Menlu Bahas Kelapa Sawit dengan Menlu Belanda
News ID: 162034
London (ANTARA) -
Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi membahas isu kelapa sawit dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Stephanus (Stef) Abraham Blok di Kemlu Belanda yang memiliki arti penting bagi Indonesia, terutama dalam upaya menghapus kemiskinan.
Dalam pertemuan itu Menlu Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Stephanus (Stef) Abraham Blok di Kemlu Belanda tanggal 5 April 2019.
Counsellor Fungsi Politik KBRI Denhaag Yuliana Bahar kepada Ntra London, Sabtu mengatakan bagi Indonesia, isu kelapa sawit tidak hanya sekedar sustainability, namun juga menyangkut pencapaian Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .
Dalam kesempatan tersebut Menlu menyampaikan kekecewaan atas diadopsinya Draft Delegated Act yang diskriminatif mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai minyak nabati berisiko tinggi Indirect Land Use Change (ILUC) oleh Komisi Eropa. Ditekankan pentingnya pembahasan yang berimbang atas isu kelapa sawit.
Selain isu kelapa sawit, kedua menteri juga membahas berbagai isu dalam kerangka hubungan bilateral kedua negara. Menlu RI menyampaikan berbagai kemajuan HAM di Indonesia.
Selain itu kedua menteri juga membahas beberapa isu dalam kerangka multilateral, diantaranya agenda presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2019. Dalam hal ini Menlu RI menyampaikan undangan kepada Menlu Blok untuk dapat hadir pada salah satu debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York dalam masa presidensi Indonesia.(ZG)
Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi membahas isu kelapa sawit dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Stephanus (Stef) Abraham Blok di Kemlu Belanda yang memiliki arti penting bagi Indonesia, terutama dalam upaya menghapus kemiskinan.
Dalam pertemuan itu Menlu Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Belanda, Stephanus (Stef) Abraham Blok di Kemlu Belanda tanggal 5 April 2019.
Counsellor Fungsi Politik KBRI Denhaag Yuliana Bahar kepada Ntra London, Sabtu mengatakan bagi Indonesia, isu kelapa sawit tidak hanya sekedar sustainability, namun juga menyangkut pencapaian Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan .
Dalam kesempatan tersebut Menlu menyampaikan kekecewaan atas diadopsinya Draft Delegated Act yang diskriminatif mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai minyak nabati berisiko tinggi Indirect Land Use Change (ILUC) oleh Komisi Eropa. Ditekankan pentingnya pembahasan yang berimbang atas isu kelapa sawit.
Selain isu kelapa sawit, kedua menteri juga membahas berbagai isu dalam kerangka hubungan bilateral kedua negara. Menlu RI menyampaikan berbagai kemajuan HAM di Indonesia.
Selain itu kedua menteri juga membahas beberapa isu dalam kerangka multilateral, diantaranya agenda presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan PBB bulan Mei 2019. Dalam hal ini Menlu RI menyampaikan undangan kepada Menlu Blok untuk dapat hadir pada salah satu debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York dalam masa presidensi Indonesia.(ZG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar