INDONESIA KOMITMEN KERJASAMA DENGAN ANTI KORUPSI PBB
London, 13/5
(Antara) - Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara lain, masyarakat
sipil dan organisasi-organisasi internasional untuk mendukung percepatan
pelaksanaan ketentuan sukarela PBB Konvensi Anti Korupsi .
Komitmen
Indonesia itu disampaikan dalam konferensi Tingkat Tinggi Anti-Korupsi (UK
Anti-Corruption Summit) yang berlangsung di London selama dua hari, 11-12 Mei
lalu, kata Minister Counsellor Fungsi Politik KBRI London, Dindin Wahyudin
kepada Antara London, Kamis.
Dalam
konferensi KTT Anti Korupsi, delegasi Indonesia diketuai Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden RI dan Pimpinan DPR RI, dan juga Presiden Global
Organization of Parliamentarians Against Corruption/GOPAC, Fadli Zon serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme Komjen Pol Drs HM Tito Karnavian, MA Ph.D.
Dalam
kesempatan tersebut Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan sempat berbicara
dengan PM Cameron yang menyampaikan sangat puas dengan hasil kunjungan Presiden
RI ke Inggris bulan April lalu.
Indonesia
juga menyampaikan komitmen untuk memberantas korupsi dan suap di tingkat daerah
dengan memperkuat South Partai Asia Tenggara Anti Korupsi menanamkan budaya anti - korupsi melalu
pendidikan anti - korupsi dan kampanye.
Indonesia bekerja menuju implementasi penuh dari
prinsip-prinsip Prinsip G20 untuk
mempromosikan Integritas dalam Pengadaan Publik dan ketentuan yang
relevan di Inggris Nations Convention Against Corruption. Indonesia akan bekerja menuju implementasi penuh dari
G20 Anti - Korupsi Data Terbuka.
Sementara itu
Fadli Zon, Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption
(GOPAC) kepada Antara London mengatakan kerjasama Internasional dalam
memberantas korupsi amat penting.
Dikatakannya
ada beragam pihak yang dapat mendorong
dan membantu upaya pemberantasan korupsi. "Masyarakat sipil misalnya dapat
memperkuat sistem whistleblower dan mekanisme untuk melindungi sang whistblewer
nya," ujar Fadli Zon.
Fadli Zon
yang bersama Prabowo Subianto mendirikan Partai Garindra dalam acara puncak KTT
anti korupsi juga menyoroti dalam
konferensi mengenai pentingnya perusahaan mengekspose penerima manfaat dari
beragam aktivitas bisnis yang ada.
Hal ini untuk
menghindari keberadaan perusahaan cangkang yang hanya dapat menjadi sarana
penghindaran pajak maupun pencucian uang, ujarnya.
Di luar
sidang Anti Korupsi, Fadli Zon, bersama Kepala BNPT Tito Karnavian, menghadiri
berbagai pertemuan terkait masalah keamanan dan Papua.
Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan juga melakukan beberapa pertemuan
untuk meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang penanggulangan terorisme
dan korupsi.
Selain
pertemuan dengan pemerintah Inggris,
Menkopolhukam, Luhut Panjaitan
bertemu dengan beberapa pengusaha dan investor Inggris serta Lord Harries of
Penthegarth menyampaikan informasi mengenai perkembangan terakhir di Papua.
***2***
(ZG)
(T.H-ZG/B/A. Lazuardi/A. Lazuardi) 13-05-2016 22:05:03
Tidak ada komentar:
Posting Komentar