FADILAH SUPARI TEGASKAN KEMBALI PENTINGNYA MEKANISME BARU VIRUS SHARING
London, 22/5 (ANTARA) - Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, menagih janji soal virus sharing dan benefit secara adil, transparan dan setara, sebagaimana kesepakatan pada sidang WHA (World Health Assembly) ke-60 dan IGM-PIP (Inter-Governmental Meeting of Pandemic Influenza Preparedness) tahun lalu di Jenewa.
Hal itu disampaikan Menkes pada Sidang WHA ke-61 yang berlangsung dari tanggal 19 hingga 24 Mei dengan mengambil tema "Health Related to the Millenium Development Goals (MDGs)" di Jenewa, Swiss.
Demikian keterangan yang diterima ANTARA London, dari Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan di Jakarta dan Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa, Rabu.
Menurut Menkes, negara-negara anggota Organisasi kesehatan Sedunia (WHO) telah menyetujui usulan Indonesia agar mekanisme virus sharing konsisten dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara.
Diakuinya, sejak adanya debat tentang virus sharing dan benefits sharing maka sistem Global Inisiative Surveilance Network (GISN) yang berlangsung selama 60 tahun tidak akan pernah adil, transparan dan setara sampai kedaulatan dan hukum negara pengirim virus dipertimbangkan.
Oleh karena itu, GISN harus diganti dengan mekanisme baru, ujarnya.
Sebagai organisasi yang mengatur sistem kesehatan dunia, WHO diminta tidak mengesampingkan kepentingan negara berkembang, tetapi harus memberikan pelayanan kepada seluruh negara anggota jika menginginkan pencapaian kesehatan yang lebih baik secara menyeluruh bagi umat manusia di dunia.
Menkes tidak sependapat dengan salah satu negara anggota yang menyatakan GISN dan tradisinya yang berlangsung selama 60 tahun telah mencapai keberhasilan dalam kesehatan global.
"Mereka tidak melihat banyak fakta yang justru merugikan negara-negara berkembang," ujarnya.
Menkes menjelaskan kemampuan produksi vaksin yang kurang dari lima persen penduduk dunia saat ini justru merupakan suatu kegagalan besar, sementara akses dan alih teknologi belum diperoleh negara-negara berkembang.
Situasi ini juga mendukung fakta bahwa program stockpiling (penyediaan stok obat) gagal memenuhi tantangan kesiapsiagaan dunia menghadapi pandemi influenza.
Karena itu , Menkes menegaskan kembali bahwa virus sharing dan benefits sharing adalah tanggung jawab bersama baik negara maju maupun negara berkembang.
Siti Fadilah Supari lebih lanjut menegaskan Indonesia tidak takut untuk mengemban tanggung jawab dalam virus sharing asalkan sistem itu memberikan keuntungan bagi negara berkembang dan menghasilkan sistem yang adil, transparan dan seimbang.
Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam kesehatan masyarakat dunia sebagaimana telah ditunjukkan selama ini, ujarnya.
Dalam sidang WHA itu, Menkes juga menyoroti tujuan MDGs akan sulit dicapai karena berbagai kendala seperti adanya kenaikan harga minyak dunia yang berpengaruh pada kenaikan harga pangan dunia yang berdampak pada kerawanan pangan.
***4***(U-ZG) /B/A011)(T.H-ZG/B/A011/A011) 22-05-2008 05:23:19
Tidak ada komentar:
Posting Komentar