RI
SERUKAN REFORMASI TATA KELOLA EKONOMI GLOBAL
London,
23/4 (ANTARA) - Masyarakat internasional
dituntut untuk membangun tata kelola perekonomian global yang terbuka, adil
serta mendorong kemakmuran seluruh rakyat di negara maju dan negara berkembang.
Demikian
pesan Pemerintah Indonesia yang disampaikan Wakil Tetap Republik Indonesia
untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Dubes Dian
Triansyah Djani dalam kesempatan Debat Umum pada Konferensi United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD XIII) di Doha, Qatar, Minggu.
Konferensi
Tingkat Menteri UNCTAD ke-13 di Doha tanggal 21-26 April bertema
"Development-Centred Globalization: Towards Inclusive and Sustainable
Growth and Development", demikian
Sekretaris Satu PTRI Jenewa Muhsin Syihab kepada ANTARA London, Minggu.
Dikatakannya, partisipasi Indonesia dalam UNCTAD XIII bertindak sebagai
Ketua Kelompok G77 dan China untuk tahun 2012.
Dubes Djani
menekankan tantangan global saat ini seperti krisis keuangan global, perubahan
iklim, ketahanan pangan dan energi serta fluktuasi harga komoditas yang saling
terkait harus diselesaikan melalui kemitraan global yang koheren dan solid,
khususnya untuk pencapaian target MDGs
secara optimal pada 2015.
Hal ini sejalan dengan tema utama UNCTAD
XIII yang menitikberatkan pada proses globalisasi yang berorientasi pada
pembangunan, terutama untuk menyambut hari jadi UNCTAD ke-50 pada 2014.
Indonesia juga menekankan pentingnya UNCTAD membuat program-program kerja yang
mendorong proses pembangunan yang
bersifat inklusif dan berkelanjutan.
Untuk itu
UNCTAD juga harus memainkan peran aktif dalam proses reformasi tata kelola
ekonomi global, utamanya penciptaan sistem perdagangan internasional yang dapat
menjamin keterlibatan yang lebih luas dari negara berkembang dalam proses
pengambilan keputusan.
Guna
pencapaian tujuan tersebut, Indonesia mengharapkan UNCTAD dapat mendorong sekaligus mengawal
penguatan kerja sama Utara-Selatan, Selatan-Selatan serta triangular
cooperation yang bersifat saling melengkapi.
Indonesia
menekankan negara anggota UNCTAD dapat menunjukkan tanggung jawab dan komitmen
politik terhadap agenda pembangunan global untuk mempersempit kesenjangan
antara negara maju dan negara berkembang.
Dubes Djani juga
menjelaskan keberhasilan Indonesia keluar dari krisis keuangan pada 1998
melalui pemberlakuan strategi pembangunan nasional pro-job, pro-poor,
pro-growth, pro-environment yang terbukti efektif membawa Indonesia menjadi
salah satu negara yang memiliki perekonomian stabil, bahkan ketika menghadapi
krisis keuangan global tahun 2008.
Keberhasilan Indonesia ini mendapat pengakuan masyarakat internasional
yang tercermin dari keanggotaan Indonesia dalam forum G-20.
UNCTAD merupakan
badan PBB yang didirikan tahun 1964 dan memiliki mandat untuk mendorong
integrasi negara berkembang ke dalam perekonomian dunia melalui penciptaan tata
ekonomi dan perdagangan dunia yang mendukung. ***1*** (ZG)
(T.H-ZG/B/S023/S023) 23-04-2012 00:19:58
Tidak ada komentar:
Posting Komentar