INDONESIA SERUKAN KERJA SAMA
ATASI DAMPAK URBANISASI
London, 6/9 (ANTARA) - Indonesia menyerukan pentingnya membangun jaringan
kerja sama yang solid antar negara di kawasan Asia Pasifik untuk saling
bertukar pengalaman, pengetahuan dan keahlian dalam menghadapi berbagai masalah
perkotaan.
Kerja sama yang mendesak khususnya terhadap dampak dari laju
pertumbuhan urbanisasi yang semakin kompleks dalam upaya bersama mengatasi
isu-isu pemukiman manusia di kawasan, kata penanggung jawab fungsi penerangan
KBRI Roma, Musurifun Lajawa kepada ANTARA London, Kamis.
Pentingnya kerja sama kawasan atasi
dampak urbanisasi disampaikan delegasi
Indonesia pada Pertemuan Biro Asia Pasific Ministerial Conference on Housing
and Development (APMCHUD) dalam rangkaian pertemuan World Urban Forum ke-6 (WUF
6) di Napoli, Italia, 1-6 September
2012.
Delegasi Indonesia beranggotakan
unsur-unsur pemerintah dan DPR aktif berpartisipasi dalam berbagai persidangan
diantaranya, Ministerial Round Table, Pertemuan Biro APMCHUD dan Global
Parliamentarian on Habitat Round Table serta berbagai side event lainnya secara
simultan membahas berbagai permasalahan perkotaan saat ini.
Untuk mengatasi pesatnya urbanisasi di
kota-kota besar, perlu disusun strategi dengan memberdayakan kota-kota di
daerah lainnya melalui program pengembangan potensi-potensi daerah dan
mendorong pemerintah daerah untuk secara aktif mengembangkan daerah
masing-masing .
Disamping pemerintah, parlemen juga
memainkan peran penting untuk keberhasilan upaya mengatasi masalah urbanisasi
dengan mengawasi pelaksanaan urban development program. Dalam kaitan ini, DPR
RI berkomitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah Indonesia terutama pada
pembangunan daerah-daerah di luar pulau Jawa dalam mengatasi pesatnya
urbanisasi di ibu kota.
WUF ke-6 dimotori oleh UN HABITAT yang
berkedudukan di Nairobi, Kenya untuk membahas mengenai upaya-upaya mengatasi
masalah-masalah urbanisasi dan masa depan kota menuju pembangunan kota yang
berkelanjutan.
WUF ke-6 dihadiri lebih dari 10 ribu
peserta dari 150 negara, terdiri kalangan pemerintah, masyarakat sipil,
kalangan dunia usaha dan akademisi.
***3*** (ZG)
(T.H-ZG/B/M019/M019) 06-09-2012
05:40:41
Tidak ada komentar:
Posting Komentar