berharap agar masukan-masukan yang akan didapatkan dapat membantu upaya Pemerintah memajukan kondisi HAM di dalam negeri.
Dalam konteks kawasan, Indonesia bersama negara-negara anggota ASEAN lainnya telah berhasil mendorong terciptanya "ASEAN Human Rights Body" sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh negara-negara anggota melalui Piagam ASEAN pada bulan Nopember 2007.
Pembentukan badan ini merupakan suatu terobosan baru bagi upaya kemajuan HAM dalam kerangka kawasan Asia Tenggara.
Menlu RI berharap dalam perayaan 60 tahun "Universal Declaration of Human Rights", Dewan HAM PBB senantiasa mementingkan kerja sama dan dialog konstruktif melalui mekanisme yang disepakati secara konsensus serta menghindari praktek-praktek lama seperti naming and shaming sebagaimana terjadi pada masa Komisi HAM PBB.***3****
(T.H-ZG/B/A027/A027) 04-03-2009 05:51:13
Tidak ada komentar:
Posting Komentar