DOHA

INDONESIA PERJUANGKAN PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN PADA ARF

Oleh Zeynita Gibbons

London, 21/4 (Antara) - Indonesia menghimbau negara-negara khususnya negara destinasi buruh migran untuk meratifikasi "Convention on the Protection of the Right of all Migrant Workers and Member of their Families (CMW) atau Konvensi tentang Perlindungan Hak semua Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Delegasi Indonesia yang dipimpin Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Industri pada Kementerian Perindustrian, Haris Munandar Noorhasan terus memperjuagkan bagi buruh migran pada Asia Regional Forum (ARF) 2016 on Business and Human Rights ke-1 yang diadakan di Doha, Qatar.

Pelaksana Fungsi Politik KBRI Qatar, B. Dharmawan kepada Antara London, Kamis menyebutkan delegasi Indonesia pada ARF selain dari Kementerian Perindustrian juga ada Dubes RI Doha M. Basri Sidehabi, Asdep KKSOI Kedeputian II , Kemal Haripurwanto, dan Kol. Untung Muljono dari Kemenkopolhukham.

Ketua Delri menyampaikan komitmen Indonesia untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak buruh migran sesuai dengan sembilan komitmen Presiden Jokowi pada Nawacita. bagi Indonesia promosi hak buruh migran adalah prioritas utama karena diperkirakan 4,6 juta warga negara Indonesia bekerja sebagai buruh migran di luar negeri, ujar Haris Munandar.

Indonesia menghimbau seluruh negara khususnya negara destinasi untuk meratifikasi konvesi agar memperkuat komitmen dan kewajiban seluruh negara untuk melindungi pekerja migran, meski konvesi telah diadopsi pada 2012 namun sampai 30 Maret 2016, hanya 48 negara yang telah meratifikasi, umumnya adalah negara pengirim buruh migran.

Ratifikasi bagi proteksi buruh migran perlu diupayakan khususnya di Negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Menurut Dubes Sidehabi, dalam rangka perlindungan, KBRI Doha tengah mengantisipasi dampak kebijakan pemerintah terhadap penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di kawasan Timur Tengah. Sekiranya konvesi tersebut diratifikasi akan memudahkan dalam melakukan perlindungan terhadap buruh migran di luar negeri, ujarnya.

Mantan Irjen TNI tersebut mengharapkan Kemennaker agar lebih pro aktif mendukung upaya ratifikasi Convention on the Protection of the Right of all Migrant Workers and Member of their Families (CMW).

Diharapankan Indonesia dan Qatar dapat memiliki MoU terkait perlindungan buruh migran karena jumlah WNI di Qatar diperkirakan mencapai 40 ribu yang mana 30 ribu merupakan tenaga domestik.

Pembahasan pada diskusi paneli tentang "Sub-regional trends and challenges" untuk kawasan Asia Tenggara, Kemal Haripurwanto mengatakan peran aktif Indonesia juga berperan aktif menciptakan aturan hukum regional guna melindungi buruh migran melalui adopsi aturan hukum pada ASEAN.

Disampaikan tantangan yang dihadapi yaitu tidak adanya kebebasan berserikat bagi serikat buruh, meningkatnya kelompok pekerja "berstandar" dan "tidak berstandar", dan masalah upah.

Sementara itu Asisten Deputi KKSOI Kedeputian II mengemukakan masalah kepercayaan masih menjadi isu utama. Oleh karena itu perlu koordinasi antar masyakat madani, pelaku usaha dan pemerintah mengingat ASEAN memiliki sistem pemerintahan yang beragam, dari yang demokratis hingga kurang demokratis.

"ASEAN Commission on Human Rights dapat dijadikan instrumen untuk mendorong trust building. Masuknya agenda HAM dalam pertemuan ASEAN dianggap penting untuk memudahkan masyarakat Madani melakukan pendekatan kepada pemerintah negara-negara ASEAN", demikian diplomat karir tersebut.

Dikatakan perlunya isu HAM jadi agenda masing-masing pilar ASEAN dan komitmen untuk mewujudkan aturan yang mengikat.

Panelis dari Indonesia yang mewakili kalangan bisnis adalah President Global Compact Network Indonesia (IGCN), Yaya W. Junardy memaparkan bagaimana pelaku usaha dapat bersinergi dengan masyarakat madani untuk mewujudkan ekonomi global yang berkelanjutan dan inklusif yang berdasarkan hak-hak manusia, buruh, berwawasan lingkungan dan anti korupsi.

Disampaikan adanya perkembangan yang membaik pada negara-negara ASEAN. "Perlu peningkatan capacity building dan pendidikan serta upaya agar pelaku usaha bersinergi dengan masyarakat madani dan pemerintah. Prioritas yang mengemuka adalah prosperity, people, planet, partnership, dan peace", katanya.***2*** (T.H-ZG/B/M. Yusuf/M. Yusuf) 21-04-2016 05:00:06