PENGUATAN HAM

PBB: INDONESIA PALING PROGRESIF DALAM PENGUATAN HAM

London, 4/6 (ANTARA) - Indonesia diakui sebagai salah satu negara yang paling progresif dalam penguatan mekanisme HAM di tingkat nasional maupun di kawasan Asia tenggara atau ASEAN.

Hal itu disampaikan Kepala Divisi Asia Pasifik Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB, Rory Mungoven, pada Seminar mengenai Mekanisme HAM di Asia yang diadakan Universitas Essex, Inggris bekerja sama dengan KBRI London di Ruang Crutacala KBRI London, Jumat.

Rory Mungoven kemudian menunjuk berbagai upaya dilakukan Indonesia baik di tingkat nasional melalui pendirian Komnas HAM maupun di tingkat kawasan, khususnya melalui inisitatif pendirian Bali Democracy Forum dan penguatan mekanisme HAM di ASEAN.

Seminar yang diadakan di KBRI London merupakan bagian dari the 3rd Human Rights in Asia Conference, yang diselenggarakan secara tahunan University of Essex Human Rights Centre berlangsung selama dua hari di London dan Essex, ujar Sekretaris Satu KBRI London, Novan Ivanhoe Saleh kepada Antara, Sabtu.

Dalam seminar sesi pertama di KBRI, hadir tiga pembicara, yaitu wakil Indonesia di ASEAN Inter-governmental Commission for Human Rights, Rafendi Djamin , kemudian Profesor Hukum Internasional Bangor Law School,Dr Suzannah Linton dan aktivis HAM Palestina lulusan Universitas Essex, Mervat ishmawi.

Duta Besar RI untuk Inggris, Yuri Octavian Thamrin menyampaikan bahwa Indonesia setelah fase reformasi memiliki komitmen tinggi untuk mempromosikan dan melindungi demokrasi serta HAM.

Dalam hal ini, Indonesia berhasil menciptakan kondisi yang kondusif bagi berkembangnya promosi dan perlindungan demokrasi dan HAM melalui proses penguatan parlemen , media yang bebas dan independen, peranan masyarakat madani, dan sebagainya.

Dubes Yuri Thamrin membenarkan proses demokrasi dan pemajuan HAM di Indonesia masih belum sempurna. Oleh karena itu, Indonesia selalu menyambut baik berbagai macam saran dan kritik yang obyektif dan konstruktif dari berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri.

Selain itu, Dubes Yuri menekankan kebijakan luar negeri Indonesia yang merefleksikan berbagai nilai baru serta kemajuan yang terjadi di dalam negeri, seperti peran aktif Indonesia dalam mendorong penguatan upaya promosi dan perlindungan HAM di tingkat regional dan global, utamanya dalam konteks ASEAN melalui pembentukan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Rights (AICHR).

Disisi lain, Indonesia juga menyadari adanya perkembangan politik internasional HAM (, dimana negara merupakan salah satu aktor selain adanya peningkatan peran dari organisasi regional dan internasional, LSM/aktivis HAM serta akademisi.

Untuk itu, Pemerintah RI berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama secara kreatif, konstruktif, serta objektif dengan beragam aktor tersebut.

Komitmen Pemerintah RI tersebut tercermin melalui penunjukan Rafendi Djamin, seorang aktivis HAM yang kritis dan memiliki kredibilitas tinggi, sebagai wakil Indonesia dalam AICHR.

Hal ini menunjukkan kepeloporan dan keseriusan Indonesia dalam upaya memajukan promosi dan perlindungan HAM, kata Dubes RI.

Seminar dihadiri oleh lebih dari 70 peserta yang terdiri atas kalangan akademisi berbagai universitas di Inggeris , kalangan LSM serta aktivis HAM (Amnesty International, Article 19, AHRC, Minority Rights Group International, REDRESS Trust, Solidarity with Refugees, International Human Rights Law).

Beberapa pembicara baik dalam seminar di KBRI London maupun dalam sesi seminar di lokasi lain seperti Amnesty International, Daiwa Centre dan Essex University menyampaikan pujiannya berbagai perkembangan positif yang diraih Indonesia dalam meningkatkan penegakan, promosi dan perlindungan HAM baik pada tingkatan domestik maupun juga kepeloporan Indonesia di bidang HAM pada kawasan serta di tingkat global. ***6***

(ZG)/C/A011)
(T.H-ZG/C/A011/A011) 04-06-2011 08:21:14