PRIVATISASI DAN IT-NISASI

PRIVATISASI DAN IT-NISASI TINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

London, 30/11 (ANTARA) - Privatisasi pendidikan dan teknologi informasi atau IT-nisasi di perguruan tinggi merupakan dua hal penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Indonesia dan juga sebagai alternatif dari sumber pembiayaan.

Hal itu disampaikan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim (ICMI) Inggris Dr Suryanto Mahdiputra dalam diskusi pendidikan tinggi bertema "Strategi Bersaing Bangsa Indonesia melalui Dunia Pendidikan Tinggi" yang diadakan di London, Sabtu.

Diskusi yang digelar ICMI UK itu dihadiri Atase Pendidikan KBRI London Prof Riza Sihbudi, dosen Matematika Univeritas Nottigham Hadi Susanto dan mahasiswa Indonesia yang tengah menempuh pendidikan Phd di Inggeris.

Menurut mantan Ketua Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Inggris, "privatisasi", merupakan satu "jargon" yang sangat menakutkan, terlebih bila dihubungkan dengan masalah pendidikan dimana sebagian orang mentabukannya.

Untuk itu syarat majunya suatu tradisi akademis adalah dikedepankannya aspek reasoning atau penalaran bukan pada pada masalah pembiayaan, ujar alumni Newcastle University.

Dikatakan selama ini secara tradisional, harapan penyedia pembiayaan pendidikan selalu ditumpukan kepada anggaran pemerintah.

Hal ini yang juga disuarakan wakil rakyat, dan hasilnya sementara cukup menggembirakan dimana untuk pertama kalinya Amandemen terbaru UUD 1945 memasukkan porsi 20 persen APBN dan APBD bagi pembiayaan pendidikan.

Dr Suyanto Mahdi Putra, yang pernah mendapat penghargaan sebagai mahasiswa terbaik internasional di bidang ilmu teknik dari sebuah organisasi ternama di Inggris, mengatakan, untuk tahun 2009, pemerintah menganggarkan sebesar Rp244 triliun.

Namun terlepas berapa persen alokasi dana pendidikan yang disiapkan Pemerintah bila dibandingkan dengan anggaran pendidikan negara maju yang menjadi tolok ukur seperti Inggeris, Amerika, Jerman, Prancis maupun Jepang tampaknya masih jauh.

Jika 20 persen anggaran pendidikan sudah dipenuhi, impian kualitas pendidikan yang diidamkan tidak akan secara linear, apalagi eksponensial, melejit membuat kualitas pendidikan Indonesia sekelas dengan mereka.

Lalu bagaimana solusinya? Privatisasi, tanya Suryanto Mahdiputra, yang saat ini bekerja sebagai konsultan industri konstruksi di London.
Dikatakannya langkah Pemerintah memulai proses memandirikan Perguruan Tinggi yang dilegalkan melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 sudah sangat baik, namun perlu segera diikuti oleh kebijakan lain sejenis.

Menurut Suryanto Mahdiputra, "Anggaran pemerintah saja tidak akan pernah cukup untuk membiayai pendidikan kita jika mutu pendidikan kelas dunia adalah targetnya".

Sementara mengenai IT-nisasi Pendidikan, Madhi mengatakan salah satu dari sekian banyak kelemahan pendidikan Indonesia adalah ketertinggalan nya dalam mengadopsi teknologi informasi.

Proses ajar mengajar masih sangat manual dan tradisional, akses internet demikian sulitnya dan bahkan internet masih dianggap barang mewah.

Praktis akses ke database akademik global melalui jurnal-jurnal online dan database lain menjadi barang langka.

Parahnya, interkomunikasi akademik dalam skala dalam negeri masih sangat sulit dilakukan. Jurnal ilmiah dan prosiding yang diterbitkan oleh satu perguruan tinggi masih sulit di akses oleh perguruan tinggi lain.

Dampaknya jelas pada tidak kondusifnya lalu-lintas informasi akademik dan matinya iklim penulisan karya ilmiah. IT-nisasi adalah jawaban satu-satunya yang punya potensi menjembatani kesulitan berganda ini, demikian Suryanto Mahdiputra. ***7**** (U-ZG)

(T.H-ZG/B/Z002/Z002) 30-11-2008 07:52:39