WAMEN ESDM: PENGURANGAN SUBSIDI
BUKAN HAL MUDAH
London, 2/9 (ANTARA) - Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Prof
Dr Ir Rudi Rubiandini mengatakan kebijakan pengurangan subsidi bukan hal yang
mudah dilakukan, namun perlu dilaksanakan demi kepentingan yang lebih besar.
asil pengurangan subsidi ini akan
digunakan antara lain bagi pembangunan infrastruktur energi yang dibutuhkan
bagi keamanan distribusi dan suplai energi dalam jangka panjang , katanya dalam Temu Masyarakat di Hamburg, demikian keterangan dari KJRI Hamburg yang
diterima ANTARA London, Minggu.
Acara yang diadakan KJRI Hamburg bekerjasama dengan Ikatan Ahli dan
Sarjana Indonesia (IASI) dihadiri sekitar 50 orang, yang terdiri dari para
mahasiswa, dosen, kelompok think tank, masyarakat setempat dan staf KJRI
Hamburg.
Wakil Menteri ESDM pada kesempatan
tersebut menyampaikan pemaparan dengan tema "Energi dan Sumber Daya
Mineral untuk Kesejahteraan Masyarakat Indonesia".
Konjen RI Hamburg, M. Estella Anwar Bey
dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Wakil Menteri ESDM
yang saat kunjungan transit di Hamburg dari Konferensi energi ONS di Stavanger,
Norwegia.
Rudi didampingi Kepala Biro
Perencanaan Kementerian ESDM Rida Mulyana, dan menyambut baik tema yang
disampaikan karena merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan dunia.
Tema energi juga relevan dengan
perkembangan di Jerman, mengingat Jerman memiliki sumber enegi yang sangat
terbatas, namun setelah peristiwa Fukushima, Jerman menyatakan akan menutup
energi nuklirnya pada 2020, dan menetapkan kebijakan yang akan menggunakan
setidaknya sebesar 80 persen energi terbarukan pada 2050, seperti tenaga angin,
hidro, photovoltaic solar (tenaga surya), geothermal (panas bumi), dan biomass.
Dalam paparannya, Wamen ESDM Rudi
Rubiandini, menyampaikan kebijakan yang melanjutkan rencana-rencana sebelumnya,
dengan priotitas bidang energi. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat
besar yaitu 248 juta, tentunya memiliki kebutuhan energi yang sangat besar dan
terus mengalami peningkatan.
Indonesia mengalami perkembangan
ekonomi yang baik dan memiliki iklim investasi yang menarik dengan nilai
sekitar 27 miliar dan relatif meningkat tiap tahun.
Penghasilan energi dan mineral masih
merupakan tulang punggung ¿ ekonomi Indonesia, dengan persentase sebesar 28
persen atau senilai 41,9 miliar dolar AS dari total pendapatan nasional dan 20
persen atau senilai 29,6 milyar dollar AS dari pendapatan nasional berasal dari
sektor minyak dan gas (migas).
Perkembangan industri minyak dan gas
Indonesia telah mengalami perubahan dari dominasi minyak bumi ke gas bumi,
namun tahun 2012 ke depan akan menjadi titik balik produksi migas Indonesia.
Indonesia menghadapi tantangan dimana
meskipun terdapat peningkatan investasi yang cukup besar, termasuk di bidang
energi, namun subsidi Pemerintah terhadap BBM, BBN, LPG, dan listrik sangat
besar, bahkan disaat harga migas dunia mengalami kenaikan.
Sayangnya, subsidi tersebut tidak
dinikmati secara merata oleh masyarakat kelas bawah yang membutuhkan.
Pertambahan jumlah kendaraan di
Indonesia sebesar 800 ribu per tahun, sehingga konsumsi BBM setiap tahunnya
mencapai 60-66 juta Kilo liter, dan 64 persen dari konsumsi BBM tersebut BBM
bersubsidi.
Ketidakmerataan ini juga dialami dalam
hal kesediaan energi listrik di Indonesia, dimana penggunaan listrik Indonesia
masih sebesar 72 persen, dengan presentase sebesar 90 persen-nya berada di
Jakarta. Infrastruktur energi juga menjadi tantangan lain yang harus dihadapi
oleh Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan-tantangan
tersebut, telah ditetapkan suatu kebijakan penghematan BBM bersubsidi yang
sudah dimulai per-Juni 2012 dengan larangan bagi kantor-kantor instansi
pemerintah di Jakarta untuk menggunakan BBM bersubsidi.
Diharapkan September mendatang dapat
diterapkan di seluruh kantor pemerintah di wilayah Jawa-Bali, dan secara
bertahap tahun-tahun selanjutnya oleh masyarakat yang lebih luas.
Sedangkan, untuk program pemenuhan
kebutuhan daya listrik, program percepatan pembangkit listrik 10.000 MW Tahap I
ditargetkan akan dapat terpenuhi dan mulai beroperasi pada 2014, sedangkan
proyek 10.000 MW tahap II ditargetkan rampung pada 2018. Indonesia juga akan
menerapkan kebijakan peningkatan nilai tambah atau hilirisasi mineral.
Sejak Mei 2012, Indonesia tidak lagi
menjual bijih nikel, bijih tembaga dan bijih bauksit. Perusahaan hilirisasi
telah berkembang jumlahnya menjadi 185 buah.
Sebagaimana kecenderungan global dan
keterbatasan sumber energi fosil, Indonesia berusaha mengembangkan penggunaan
energi terbarukan, seperti geothermal (panas bumi), biomassa, tenaga surya dan
bayu (angin), serta kerjasama dengan kementerian lain untuk mendorong
pengolahan bahan bakar nabati (BBN).
Dikatakannya pengembangan EBT juga
memiliki beberapa tantangan antara lain dari segi harga, pendanaan dan masalah
lahan.
Selama ini harga energi khususnya listrik
yang dikembangkan dari bahan bakar energi baru terbarukan (EBT) dibeli terlalu
murah sehingga kurang menggairahkan investor dan kalah bersaing dengan BBM yang
bersubsidi sangat besar.
Oleh karena itu sekarang diterapkan
Feed In Tariff (FIT) yang wajib
diterima. Sebagai contoh, harga 10-17
sen per KWh wajib diterima oleh PLN.
Paparan Wamen ESDM tersebut disambut
antusias oleh peserta yang terlihat dari banyaknya jumlah pertanyaan, pandangan
dan komentar.
Sebagian besar menyampaikan pandangan
positifnya karena dibandingkan dengan kondisi di Jerman, Indonesia juga
melaksanakan kebijakan searah untuk menyukseskan pemanfaatan energi terbarukan.
Sebagian lainnya menyampaikan perlunya
roadmap kebijakan energi Indonesia di masa depan dan perlunya sosialisasi lebih
aktif dan merata mengenai pentingnya penghematan penggunaan energi di
Indonesia.
Selain itu perlu digiatkan promosi kebijakan
baru energi Indonesia di negara-negara maju untuk menarik investasi asing di
bidang energi di Indonesia.
Diharapankan kebijakan energi Indonesia
yang sekarang diterapkan dan ditargetkan untuk masa depan Indonesia dapat
berjalan lancar dan terus dikembangkan.
Acara tersebut ditutup dengan ramah
tamah dan makan malam bersama, sambil melaksanakan diskusi informal peserta
dengan Wamen ESDM.***2*** (ZG)
(T.H-ZG/B/N002/N002) 02-09-2012
08:28:30
Tidak ada komentar:
Posting Komentar