POLITIK LUAR NEGERI RI

POLITIK LUAR NEGERI RI BERPIJAK HUKUM INTERNASIONAL

London, 9/4 (ANTARA) - Duta Besar RI untuk Republik Hungaria, Mangasi Sihombing mengatakan bahwa politik luar negeri Indonesia tetap berpijak pada prinsip prinsip hubungan dan hukum internasional.

Hal itu disampaikan Dubes Mangasi Sihombing dalam ceramahnya didepan para peserta Akademi Diplomatik Kroasia di Zagreb, ujar Shinta Hapsari, Sekretaris III, Pensosbud KBRI Budapest kepada koresponden Antara London, Kamis.
Dikatakannya ceramah dihadiri Konsul Kehormatan Indonesia untuk Kroasia, Dr. Zlatko Katavic, serta pimpinan akademi, Dr. Mladen Andrlic, berlangsung bertepatan dengan diterimanya Kroasia menjadi anggota NATO sebagai wujud hak mempertahankan diri secara kolektif.
Dalam ceramahnya Dubes Mangasi mengatakan bahwa untuk memahami politik luar negeri dan diplomasi sebuah negara perlu memahami latar belakang sejarah terbentuknya bangsa dan negara bersangkutan.
Menurut Dubes, pandangan hidup dan cita-cita berbangsa dan bernegara ditempa oleh pengalaman yang panjang dan sering merupakan pengalaman pahit seperti Indonesia yang pernah dibawah kolonialisme barat selama 3,5 abad.

Dengan penderitaan yang dialami akibat penjajahan maka sejak lahirnya Indonesia mengambil sikap anti-kolonialisme dalam politik luar negerinya.

Selain itu, Indonesia juga berupaya memajukan kerjasama internasional dalam membangun tata hubungan dunia baru untuk menegakkan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan berdasarkan keadilan dan kemerdekaan.

Dikatakanya memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah hak-hak yang tak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut bagaikan dua sisi dari sebuah mata uang.
Dubes juga mengatakan, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945, Dasa Sila Bandung yang diadopsi Gerakan Non Blok (GNB) dan hukum internasional menjadi pijakan Indonesia dalam berkiprah di organisasi dan forum regional serta forum international dimana Indonesia menjadi anggota atau pemrakarsa.

Menanggapi pertanyaan hadirin, Dubes memandang bahwa Kroasia yang merupakan pecahan dari negara Yugoslavia yang dulu dikenal sebagai salah satu kampiun GNB juga akan tetap terinspirasi oleh nilai-nilai perjuangan GNB.

Ia menjelaskan, GNB mempunyai nilai-nilai yang bersifat universal, berlaku dimana-mana dan menembus batas generasi. Ia menekankan bahwa hubungan kejiwaan GNB akan dapat menjadi perekat kerjasama bilateral Indonesia dengan Kroasia.

Sementara itu dalam kaitan G-20, Dubes menjelaskan partisipasi Indonesia merupakan pengakuan bobot peranan Indonesia di dunia internasional.
Ia mengungkapkan, saran atau pandangan Indonesia dipertimbangkan forum G-20 termasuk perkuatan lembaga keuangan internasional, walaupun perlu dicatat, bahwa komitmen untuk membantu negara-negara berkembang masih perlu diperluas.

Mengenai tuduhan bahwa negara berkembang ikut mengambil langkah-langkah proteksionisme saat ini, Dubes mengemukakan bahwa langkah itu tidak sama dengan proteksionisme yang dilakukan negara-negara maju dan besar.

Diakuinya krisis finansial dan ekonomi dunia terjadi karena tindakan dan kebijakan yang keliru dari negara maju dan besar, sementara negara berkembang terkena dampak negatifnya. "Untuk itu negara berkembang patut mengambil langkah-langkah pencegahan dampak yang lebih dalam, jadi motivasinya berbeda," katanya.

Lagipula menurut dia, selama ini kepentingan negara-negara berkembang masih banyak terabaikan termasuk dalam perundingan-perundingan WTO.
Oleh karena itu, demokratisasi tata hubungan international termasuk ekonomi mutlak diperlukan, demikian Dubes Mangasi Sihombing.(U-ZG)***2***
(T.H-ZG/B/B013/B013) 09-04-2009 15:30:28