SOSIALISASI ANTI KORUPSI

TIIMI :SOSIALISASI ANTI KORUPSI KE SELURUH LAPISAN

London, 8/12 (ANTARA) - Temu Ilmiah Internasional Mahasiswa Indonesia (TIIMI) yang digelar Perhimpunan Pelajar Indonesia se-United Kingdom (PPIUK) menilai masyarakat Indonesia masih perlu dididik tentang batas-batas korupsi yang jelas dan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Demikian kesimpulan Temu Ilmiah Internasional Mahasiswa Indonesia (TIIMI) yang digelar PPIUK dengan mengundang mahasiswa Indonesia dari seluruh dunia untuk berdiskusi mengenai topik dan pengaruhnya terhadap Indonesia, ujar Ketua Panitia TIIMI2008 M. Irfan Assaat kepada koresponden Antara London, Minggu.

Menurut Irfan Assaat, acara yang digelar setiap tahun oleh PPI Inggeris sejak Jumat lalu dengan harapan agar mahasiswa Indonesia memiliki media untuk memaparkan ide dan penelitian dari pendidikan yang dilakukan untuk membantu membangun Indonesia.

Diakuinya tahun ini, TIIMI mengangkat tema "Corruption Culture: Future Perspectives" karena korupsi menjadi masalah di Indonesia dan usaha KPK dalam beberapa tahun terakhir mengangkat isu yang akan dibahas lebih lanjut.

Sebanyak 15 peserta terpilih dari Indonesia, Belanda, Skotlandia, Spanyol dan Korea Selatan diundang panitia untuk memaparkan karya tulis mereka.

Dikatakannya , selain mengundang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar,maka PPI Inggeris bekerja sama dengan Atdikbud KBRI London dan British Council juga mengundang Deputi eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Rizal Sukma.

Dalam paparannya, Rizal Sukma yang berbicara tentang kondisi korupsi di Indonesia secara umum dan mempertanyakan beberapa badan yang sepertinya belum tersentuh oleh KPK.

Sedangkan Antasari Azhar anggota KPK lainnya Bibit Waluyo menjelaskan bagaimana KPK bekerja dan masyarakat yang belum jelas mengetahui batas-batas definisi korupsi.


Tidak bisa sendiri
Dijelaskan lebih lanjut oleh Antasari Azhar bahwa KPK tidak mungkin bekerja sendiri memberantas korupsi tanpa kerja sama dan niat yang baik dari segenap unsur dan institusi di Indonesia.

Penyelidikan kasus BLBI misalnya memerlukan bantuan yang luas dari BI, BPPN yang kini menjadi PT Perusahaan Pengelola Aset(PPA) , Departemen Keuangan, dan Kejaksaan Agung. Tanpa itu sulit maka bagi KPK bisa maju menuntaskannya, ujarnya.

Antasari juga secara langsung membantah isu tentang adanya persaingan Kejaksaan Agung dengan KPK utamanya dalam hal anggaran.

"Saya hanya meluruskan berita yang beredar bahwa untuk penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK hanya menghabiskan dana rata-rata Rp23 juta, dan bukan Rp400 juta seperti yang diberitakan berbagai media," katanya.

Antasari yang pernah menjabat Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan membantah adanya upaya penggembosan KPK oleh Polri.

"Pejabat Polri yang diperbantukan ke KPK bisa saja ditarik jika diperlukan oleh kesatuannya, tentu saja dengan berkoordinasi lebih dengan KPK", tukasnya.

Menyinggung informasi yang disampaikan seorang peserta bahwa London menjadi tempat favorit pejabat pemerintah Indonesia mengadakan berbagai jenis kunjungan, sosialisasi dan sejenisnya, Antasari siap memprosesnya dan apa ada unsur potensi korupsinya atau tidak.

Sementara itu, pembicara TIIMI lainnya mempresentasikan karya tulis mulai dari kapitalisme sebagai akar dari budaya korupsi, perlunya KPK bekerja sama dengan pemuda, privatisasi badan usaha yang membuka celah korupsi, sampai sistem informasi dalam lingkungan kerja.

Menurut Irfan, dimasa datang hasil Temu Ilmiah pelajar Indonesia di Luar negeri akan dibukukan dan disebarkan ke instansi-instansi pendidikan dan pemerintahan yan bersangkutan.

Selain itu , para wakil pembicara TIIMI dari Indonesia yang membentuk komisi pemuda bekerja sama dengan KPK melakukan sosialisasi pemberantasan korupsi pada pemuda Indonesia.***3***

ZG/C/A011)


(T.H-ZG/C/A011/A011) 08-12-2008 08:50:55