BBM

TUJUH LANGKAH TUNTASKAN MASALAH BBM DAN ENERGI

London, 20/6 (ANTARA) - Indonesia perlu meninjau ulang semua kerjasama pertambangan energy dengan pihak negara asing yang ada di Indonesia dalam upaya mengatasi harga BBM di pasar Internasional.

Hal itu diungkapkan Kordinator Presidium Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) se-Dunia, Zulham Effendi kepada ANTARA London sehubungan dengan rencana pemerintah akan menaikan harga BBM.

Dikatakannya pemerintah seharus bisa mengatasi beban negara khususnya APBN dengan mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan sehingga pendapatan negara semakin besar.

Untuk harga BBM , seharusnya pemerintah Indonesia ketika membuat perbandingan harus jelas pembandingnya seperti apel dengan apel, jangan apel dengan duku.

Menurut Ketua PPI Malaysia, kenaikkan BBM akan berimbas ke semua sektor perekonomian Indonesia. Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang diberikan seperti obat penenang diberikan agar masyarakat tidak gelisah dan marah.

Alasan klasik selalu disampaikan Pemerintah harga BBM di pasar internasional meningkat, beban negara (APBN) begitu besar dan harga BBM di Indonesia terlalu murah.

Fatalnya lagi pemerintah tidak dapat mengontrol harga sembako dan lain-lain. Harga bawang dan jengkol saja tidak dapat diatasi apalagi yang lain, ujarnya.

Menurut Zulham Effendi, menjelang puasa dan lebaran, pasti harga sembako semakin mahal. Selain itu, kuatnya kepentingan politik menjelang 2014 bermain dibalik naiknya harga BBM.

Pemerintah Indonesia harus melihat akar permasalahan harga BBM tersebut. BBM ini jadi masalah karena permintaan yang tinggi. Kalau regulasinya hanya menaikkan harga pasti tidak akan menyelesaikan permasalahan.

Penghematan bukan langkah yang strategis dalam mengatasi BBM dan energi di dalam negeri karena tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan apalagi penghematannya tidak terlalu signifikan.

Apabila mau melihat lebih kritis antara untung rugi dengan adanya penghematan dana yang dihemat sekitar tujuh triliun tapi dampat dari penghematan kenaikkan BBM melebihi tujuh triliun.

Dikatakannya ada tujuh langkah kongkrit dalam penyelesaian masalah BBM dan dampaknya kedepan yang bisa dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah Indonesia.

Pertama melakukan perbaikan tata kelola energi yang ada di Indonesia yang semakin buruk, kedua meluruskan kembali paradima sumber daya alam berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara, tidak boleh asing maupun swasta. Salah satunya adalah BBM.

Ketiga mengubah semua Undang-Undang yang tidak sejalan dengan point dua, keempat menurunkan ongkos produksi dengan memaksimalkan fungsi Pertamina memproduksi BBM serta memutus mata rantai pembelian BBM melalui pasar sekunder.

Kelima perlu menyediakan transportasi umum, berdasarkan data statistik yang banyak menggunakan BBM adalah kenderaan bermotor. Hal ini karena minimnya publik transport.

Keenam meninjau ulang konsep subsidi BLSM. Di Jepang subsidi diberikan dalam bentuk yang lebih mendidik seperti bantuan orang tua, bantuan melahirkan, bantuan sekolah, bantuan berobat.

Untuk masyarakat miskin dibebaskan dari pajak sehingga bantuan tersebut benar-benar membantu kehidupan masyarakat miskin.

Ketujuh memiskinkan koruptor tanpa pandang bulu sehingga dana negara yang dikorupsi dikembalikan ke negara dan dijadikan pendapatan negara digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dengan langkah tersebut menjadikan kenaikan BBM bukanlah solusi yang terbaik dan satu-satunya solusi.

Harapan seluruh rakyat Indonesia kepada Pemerintah Indonesia adalah keterbukaan terhadap permasalahan yang dihadapi Bangsa sehingga dengan keterbukaan rakyat akan berusaha serta bersinergi membangun Indonesia, demikian Zulham Effendi.***3*** (ZG)

(T.H-ZG/B/Setiyono/Setiyono) 20-06-2013 21:13:02