Kamis, 19 Mei 2016

LONDON



INDONESIA KOMITMEN KERJASAMA DENGAN ANTI KORUPSI PBB
          London, 13/5 (Antara) - Indonesia akan bekerja sama dengan negara-negara lain, masyarakat sipil dan organisasi-organisasi internasional untuk mendukung percepatan pelaksanaan ketentuan sukarela PBB Konvensi Anti Korupsi .

         Komitmen Indonesia itu disampaikan dalam konferensi Tingkat Tinggi Anti-Korupsi (UK Anti-Corruption Summit) yang berlangsung di London selama dua hari, 11-12 Mei lalu, kata Minister Counsellor Fungsi Politik KBRI London, Dindin Wahyudin kepada Antara London, Kamis.

         Dalam konferensi KTT Anti Korupsi, delegasi Indonesia diketuai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan mewakili Presiden RI dan  Pimpinan DPR RI, dan juga Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption/GOPAC, Fadli Zon serta  Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Komjen Pol Drs HM Tito Karnavian, MA Ph.D.

         Dalam kesempatan tersebut Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan sempat berbicara dengan PM Cameron yang menyampaikan sangat puas dengan hasil kunjungan Presiden RI ke Inggris bulan April lalu.

         Indonesia juga menyampaikan komitmen untuk memberantas korupsi dan suap di tingkat daerah dengan memperkuat South Partai Asia Tenggara Anti Korupsi  menanamkan budaya anti - korupsi melalu pendidikan anti - korupsi dan kampanye.

         Indonesia  bekerja menuju implementasi penuh dari prinsip-prinsip Prinsip G20 untuk  mempromosikan Integritas dalam Pengadaan Publik dan ketentuan yang relevan di Inggris Nations Convention Against Corruption. Indonesia  akan bekerja menuju implementasi penuh dari G20 Anti - Korupsi Data Terbuka.

         Sementara itu Fadli Zon, Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) kepada Antara London mengatakan kerjasama Internasional dalam memberantas korupsi amat penting.

          Dikatakannya ada beragam pihak yang dapat  mendorong dan membantu upaya pemberantasan korupsi. "Masyarakat sipil misalnya dapat memperkuat sistem whistleblower dan mekanisme untuk melindungi sang whistblewer nya," ujar Fadli Zon.

         Fadli Zon yang bersama Prabowo Subianto mendirikan Partai Garindra dalam acara puncak KTT anti korupsi  juga menyoroti dalam konferensi mengenai pentingnya perusahaan mengekspose penerima manfaat dari beragam aktivitas bisnis yang ada.

         Hal ini untuk menghindari keberadaan perusahaan cangkang yang hanya dapat menjadi sarana penghindaran pajak maupun pencucian uang, ujarnya.

          Di luar sidang Anti Korupsi, Fadli Zon, bersama Kepala BNPT Tito Karnavian, menghadiri berbagai pertemuan terkait masalah keamanan dan Papua.

          Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan juga melakukan beberapa pertemuan untuk meningkatkan kerjasama kedua negara di bidang penanggulangan terorisme dan korupsi.

         Selain pertemuan dengan pemerintah Inggris,  Menkopolhukam, Luhut  Panjaitan bertemu dengan beberapa pengusaha dan investor Inggris serta Lord Harries of Penthegarth menyampaikan informasi mengenai perkembangan terakhir di Papua. ***2***
(ZG)

(T.H-ZG/B/A. Lazuardi/A. Lazuardi) 13-05-2016 22:05:03

Tidak ada komentar: