RI TERUS DORONG PERUNDINGAN DOHA

RI TERUS DORONG PERUNDINGAN DOHA

London, 1/4(ANTARA) - Duta Besar/Deputi Wakil Tetap II Perutusan Tetap RI untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO-World Trade Organization), Erwidodo mengatakan penyelesaian perundingan Putaran Doha perlu terus didorong melalui intensifikasi pembahasan teknis di Jenewa maupun perundingan politis di tingkat Menteri.

Hal itu disampaikan Dubes Erwidodo, yang memimpin Delegasi RI pada sidang-sidang 'Stocktaking' WTO di Jenewa, demikian keterangan yang diterima koresponden Antara London, Kamis.

Berbicara atas nama kelompok G-33 (46 negara yang memperjuangkan keringanan bagi negara berkembang dalam proses liberalisasi WTO bidang pertanian), Dubes Erwidodo menyatakan kesiapan melanjutkan pembahasan teknis dengan kelompok negara eksportir.

Hal itu untuk menemukan bentuk kompromi dari arsitektur Special Safeguard Mechanism (SSM).

Menurut Dubes, G-33 menuntut arsitektur SSM yang sederhana dan mudah dioperasikan agar efektif melindungi petani negara berkembang dari serbuan banjir impor atau anjloknya harga dunia.

Sementara itu Dirjen WTO, Pascal Lamy, mengatakan 'Stocktaking' bertujuan untuk mengevaluasi secara akurat kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi 'gaps and size of the gaps' yang masih tersisa di semua sektor Putaran Doha yang berlangsung delapan tahun.
Untuk selanjutnya memutuskan langkah ke depan guna mengatasi kesenjangan yang dimaksud menuju ke penyelesaian Putaran Doha secepatnya.

Dirjen WTO menyampaikan harapannya agar kegiatan 'stocktaking' dapat mengirimkan signal kuat kepada dunia mengenai pentingnya penyelesaian Putaran Doha.

Para Ketua Perunding di seluruh sektor, seperti pertanian, jasa, industri, hak atas kekayaan intelektual, lingkungan, pembangunan, fasilitasi perdagangan, penyelesaian sengketa, subsidi perikanan, anti-dumping dan subsidi, menyampaikan laporan faktual perkembangan perundingan berikut kesenjangan yang tersisa.

Dalam proses konsultasi melalui berbagai format dan konfigurasi, negara anggota diminta memilih cara untuk mengatasi kesenjangan dimaksud dan memutuskan langkah ke depan agar Putaran Doha selesai secepatnya.

Sebagian kecil negara berkembang, kecewa dengan ketidakjelasan posisi runding Amerika Serikat pasca terpilihnya Presiden Obama, cenderung menginginkan penghentian sementara proses perundingan.

Alasannya untuk menghindari 'backtracking' yaitu menyuarakan kembali posisi-posisi runding lama. Namun mayoritas negara anggota WTO lain, termasuk Indonesia, mengambil posisi sebaliknya yakni risiko 'suspension' lebih besar dibanding melanjutkan perundingan.

Putaran Doha perlu secepatnya diselesaikan karena di dalamnya terkandung berbagai manfaat. Sedangkan manfaat penyelesaian Putaran Doha akan memberikan kepastian dan memperkokoh tata aturan perdagangan multilateral (global) di masa depan.

Keberadaan aturan WTO terbukti telah dapat membantu dunia terhindar dari perang proteksionisme di kala krisis pada 2009.

Tata aturan tersebut perlu diperkuat dan disempurnakan agar proteksionisme dapat dicegah atau diminimumkan di masa datang.

Manfaat berikutnya adalah penyelesaian Putaran Doha sangat ditunggu oleh negara-negara miskin yang telah dijanjikan akan memperoleh manfaat seperti reformasi perdagangan kapas dan operasionalisasi pemberian perlakuan khusus dan akses pasar di sektor barang dan jasa (Duty-free Quota-free market access dan LDCs modalities).

Sikap mayoritas negara anggota WTO diungkapkan oleh Dirjen WTO pada sidang 'wrap-up Trade Negotiating Committee (TNC)' hari terakhir.

Pada akhir kegiatan 'stocktaking' disimpulkan bahwa perlunya komitmen politis yang tinggi dan didukung dengan kerja tehnis yang komprehensif untuk dapat menjembatani kesenjangan tersebut.

Dirjen WTO menyampaikan beberapa langkah tindak lanjut, yaitu meminta Ketua Perundingan untuk terus melakukan konsultasi dengan negara anggota, menyelenggarakan pertemuan 'Trade Negotiations Committee' (TNC) secara lebih sering dalam rangka menjamin transparansi, dan melakukan konsultasi dengan negara anggota melalui berbagai 'variable geometry' dalam rangka mengkuantifikasi kesenjangan yang ada serta jalan pemecahannya.

Untuk mendukung langkah-langkah tersebut, Dirjen WTO akan memanfaatkan beberapa forum pertemuan seperti Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Cairns Group di Punta Del Este, APEC, G20 dan OECD untuk menggalang dukungan politis bagi penyelesaian Putaran Doha.

Langkah ini dipandang sangat penting, sambil menunggu waktu yang lebih tepat untuk menyelenggarakan PTM di Geneva.

(U-ZG)
(T.H-ZG/C/S004/S004) 01-04-2010 07:43:10